Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
PEMILU  

H. Ahmad Syaikhu, Presiden PKS: Berlatar Belakang Santri, Sukses Bawa PKS Menang Pemilu 2024 di Jakarta

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Prestasi Partai Keadilan Sejahtera kian moncer dibawah nahkoda Ahmad Syaikhu, Presiden PKS yang menggantikan Sohibul Iman, prestasi tersebut dibuktikan dengan menempatkan PKS sebagai Partai Pemenang Pemilu di DKI Jakarta mengalahkan PDIP dengan perolehan suara sebesar 1.012.028 suara atau 16,68 persen.

Kenaikan suara pun terjadi di tingkat nasional, PKS sukses menambah kursi DPR RI dari 50 Kursi menjadi 53 kursi dan perolehan suara nasional sebesar 12,78 juta suara atau 8,42 persen. Tak hanya itu, kesuksesan ini pun digenapkan dengan pecah telurnya beberapa dapil di Pulau Jawa yang selama ini tidak ada wakil PKS di sana, salah satunya adalah Dapil X Jawa Tengah, dan beberapa Dapil di Jawa Timur.

Kinerja moncer PKS ini tak lepas dari sosok Presiden bertangan dingin, hangat, bersahaja, namun tegas dengan prinsip dan nilai-nilai kepartaian dan siap menjadi contoh yang baik bagi setiap kader di setiap lapisan. Santri Pesantren Buntet Cirebon ini dinilai cukup tegas dan konsisten dengan semua aturan partai dan kebijakan yang dikeluakannya.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan, menurut mantan Wakil Waliota Bekasi ini, semua harus bermuara pada peningkatan elektabilitas dan kemenangan partai. Karena itu, kesuksesan PKS pada pemilu 2024 tak lepas dari salah satu kegiatan yang disebut Commanders Call, yang wajib diikuti dan ditaati oleh semua kader partai di semua tingkatan. “Dengan mendekatan diri kepada Allah SWT, dan jauhi maksiat, kita berharap Ridho Allah selalu membersamai kita dalam setiap langkah pemenangan,” katanya.

H. Ahmad Syaikh menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak 2020. Saat ini, Ahmad Syaikhu juga merupakan anggota DPR Fraksi PKS periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Jawa Barat VII. Sebelum memutuskan terjun ke dunia politik, Suami dari Lilik Wahidah ini merupakan pegawai negeri sipil (PNS). Syaikhu menjadi auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan pada 1986 hingga 1989. Kemudian, Syaikhu ditarik menjadi auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat pada 1989 hingga 2004. Di BPKP Pusat, Syaikhu menjadi deputi bidang pengawasan keuangan daerah.

Santri lulusan Pesantren Buntet yang lahir di Cirebon, 23 Januari 1965 ini, memulai karier politik saat mengikuti pemilu legislatif untuk DPRD Kota Bekasi pada 2004. Dia menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari PKS dan akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bekasi periode 2004-2009. Syaikhu pun berhenti dari PNS dan konsen menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Bekasi.

Perlahan, karier politiknya terus menanjak, dan sukses menduduki kursi DPRD Jawa Barat pada 2009-2013.
Mendapat amanah baru sebagai Calon Wakil Walikota Bekasi dengan mengikuti Pemilihan Wali Kota Bekasi pada 2013 mendampingi Rahmat Effendi dari partai Golkar. Syaikhu dan Effendi diusung oleh Partai Golkar dan PKS. Pasangan Ahmad Syaikhu-Rahmat Effendi keluar sebagai pemenang menjadi wakil wali kota mendampingi Wali Kota Rahmat Effendi pada periode 2013-2018.

Syaikhu juga pernah mengikuti Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada 2018 sebagai Calon Wakil Gubernur mendampingi Mayjen (Purn) Sudrajat yang diusung oleh Gerindra dan PKS. Namun, keduanya tidak terpilih. Namun, takdir berkata lain, sempat diisukan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno yang menjadi Cawapres Prabowo pada 2019 lalu,  namun sukses terpilih menjadi Anggota DPR RI dari Jawa Barat VII meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Darah politiknya mulai tumbuh karena erat terlibat dalam berrbagai kegiatan organisasi saat masih muda. Mulai dari sekolah dasar hingga organisasi kepemudaan atau organisasi kemasyarakatan. Pengalaman berorganisasi tersebut menjadi bekal baginya untuk terjun di dunia politik hingga menjadi presiden PKS.
Bahkan, ketika menempuh kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1983-1986), Ahmad Syaikhu terlibat aktif di senat mahasiswa sebagai Ketua Bidang Kerohanian Islam dan Ketua Masjid Kampus Baitul Maal Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK).

Di organisasi kepemudaan, Ahmad Syaikhu juga tercatat pernah bergabung di Pemuda Pancasila dengan menjadi Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO). Syaikhu juga pernah menjadi ketua Perbakin Kota Bekasi selama dua periode.

Motto hidup ayah dari Caleg DPRD Kota Bekasi yang terpilih dari Dapil Kecamatan Medan Satria dan Bekasi, Muhammad Kami ini adalah “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya”. Karena itu, imbuhnya, setiap aktivitas yang kita lakukan harus bernilai banyak, bernilai secara pribadi, bernilai bagi orang lain dan orang banyak, bernilai untuk membangun negeri ini lebih baik,” katanya.

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *