Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Mapalus Pendidikan, Dirjen PAUD Dikdasmen Apresiasi Atas Kolaborasi Pemda Sulawesi Utara

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Iwan Syahril, memberikan apresiasi atas kolaborasi dan gotong royong pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Utara untuk transformasi pendidikan di wilayah tersebut pada puncak kegiatan Goes to School Championship: Mapalus Pendidikan di Pohon Kasih Kawasan Megamas, Manado, Sabtu (1/6/2024). Mapalus sendiri adalah gotong-royong dalam bahasa Minahasa.

Dirjen Iwan mengungkapkan bahwa gerakan transformasi pendidikan di Sulawesi Utara telah menjadi salah satu contoh praktik baik bagaimana seluruh stakeholder dan ekosistem pendidikan mengambil peran dalam melakukan perubahan. Gerakan tersebut salah satunya terlihat dari bagaimana konsistensi kolaborasi yang dilakukan melalui agenda Goes to School Championship.

“Kolaborasi dan gotong-royong adalah faktor penting yang selalu ditekankan oleh Kemendikbudristek dalam kebijakan Merdeka Belajar. Karena Kemendikbudristek menyadari, Merdeka Belajar sebagai gerakan bersama, hanya akan terimplementasikan sampai ke tingkat akar rumput apabila seluruh ekosistem pendidikan terlibat,” terangnya.

Dirjen Iwan juga mengungkapkan terima kasih kepada pemda tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sulut yang mendukung sepenuhnya kebijakan Merdeka Belajar. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya komitmen untuk membentuk Tim Transformasi Pendidikan dan dorongan untuk mengajak sebanyak-banyaknya mitra pembangunan terlibat dalam proses pemajuan pendidikan.

“Pembentukan dan peluncuran Tim Transformasi Pendidikan pada hari ini adalah bukti bahwa Merdeka Belajar diterima sepenuhnya oleh Pemda Sulawesi Utara. Ini merupakan hasil kerja keras dan semangat dari pemda provinsi dan kabupaten/kota, dan BPMP Sulawesi Utara sebagai perpanjangan tangan Kemendikbudristek,” ujarnya.

Lebih lanjut Dirjen Iwan menekankan bahwa Merdeka Belajar adalah paradigma pembelajaran yang berorientasi pada murid dan sebuah cara yang tepat dalam melihat esensi transformasi pendidikan. Melalui kebijakan tersebut, sekolah dan guru dapat benar-benar fokus menjalankan tugasnya, yaitu mendorong pembelajaran di kelas sesuai tingkat kompetensi siswa.

Esensi Merdeka Belajar, terang Iwan, adalah menggali potensi terbesar para guru dan murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar inovasi pendidikan.

Selain peluncuran Tim Transformasi Pendidikan, di agenda tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen kerja sama dengan 131 mitra pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sulut. Penandatanganan komitmen tersebut juga bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, termasuk institusi pendidikan, pemerintah daerah, serta sektor swasta.

Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw, dalam pidatonya mengatakan bahwa melalui penandatanganan komitmen bersama tersebut Sulut ingin menunjukkan bagian penting dari proses untuk mendorong perbaikan pendidikan di provinsi tersebut melalui local genius masyarakat Sulut dengan istilah “mapalus”.

“Mapalus ini adalah prinsip gotong-royongnya dari Sulawesi Utara. Apa yang kita lakukan hari ini tentu tidak akan langsung terasa hari ini. Tapi akan berdampak di masa depan,” tegas Steven sembari mengungkapkan bahwa Sulut berkomitmen untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar.

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *