Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
TABLIQ  

Hadiri Silaturahim Idulfitri DDII, Ketum Muhammadiyah: Kita Ada Irisan

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haedar Nashir, menghadiri Silaturahim Idulfitri 1445 H Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Aula Masjid Al Furqan, Jl Kramat Raya 45, Senen, Jakarta Pusat, pada Sabtu pagi, 27 April 2024.

Sebagai pembicara utama, Haedar menyampaikan pikiran-pikirannya mengenai dakwah Islam dan Ormas Islam di Indonesia. Terutama keterkaitan antara Muhammadiyah dengan DDII.

DDII didirikan oleh Allahyarham Mohammad Natsir yang merupakan Ketua Umum Partai Masyumi periode 1949-1958 dan Perdana Menteri RI pada 1950-1951.

Masyumi, kata Haedar, adalah wadah titik temu dan merajut kekuatan umat Islam di awal-awal negara Republik Indonesia berdiri. Termasuk di dalamnya para tokoh Muhammadiyah.

“Kita ada irisan, keterkaitan langsung dalam rumpun umat Islam. Lalu ada Masyumi yang merupakan ikhtiar menyatukan kekuatan politik umat Islam,” kata Haedar.

Sebagai informasi, banyak tokoh dan petinggi Muhammadiyah yang aktif sebagai pengurus atau pimpinan Partai Masyumi. Di antaranya Ki Bagus Hadikusumo, KH Abdul Kahar Muzakkir, KH Faqih Usman, Mr. Kasman Singodimedjo, Buya Hamka, dan H.A. Malik Ahmad.

“Kita ada banyak titik temu,” kata Haedar yang merupakan Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.

Meski demikian, Haedar juga mengingatkan bahwa dinamika yang terjadi di internal Masyumi saat itu juga tidak semudah yang dibayangkan. Terutama saat beberapa elemen seperti NU dan PSII keluar.

“Perlu kita selami kenapa itu terjadi. Ke depan kita harus belajar dari sejarah,” kata dia.

Karena itu, Haedar mengajak untuk terus meningkatkan silaturahmi. “Silah itu mempertautkan, rahmi persaudaraan. Ada pula yang menyebut rahim, karena kita pernah satu rahim, keluar dari rahim yang sama,” jelasnya.

Haedar menegaskan, silaturahmi bukan hanya mepertautkan hubungan yang telah tersambung, tetapi juga mempertautkan hubungan yang terputus. Baik di lingkungan keluarga, masyarakat, antarbangsa, golongan umat, dan lainnya.

“Tapi nggak gampang. Karena mempertautkan yang terputus itu ada faktor psikososial. Ini yang tidak mudah,” jelasnya.

Terkait hubungan Muhammadiyah dengan DDII atau tokoh-tokoh Masyumi pendiri DDII, secara pribadi Haedar mengaku memiliki kedekatan dengan Mohammad Natsir melalui karya-karyanya, diantaranya adalah buku “Kapita Selekta”, “Fiqhud Dakwah”, dan lainnya yang telah ada di rak buku kakak dan orang tuanya. Buku-buku itu dibacanya sejak remaja.

Haedar juga mengaku pada usia remaja sudah mengikuti perdebatan antara M. Natsir dengan Sukarno tentang Nasionalisme dan Islam. Bahkan melalui buku “Di Bawah Bendera Revolusi”, Haedar mengetahui jika Sukarno merupakan warga Muhammadiyah.

Silaturahim Idulfitri DDII dihadiri oleh sejumlah tokoh. Selain Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketum DDII Adian Husaini, hadir pula Ketua Dewan Pembina DDII KH Didin Hafiduddin, Pembina DDII AM Saefuddin, KH A Cholil Ridwan, dan dua orang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang memiliki hubungan dengan DDII, Jimly Asshiddiqie dan Hamdan Zoelva. Tak hanya itu, sejumlah anak dan cucu para tokoh DDII juga turut hadir.

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *