Aksi Damai ‘People Power’ Menumbangkan Rezim Jokowi

Oleh : Dairy Sudarman (Pemerhati Politik Dan Kebangsaan)

Meskipun ada pemantik dengan peristiwa penembakan hingga tewasnya aktor oposisi terkuat Benigno Aquino di Bandara Metropolitan Manila saat pulang dari pengasingannya.

Tetapi, hal yang paling krusial dan fundamental yang mendorong terjadinya aksi gerakan people power di Filipina, sesungguhnya adalah adanya kecurangan secara TSM terhadap penyelenggaran Pemilu ketika putrinya, Qory Qorazon Begnino Aquino menjadi kandidat penantang Presiden rezim otoritarian Ferdinand Marcos.

Yang amat dramatis dan disanjung oleh dunia, aksi gerakan people power itu berlangsung damai, tanpa anarki dan kerusuhan, serta sangat minimal menimbulkan korban tewas, akhirnya berhasil menumbangkan rezim zalim Ferdinand Marcos itu.

Ini yang harus diaplikasikan oleh rakyat Indonesia saat mana tengah melakukan aksi-aksi demo dari pelbagai elemen dan komponen bangsa terpenting dan strategis.

Apalagi sudah direstui dan dilegitimasi oleh sebagian rakyat secara terbuka pula. Bukan disesati gerakan partisan dan separatis, terselubung dan tidak sah. Dengan damai melawan membawa satu target memakzulkan Jokowi.

Kebenaran memakzulkan Jokowi terlebih dahulu, adalah suatu keniscayaan, dikarenakan Jokowilah aktor utama sang pemegang supremasi kekuasaan negara dan pemerintahan yang sudah berlangsung dan terbuktikan dengan kinerja sangat buruk dan memalukan itu.

Jokowi ibarat kepala ular kobra. Jika kepala ular itu sudah terpenggal terlebih dahulu, maka seluruh badan hingga ekornya mati.

Meskipun Jokowi berasal dari kekuasaan civiliant namun berlaku amat diktator otoritarianisme bak kekuasaan yunta militer itulah, tak terpungkiri Jokowi menjadi sumber penyebab utama terjadinya perlakuan kecurangan-kecurangan secara TSM di Pilpres 2024. Sekaligus, menjadi sinyal pertanda bagi pengrusakan dan kehancuran demokrasi.

Melalui seluruh perangkat aparatur negara teratas hingga terbawah. Selevel menteri hingga kepala desa. Juga TNI dan Polri. Bahkan, sekarang KPU dan Bawaslu bertendensi menjadi dua boneka baru Jokowi, setelah MK.

Ditambah sebelumnya banyaknya pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang sesungguhnya tampak disengaja secara sadar, sudah diperingatkan para cendekia tidak diindahkan, dan nasihat dan petunjuk para agamawan itu tetap dianggap remeh-temeh, disepelekan.

Seolah hanya dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat etika dengan tanpa sanksi hukum, pikiran absurdnya akan mudah terhadang dengan hak imunitasnya.

Padahal, pelanggaran etika itu sendiri yang mengedepankan dasar dan prinsip moralitas dan keadilan itu sesungguhnya induk dari segala sumber hukum konstitusional.

Etika itu nafas, jiwa dan ruh hukum konstitusional itu sendiri.

Muaranya, jika terabaikan berujung ke pemakzulan itu —jika sudah ditolerir tanpa kehormatan dan penghormatan—dilanjutkan dengan sanksi pidana penjara seumur hidup.

Maka, sistematika aksi damai demo people power ini harus terus-menerus dan berkesinambungan berlangsung secara marathon.

Terintegrasi dengan tiga kepentingan dan momentum darurat dan mendesak yang hanya dibatasi waktu hingga 20 Maret 2024. Terkait acara pengumuman resmi KPU pemenangan paslon Presiden dan Wakil RI periode 2024-2029:

Pertama, terkait penyerahan bukti-bukti kecurangan dan pelanggaran TSM yang akan disampaikan oleh paslon 01 dan paslon 03 kepada KPU, Bawaslu dan MK.

Kedua, pengajuan hak angket setelah terkonsolidasi oleh paslon 01 dan 03 ke DPR.

Ketiga, bergabungnya pelbagai elemen dan komponen bangsa untuk secara bersatu padu menyuarakan kecurangan Pemilu 2024 yang susah pasti takkan terbendung mengarah ke pemakzulan Jokowi.

Elemen dan komponen bangsa itu terdiri dari: pelajar, mahasiswa dan para kalangan akademisi kampus hingga para Guru Besar, ormas-ormas Islam maupun nasionalis, para habaib, kyai dan ulama, serta tokoh-tokoh dari agamawan lainnya, para tokoh purnawirawan TNI dan Polri, kaum buruh, organisasi-organisasi profesi dsb-dsbnya. Maupun dari massa organik dan non organik partai dan atau koalisi partai pengusung paslon 01 dan 03.

Membangun dan membentuk gelombang protes kehadiran jutaan orang yang akan memadati tempat-tempat KPU, Bawaslu, MK, Istana Presiden dan DPR RI.

Termasuk, sebagaimana banyak aspirasinya terakomodasi di media sosial bakal hadir atau turun ke lapangan paslon 01 Amin Anies-Cak Imin dan 03 Gama Ganjar-Mahfud bersama lokomotifnya Ketua Umum masing-masing Surya Paloh dan Megawati Soekarnoputri. Dipastikan akan menjadi magnet daya tarik bakal membanjirnya jutaan manusia dalam perhelatan politik paling akbar aksi damai People Power itu di sepanjang sejarah semenjak Republik ini berdiri. Boleh jadi akan melebihi kunjungan pendukung paslon 01 di JIS.

Aksi damai People Power secara marathon tersebut nantinya bisa dilaksanakan dari tanggal 4 sd 10 Maret 2024. Diharapkan sebelum memasuki kalender puasa Ramadhan yang jatuh pada 11 Maret 2024 ini.

Tetapi, mulai tanggal 5 Maret 2024 ini telah selesainya masa reses DPR itu. Sehingga, para anggota DPR yang terlibat Hak Angket itu pun sudah mulai bekerja dan bersidang menggelar dan membedah untuk menyelidik dan menyidik kecurangan dan pelanggaran KPU itu.

Jikalau sudah terlanjur beredar di media sosial tanggal 1 Maret 2024 akan diselenggarakan aksi damai serupa yang eskalasinya tidak akan sebesar Aksi Damai Demo People Power 4-10 Februari 2024 ya anggap saja sebagai aksi warming up saja. Wallahua’lam Bishawab. (Mustikasari-Bekasi, 29 Februari 2024 / RUL)