Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Sinergi BUMN Kembangkan Kawasan Industri Hijau

JAKARTA. PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indonesia bekerja sama dalam mewujudkan Green Industry Cluster melalui penyediaan energi baru terbarukan (EBT) dalam pengembangan green hydrogen dan green ammonia.

Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi BUMN untuk Mewujudkan Green Industry Cluster melalui Penyediaan Energi dalam Pengembangan Green Hydrogen dan Green Ammonia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilaksanakan di Kementerian BUMN pada Rabu, (23/2) dengan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri I BUMN, Pahala Nugraha Mansury.

Pahala menjelaskan, sebagai bagian dari pemenuhan Paris Agreement dan COP26, Indonesia berkomitmen mencapai Net Zero Emission pada 2060 serta mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis National Determined Contribution (NDC) hingga 29 persen pada 2030.

“Untuk mewujudkan target nasional tersebut, peran BUMN sangat signifikan khususnya pada tujuh BUMN emitter terbesar yang diantaranya adalah PLN, Pertamina, dan Pupuk Indonesia. Dalam penyediaan listrik, bauran EBT telah ditargetkan dalam RUPTL sebesar 23 persen pada 2025,” ujar Pahala.

Pahala menambahkan, Kegiatan inisiatif Green Industry Cluster ini juga telah ditetapkan sebagai salah satu Strategic Delivery Unit (SDU) Kementerian BUMN pada 2022.

“Untuk menyukseskan hal ini, diperlukan kolaborasi yang baik antara BUMN yang terlibat maupun dengan Kementerian/Lembaga terkait,” kata Pahala.

MoU Green Industry Cluster, lanjut Pahala, bakal menjadi dasar sinergi BUMN dalam menciptakan framework pengembangan yang lengkap dan terstruktur atas kegiatan dekarbonisasi sektor industri baik melalui utilisasi sumber-sumber energi terbarukan maupun mitigasi atas emisi pemanfaatan energi fosil melalui teknologi CCS/CCUS.

“Dengan berkolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dalam kegiatan ini, diharapkan adanya peran aktif PLN, Pupuk Indonesia dan Pertamina proses transisi energi antara lain dalam penataan dan penciptaan regulasi yang dapat mendorong pemanfaatan energi bersih secara lebih optimal,”tandas Pahala.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan dalam kerja sama ini PLN bakal mengambil peran dalam kajian terkait penyediaan green energy berbasis EBT seperti panas bumi, angin dan air di pabrik-pabrik milik Pupuk Indonesia yang selaras dengan kebijakan nasional untuk mencapai target bauran energi sebesar 23 persen pada 2025.

“PLN juga menyediakan sertifikat energi baru terbarukan (renewable energy certificate /REC) dari sisi hulu sampai hilir di seluruh pabrik milik Pupuk Indonesia,” ujar Darmawan.

Darmawan mengungkapkan,  kesiapan PLN dalam mendukung Green Industry melalui operasional pembangkit berbasis EBT saat ini. Tak hanya itu, PLN juga sudah merencanakan untuk penambahan kapasitas pembangkit EBT. Misalnya di wilayah Sumatera, PLN mampu menyediakan akses listrik hijau untuk Pupuk Iskandar Muda dan Pupuk Sriwijaya dengan total kapasiitas 2.213 MW yang terdiri dari PLTA, PLTP, PLTS dan PLTB.

Sedangkan di wilayah Kalimantan PLN juga mampu memberikan akses listrik hijau ke Pupuk Kaltim dengan potensi kapasitas terpasang mencapai 1.205 MW yang ditopang dari PLTA, PLTS dan PLTB. Wilayah Jawa, khususnya untuk Petrokimia Gresik dan Pupuk Kujang PLN mampu menyediakan kapasitas terpasang pembangkit EBT sebesar 5.375 MW yang ditopang dari PLTA, PLTP, PLTS dan PLTB.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan bahwa kerjasama tersebut merupakan satu milestone penting bagi BUMN dan juga Indonesia, dimana tiga perusahaan besar BUMN melakukan kolaborasi untuk mewujudkan energi masa depan atau Green Energy yang akan mendorong ke arah Green Economy.

“Seperti halnya yang sama-sama kita ketahui bahwa tahun ini kita juga mendapat kesempatan menjadi presidensi G20. Tentu hal ini mendorong kita untuk terus menghasilkan achievement-achievement maupun milestone-milestone yang bisa mendorong ke arah transisi energi ini. Dalam kerja sama ini, kita akan mewujudkan green energy cluster. Oleh karena itu, penting kita bekerja sama sesuai dengan bidang masing-masing,”ucap Nicke.

Lebih lanjut Nicke menuturkan, kerjasama untuk mewujudkan green energy cluster tersebut karena dilandasi pemikiran bahwa tantangan masa depan ke arah transisi energi ini perlu dilakukan sesuai dengan kerangka ke depan. Untuk menjalankan hal tersebut, Nicke mengungkatkan enam langkah sebagai berikut; Pertama, decarbonization program yang dilakukan mulai dari tingkat operasional, penggunakan energi baru dan terbarukan dalam penyedian listrik, dan menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan, termasuk Carbon Capture & Storage – Utilization.

Kedua, electrification program, salah satunya yang pengembangan ekosistem EV dari hulu hingga hilir yang bekerjasama dengan PLN, Inalum, Antam, dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Ketiga, decentralization dimana penggunaan energi utama (primary energy) sesuai yang dimiliki daerah untuk memenuhi kebutuhan di daerah tersebut.

Langkah keempat, customerization untuk memahami kebutuhan konsumen di Pertamina menggunakan MyPertamina. Kelima, digitalization yang sangat diperlukan perusahaan, khususnya mengantisipasi era pasca pandemi di seluruh rantai nilai bisnis. Lalu, keenam, integration yang diwujudkan dalam kerjasama Green Energy Cluster dimana Pertamina telah melakukan pengembangan green hydrogen di PLTP Ulubelu, pengembangan blue hydrogen untuk kilang Plaju dan Dumai. Dari Sumatra Selatan juga akan bergerak ke Jawa Barat karena wilayah tersebut memiliki suplai renewable energy yang melimpah, sehingga akan mandiri dalam suatu cluster di Jawa Barat.

“Jadi jika kita membuat green belt, rasanya akan sangat menarik untuk dijadikan green belt pertama di Indonesia. Untuk itu kami sangat bersemangat untuk ikut dan juga memberikan komitmen penuh untuk pengembangan itu. Karena ini business model yang harus kita buat untuk melakukan transisi energi. Jadi tidak bisa lagi semuanya centralized,”ungkap Nicke.

Pupuk Indonesia menilai kerjasama ini merupakan kolaborasi BUMN dalam langkah dekarbonisasi. Dekarbonisasi mupakan salah satu fokus perusahaan pada tahun ini hingga 2030 mendatang. Sebagai pembeli (offtaker) dari energi bersih, perusahaan mentargetkan bisa memproduksi produk yang ramah lingkungan dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

“Kerjasama antara tiga BUMN ini sangat sejalan dengan roadmap dekarbonisasi di lingkungan Pupuk Indonesia Grup. Rencana jangka pendek kami adalah pemanfaatan program REC PT PLN untuk pasokan listrik di anak-anak perusahaan kami, yang akan diterapkan di Pupuk Kujang dan Petrokimia Gresik,”demikian menurut Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman.

“Untuk jangka panjang, kerjasama ini mendorong produksi green ammonia di lingkungan Pupuk Indonesia dengan sumber energi baru dan terbarukan”, tambahnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa untuk jangka menengah Pupuk Indonesia mentargetkan untuk melakukan utilisasi CO2 sebagai bahan baku produk yaitu dengan melakukan pengembangan Pabrik Soda Ash yang cukup besar menyerap CO2. Dalam jangka panjang Pupuk Indonesia akan mengembangkan Blue Ammonia dengan mengadopsi teknologi CCS (Carbon Capture Storage) dan Green Ammonia dari sumber listrik energi terbarukan. Dirinya juga menjelaskan bahwa Pupuk Indonesia saat ini tengah melakukan kajian pengembangan Blue Ammonia dengan beberapa pihak baik dengan perusahaan lokal maupun perusahaan asing antara lain: Mitsubishi, Mitsui dan Toyo Engineering.

Kerja sama ini diharapkan membawa manfaat bagi seluruh pihak yang berkolaborasi dan juga merupakan ikhtiar bersama dalam mencapai efisiensi nasional serta menekan emisi karbon.(RUL)

Sumber: Bumn.go.id

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *