Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Gempuran Serius Mulai 19 April 2024

Oleh : M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik Dan Kebangsaan)

Upaya untuk mendukung Hakim MK untuk memutuskan perkara PHPU dengan adil telah dilakukan berulang. Aksi-aksi GPKR, Front PDR, ARM, buruh, pendukung Paslon dan elemen lainnya mengisi area Patung Kuda batas terdekat gedung MK. Sekat-sekat beton dipasang aparat agar gedung MK “steril aksi”.

Tanggal 19 dan 22 April 2024 imbauan untuk aksi bersama cukup gencar. Untuk 19 April yang bertepatan dengan hari Jum’at akan diawali dengan shalat Jum’at berjama’ah di lapang atau jalan. Pendekatan spiritual dinilai strategis. Dengan pertolongan Allah SWT kesuksesan perjuangan dapat segera tercapai.

Sesungguhnya aksi spiritual telah dimulai sejak Selasa 16 April dengan agenda Istighosah Kubro yang diselenggarakan Tripilar PA 212, GNPF dan FPI. Demikian juga aksi moral penyerahan Amicus Curiae kepada MK oleh Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI) yang menghimpun IA ITB, KAPPAK ITB, TPDI, Pergerakan Advokat, KIPP pada tanggal yang sama.

Aksi spiritual dan moral menjadi penguat bagi Hakim MK agar teguh dalam berpendirian.

Aksi 19 April adalah “gempuran” serius rakyat sebagai “warning” moral, hukum dan politik. Kecurangan atau kejahatan Pilpres 2024 bukan hal yang biasa. Reaksi publik 2024 berbeda dengan 2019. Lebih masif dan konsisten. Dahulu Capres Prabowo lemah dan melemah, kini Anies dan Ganjar kuat dan semakin menguat. Rakyat pun bergerak serius, dimulai dari dukungan untuk para Hakim MK.

Habib Rizieq Shihab juga menggeliat, memotivasi untuk ikut aksi 16, 19 dan 22 April. Kawal MK, bela Konstitusi, tegakkan kejujuran dan keadilan. Meski berada di sekitar Patung Kuda tetap dimaknai sebagai “Kepung MK”. Menuju 22 April baiknya Hakim bermeditasi sejenak berlindung dari godaan syahwat dan tekanan atau intimadasi.

Hakim MK tentu menyadari bahwa rakyat sesungguhnya ingin Pilpres berjalan jujur dan adil, namun rakyat merasakan bahwa Pilpres 2024 ternyata curang. MK dituntut untuk menghukum pelaku konspirasi dari kecurangan dan kejahatan Pilpres.

Tanggal 19 April mulai gempuran serius, berlanjut tanggal 22 April. Bagi rakyat, Putusan diskualifikasi Prabowo Gibran akan menjadi kabar gembira. Sejarah bangsa diukir oleh MK yang diketuai Suhartoyo bukan Usman.

Namun jika Putusan ternyata menolak Gugatan artinya mengukuhkan Prabowo Gibran, maka aksi-aksi dipastikan akan berlanjut dan semakin membesar. Prabowo Gibran dinilai lahir cacat atau dalam keadaan tidak normal.

Awal Mei 2024 buruh akan melakukan aksi “Mayday” untuk isu omnibus law dan pemakzulan Jokowi. Bahkan dengan tagline “Mayday Revolution” menunjukkan kemarahan akibat keputusasaan tidak terpenuhinya tuntutan. Bulan Mei juga mahasiswa potensial bergerak hebat, melepas isu elektoral dan fokus pada pemakzulan Jokowi. Melawan politik dinasti.

Bulan Mei 1998 adalah sukses gerakan mahasiswa dalam melakukan perubahan politik dengan memakzulkan Soeharto. Kini sukses itu dapat berulang kembali. Mei adalah bulan kelabu bagi rezim-rezim otoriter. Bulan terang bagi pejuang perubahan.

Dalam sejarah Islam kekuasaan Romawi Timur juga ditaklukkan oleh pasukan Al Fatih. Benteng kokoh Konstatinopel akhirnya jebol dan kekuasaan Raja Konstantin berakhir. Itu terjadi pada tanggal 29 Mei 1453. Mei memang bulan kebangkitan bagi keadilan dan kehancuran dari kezaliman.

Buruh, mahasiswa dan umat adalah bagian dari kekuatan bangsa yang memiliki daya dobrak besar terhadap perilaku otoriter. Kondisi yang berkembang telah memanggil gerakan pendobrak tersebut.

Mei terbuka bagi intensitas tinggi. Sementara April dimulai pada tanggal 1, 4, 5 kemarin. 19 April adalah saat gempuran menjadi lebih serius. MK tidak boleh main-main. Atau mengabaikan.

Jika MK memutus dengan memaksakan “pengukuhan” pasangan Prabowo Gibran, maka misi perjuangan perlawanan terhadap ketidakabsahan pasangan ini akan terus berlanjut. Realisasi pelantikan Oktober 2024 bukan hal yang sederhana.

Jika sampai dilantik pun, bukan berarti bahwa Prabowo Gibran dapat menjalankan roda pemerintahan dengan mudah. Teriakan lawan, lawan dan lawan akan terus menggema.

 

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *