Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BERITA  

PB SEMMI Minta Presiden Bentuk SATGAS bongkar Aktivitas Gelap Ditjen BC

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Pengurus Besar serikat mahasiswa muslimin indonesia (PB SEMMI) melakukan Aksi demonstrasi di depan kantor direktorat jenderal Bea cukai (Ditjen BC) kementrian keuangan. Aksi ini adalah bentuk keseriusan PB SEMMI menyoroti penguapan pendapatan negara yang terjadi di direktorat jenderal Bea cukai (Ditjen BC) kementrian keuangan.

Berbagai macam pelanggaran sudah lama terjadi di lembaga ini, sudah lama di sorot publik tapi sampai saat ini belum ada pembersihan secara menyeluruh, berbagai macam modus oknum pegawai hingga pejabat teras bea cukai di berbagai wilayah dalam melakukan aktivitas ilegal bersama mafia, mulai dari penyeludupan barang seken, rokok ilegal tanpa pita cukai, minuman alkohol (Mikol), hingga pendaftaran IMEI secara ilegal rata terjadi di semua wilayah indonesia yang tentunya sangat merugikan negara. Ungkap Achmad donny bendaraha umum PB SEMMI.

deretan peristiwa viral seperti ” Kasus sepatu, hibah untuk SLB, mainan megatron, Peti jenazah, dan beberapa yang viral” itu hanya sedikit dari banyak permainan dan pelanggaran yang terjadi pada lembaga Bea cukai, ini menandakan secara kelembagaan lembaga ini sudah rusak, perlu di periksa dan perlu di perbaiki total. Kami yakin, jika di bentuk satgas melibatkan aparat,DPR, dan kelompok masyarakat permainan gelap mereka akan terbongkar, dan pendapatan negara yang selama ini menguap akan bisa di pulihkan kata Donny.

Di batam, penyuludupan rokok ilegal sering di demo oleh mahasiswa, terakhir bulan lalu sekelompok mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di kantor Bea cukai batam. Bukan tanpa alasan yang kuat Mereka memprotes terkait kinerja Kepala Bea Cukai batam yang diduga tidak bisa mengatasi peredaran rokok yang keluar dari kawasan FTZ, akan tetapi mereka kemudian mendapat intimidasi hingga pengeroyokan oleh orang tak di kenal (OTK) yang di duga suruhan Kepala Bea cukai batam. Untuk itu kami juga menuntut keadilan untuk kawan-kawan kami, periksa dan copot kepala bea cukai batam. Tandas donny.

Itu baru satu contoh kasus di batam, belum lagi yang terjadi di daerah lainnya, seperti peredaran rokok tanpa pita cukai dari jawa timur ke wilayah jawa barat dan jabodetabek hingga ke wilayah lainnya juga semacam luput dari pantauan petugas bea cukai, Peredaran barang ilegal dengan sekala besar yang terjadi ini tentu bukan tanpa koordinasi, kami menduga kuat bahwa oknum pejabat bea cukai yang sebenarnya sengaja menjadi payung aktivitas gelap tersebut. “Benderanya di ciptakan oleh oknum pejabat teras bea cukai”. Maka untuk membuktikan dan memberantas aktivitas gelap Ditjen bea cukai ini perlu di bentuk Satgas melibatkan aparat penegak hukum, DPR, dan kelompok masyarakat. Tegas Donny.

Kami PB SEMMI akan terus menyuarakan terkait aktivitas gelap yang terjadi di direktorat jenderal Bea Cukai (Ditjen BC) hingga negara mengambil alih dengan membentuk SATGAS untuk membongkar aktivitas gelap ini. Karena kami meyakini bahwa uang negara yang menguap ketika di pulihkan akan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka dari itu penting untuk presiden segera mengintervensi lembaga ini agar di periksa secara keseluruhan. Tutup donny.

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *