Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BERITA  

Berkolaborasi dengan Kemkominfo, Dewan Pers dan MAFINDO, Danone Indonesia Gelar Kelas Kebal Hoaks untuk Jurnalis

Program edukasi dan pelatihan jurnalistik yang bertajuk “Danone Journalist Skill Up: Kelas Kebal Hoaks”, berlangsung secara virtual pada 11 dan 12 April 2022 dengan menargetkan jurnalis dari skala nasional maupun lokal dan juga menggandeng Dewan Pers dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO)

JAKARTA. Masih maraknya konten berita palsu atau hoaks menjadi tantangan di era digital seiring terus meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, terutama pada masa pandemi COVID-19. Menyikapi hal tersebut, Danone Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan inisiatif program edukasi untuk meningkatkan literasi digital, khususnya bagi para jurnalis di Indonesia, sebagai upaya memerangi berita palsu yang tersebar di berbagai portal-portal berita. Program edukasi dan pelatihan jurnalistik yang bertajuk Danone Journalist Skill Up: Kelas Kebal Hoaks”, berlangsung secara virtual pada 11 dan 12 April 2022 dengan menargetkan jurnalis dari skala nasional maupun lokal dan juga menggandeng Dewan Pers dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Tren jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, saat ini jumlah pengguna internet nasional sudah melonjak sebesar 54,25% dengan penetrasi internet mencapai 73,7% dari total penduduk pada awal 2022. Tren peningkatan penggunaan internet tentunya akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi, baik untuk kepentingan edukasi, kesehatan, bisnis, maupun hiburan. Sebanyak 80,1% atau 8 dari 10 orang Indonesia beralasan menggunakan internet untuk menemukan informasi.1 Namun, di tengah tren kenaikan pengguna internet, peredaran hoaks atau berita bohong masih menjadi persoalan serius republik ini, karena dampaknya bisa merusak ekonomi, mengganggu proses demokrasi dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), jumlah hoaks yang tersebar di Indonesia mencapai 2.298 pada 2020. Angka tersebut naik dari tahun 2019 mencapai 1.221 hoaks. Adapun tiga topik utama yang banyak beredar di media sosial adalah terkait kesehatan, politik, dan kriminalitas. Selama tahun 2021, walaupun jumlah hoaks menurun menjadi 1.888, namun dominasi hoaks masih pada isu kesehatan, khususnya terkait pandemi COVID-19, dan disebarkan paling banyak dalam bentuk campuran antara foto/video dan narasi.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan mengatakan, “Kami menilai bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang dunia internet dan teknologi informasi (literasi digital) sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran berita hoaks perlu terus ditingkatkan, yang bisa dimulai dari insan pers sebagai corong sumber informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Berdasarkan Indeks Literasi Digital Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemkominfo dan Katadata Insight Center (KIC) pada 2021, indeks literasi digital Indonesia masih berada dalam kategori sedang. Oleh karena itu, literasi digital merupakan salah satu pilar penting untuk mengakselerasi transformasi digital demi terwujudnya masyarakat digital Indonesia.”

Corporate Communication Director Danone IndonesiaArif Mujahidin menjelaskan, “Kami menyadari, penyebaran berita hoaks saat ini masih menjadi tantangan kita semua tak terkecuali dari sisi industri, dan tidak sedikit yang berkaitan dengan isu kesehatan, lingkungan atau bahkan informasi seputar produk yang belum tentu benar. Melihat kondisi tersebut, Danone Indonesia ingin mendukung pemerintah dalam mengedukasi masyarakat, dalam hal ini melalui jurnalis sebagai key opinion leader untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat agar bisa menyajikan informasi yang faktual dan akurat. Karena, keberhasilan dan kebenaran tulisan yang diberitakan untuk publik, sangat tergantung pada kemampuan jurnalis dalam melakukan klarifikasi serta verifikasi konten berita. Melalui program literasi digital ‘Danone Journalist Skill Up’ ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan jurnalis tentang tren digital dan literasi, agar terhindar dari sumber informasi hoaks.”

Jurnalis bekerja dalam ekosistem media massa atau pers yang merupakan salah satu pilar demokrasi, memegang peranan penting dalam melakukan verifikasi atas informasi yang disajikan dalam pemberitaan. Karena validitas informasi menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pers. Selain itu, jurnalis juga sangat penting perannya dalam ikut menjernihkan simpang siur informasi yang beredar di masyarakat, untuk itu kemampuan dalam monitoring dan auditing konten media sosial, teknik digital untuk verifikasi foto, video dan lokasi, harus menjadi kemampuan standar jurnalis di era digital. Untuk itu, skill verifikasi konten baik narasi, foto, video, lokasi, perlu terus dilatih, termasuk bagaimana membuat artikel verifikasi sesuai dengan standar periksa fakta yang dikenal secara global.

Anggota Kelompok Kerja Pendidikan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Lahyanto Nadie mengatakan, “Perkembangan media sosial yang begitu cepat merupakan tantangan yang harus mampu diimbangi oleh industri media massa dengan proses pemberitaan yang semakin cepat dan efisien, namun tetap memegang prinsip informasi yang akurat, faktual, berimbang dan akuntabel. Upaya untuk meningkatkan kualitas jurnalisme terus dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan uji kompetensi wartawan. Peran industri swasta seperti yang dilakukan Danone Indonesia melalui program ‘Danone Journalist Skill Up’ ini sangat penting dan memberikan inspirasi bagi industri lainnya. Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya yang dilakukan oleh Danone Indonesia. Langkah tersebut merupakan salah satu upaya memberikan edukasi kepada jurnalis agar lebih kompeten sehingga informasinya lebih berkualitas. Inisiatif yang dilakukan Danone Indonesia ini sejalan dengan program yang sedang dijalankan Dewan Pers yaitu melakukan uji kompetensi wartawan di seluruh Indonesia. Melalui inisiatif Danone Indonesia ini, diharapkan rekan-rekan jurnalis dapat semakin yakin dan bertanggung jawab serta memiliki akuntabilitas yang tinggi terhadap apa yang ditulis di media massa, serta dapat menyajikan berita yang berkualitas untuk mampu mencegah dan mememerangi hoax.”

Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho menyatakan pentingnya mengajak seluruh elemen masyarakat memerangi hoaks, termasuk rekan-rekan jurnalis. “Akar masalah hoaks di Indonesia kompleks, tidak hanya karena literasi digital masyarakat yang belum merata. Tetapi juga karena dipicu polarisasi yang belum reda. Oleh karena itu, di tengah masyarakat Indonesia yang masih dibanjiri dengan hoaks, kami berharap jurnalis yang sudah memahami kaidah verifikasi digital mampu berperan untuk membentengi medianya supaya tidak terjebak konten hoaks, dan lebih penting dari itu ikut menjadi agen untuk menjernihkan informasi di ruang digital masyarakat kita,” ujar Septiaji Eko Nugroho.

Agar terhindar dari berita hoaks, terdapat banyak tools yang bisa dipelajari oleh masyarakat umum maupun jurnalis. Untuk mencari konten verifikasi bisa mencari di ekosistem cekfakta.com, turnbackhoax, maupun di kanal periksa fakta media pers, baik yang sudah terstandar International Fact-Checking Network (IFCN) ataupun belum.

Selain itu, bisa juga digunakan tools Fact Check Explorer yang disediakan Google sehingga kita bisa mencari artikel klarifikasi yang dibuat oleh organisasi periksa fakta dari berbagai negara. Tidak hanya itu, beberapa tools untuk audit media sosial seperti di Twitter, Facebook, Instagram, juga bisa menggunakan Advanced Search Twitter dan Twopcharts. Sementara itu, tools untuk verifikasi foto bisa melalui Google Reverse Search Image, Yandex, dan tools untuk verifikasi video seperti Invid, serta tools untuk verifikasi lokasi seperti Google Streetview dan Google Maps. (RUL)

 

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *