Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
GAPURA  

Sabang Jadi Pelabuhan Hub Transit, Dukung Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata

JAKARTA – Sabang, pulau ujung barat Indonesia kini dapat dijangkau dengan mudah. Kapal atau stakeholder yang berlayar di wilayah Aceh bisa menjangkaunya dan menjadi pelabuhan Hub Transit. Jadi, tidak perlu memutar ke Pelabuhan Malahyati atau Pelabuhan Lhokseumawe.

Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim, Kementerian Koordinaor Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Basilio Dias Araujo dalam rapat koordinasi (Rakor) terkait Pelabuhan Hub Transit di Sabang, Provinsi Aceh yang berlangsung di kantor Kemenko Marves, Jakarta.

Dalam keterangan tertuls Sabtu (16/3/2024) Basilio Dias Araujo, mengungkapkan Sabang, memiliki potensi besar sebagai tempat perekonimoan dan pariwisata. Pasalnya, Sabang telah dilalui 14 kapal cruise dan 86 yacht. “Sehingga untuk proyeksi kegiatan pariwisata sangat berkembang,” ujarnya.

Hal senanda juga disampaikan Staf Ahli Menteri bidang Hukum Laut Kemenko Marves, Okto Irianto. Ia memandang bahwa menjadikan Sabang persinggahan adalah kesempatan yang bagus bagi perekonomian Kota Sabang.

“Demi menarik perhatian stakeholder untuk membangun pelabuhan di Sabang, maka dibutuhkan perbandingan harga antara pelayanan hub transit di Singapura dan Malaysia,” kata Okto.

Meski demikian, sambung Okto, akan lebih menarik para pemilik kapal jika Pelabuhan Hub Transit di Sabang dikenakan tarif 10 persen lebih rendah dari pelayanan di Singapura dan Malaysia.

Selain itu, untuk menarik minat kapal Indonesia ke hub transit Sabang, perlu diadakannya pertemuan dengan Indonesian National Shipowners Association.

“Jika kita memproyeksikan Pelabuhan Sabang, maka dibutuhkan konsolidasi dengan asosiasi kapal di Indonesia untuk mensosialisasikan adanya rencana pembangunan pelabuhan hub transit di Sabang,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Komersial dan Investasi Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Erwanto Kasyah, menyatakan bahwa terdapat aktivitas yang dilakukan di Sabang, di antaranya 19 call cruise setiap tahun dan pelabuhan tersebut telah digunakan oleh kapal perang dari India, Cina, Singapura dan Indonesia.

“Namun tidak ada aktivitas perdagangan di Pelabuhan Sabang hingga saat ini,” kata Erwanto dalam kesempatan yang sama.

Menurut Erwanto, salah satu langkah yang paling efektif untuk menghidupkan Pelabuhan Sabang ialah dibutuhkannya perjanjian bilateral antara Indonesia dan India, mengenai kemungkinan hub transit di Pelabuhan Sabang, Aceh.

Sisi lain, Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, yang hadir secara langsung berpendapat bahwa Sabang seharusnya menjadi pelabuhan yang maju. Ia mendukung Pelabuhan Sabang harus dihidupkan dan didorong agar lebih berkembnag.

“Karena pelabuhan tersebut sangat terkenal di India dan Malaysia, posisinya yang strategis bersebelahan dengan laut lepas dan batas negara,” ungkap Sandeep. (ZAN)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *