HNW: Konstitusi Indonesia Dukung Pengembangan Ekonomi, Termasuk Ekonomi Syariah

JAKARTA. Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA atau HNW menerima kunjungan enam pimpinan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITB Ahmad Dahlan, di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Bukan hanya sekedar menerima, HNW juga menyerap aspirasi dan melakukan dialog dan diskusi interaktif dengan delegasi. Membuka perbincangan, Pimpinan Delegasi Presiden Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Laode Zoe Tumada membahas tentang penerapan ekonomi syariah di Indonesia, dalam tataran konsep dan implementasi.

“Kami melihat hal ini sangat penting untuk dipahami anak bangsa, khususnya generasi milenials.  Kami sendiri, alhamdulillah sudah bergerak dengan  meluncurkan gerakan ‘Youth Sharia Economic Forum’.  Kami berharap dukungan dari berbagai elemen bangsa termasuk Bapak Hidayat, selaku Wakil Ketua MPR, sehingga gerakan ini bisa berkembang, berkontribusi atasi masalah bangsa, dan menambah wawasan kita semua,” ujarnya.

Merespon hal tersebut, Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memberikan apresiasi besar terhadap gerakan ‘Youth Sharia Economic Forum’(YSEF) yang digagas mahasiswa ITB Ahmad Dahlan (perguruan tinggi di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah).  “Kegiatan pengembangan dan peningkatan ekonomi syariah di Indonesia, seperti yang digagas oleh Pimpinan BEM ITB Ahmad Dahlan, adalah legal dalam konteks hukum dan mendapatkan dukungan konstitusional. Dan malah sudah dipraktekkan dengan dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia”katanya.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari FPKS ini mengungkapkan, terbukti pemerintah sangat mendukung penerapan ekonomi syariah di Indonesia.  Dalam satu kesempatan, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pada tahun 2024 Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah.  Penegasan Presiden itu, ditindak lanjuti oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan bahwa tahun 2025 Indonesia sudah harus menjadi pusat ekonomi syariah.

“Dan ketika kebijakan dasar seperti ini disuarakan lebih lanjut oleh rekan-rekan Mahasiswa dan komunitas pemuda Muhammadiyah serta dari BEM ITB Ahmad Dahlan, tentunya akan semakin melapangkan jalan penerapan ekonomi syariah secara benar, dalam sistem hukum yang diakui di Indonesia, sekaligus mengkoreksi pihak-pihak yang masih saja salah paham soal syariah dengan memframing secara negatif bahwa syariah sama dengan khilafah, dan penerapan ekonomi syariah akan merubah sistem yang ada di Indonesia.  Tentu itu semua adalah pemahaman yang salah, yang layak dikoreksi oleh masyarakat kampus dan profesional spt BEM ITB Ahmad Dahlan ini”papar Ketua MPR Periode 2004-2009 ini.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menegaskan bahwa salah satu elemen yang paling efektif melakukan koreksi terhadap kesalah pahaman tentang relasi syariah dengan NKRI antara lain adalah Muhammadiyah, melalui track recordnya juga melalui jalur lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan Muhammadiyah.

“Mengapa saya sebut Muhammadiyah. Sebab, tidak ada yang meragukan keislaman dan nasionalisme ke-Indonesiaan Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar setelah NU ini,” tutur dia.

Peran Muhammadiyah bagi penyelamatan Pancasila dan proklamasi kemerdekaan RI, lanjut HNW,  sangatlah diakui terutama saat menerima penghapusan 7 kata dalam sila pertama Pancasila menjadi KeTuhanan YME, dan kemudian mengeluarkan ‘Amanat Jihad’ tanggal 28 Mei 1946. Amanat Jihad yang dikeluarkan olh PB Muhammadiyah di Yogyakarta ini berisi tiga seruan.  Pertama, mendukung kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari jihad.  Kedua, memaksimalkan potensi perempuan untuk terlibat dalam jihad membela kemerdekaan Indonesia dari sisi logistik dan kesehatan.  Ketiga,  memaksimalkan doa untuk mendukung perjuangan pembela kemerdekaan Indonesia.

“Intinya, jika Muhammadiyah di era kekinian melalui kampus dan mahasiswanya mendukung adanya penguatan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia, semestinya tidak dipermasalahkan lagi, malah harus didukung, juga untuk mengkoreksi  salah paham soal relasi antara NKRI dan pengetrapan ekonomi syariah. Saya sebagai Pimpinan MPR mendukung kegiatan BEM dan mahasiswa ITB Ahmad Dahlan.  Maksimalkan potensi dan jaringan di kalian demi kemajuan dan kejayaan Umat, bangsa dan Negara Indonesia,” pungkasnya. (RUL)