Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Rakyat Layak Bangkit dan Berontak

Oleh : M Rizal FadillahPemerhati Politik dan Kebangsaan

Persiapan pelaksanaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 79 di IKN Puser Penajam terus dilakukan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan persiapan telah mencapai 90 persen. Ia menyatakan Istana dan Kantor Presiden harus kelihatan. Sementara Kasetpres Heru Budi Hartono menegaskan bahwa acara 17 Agustus 2024 akan lebih istimewa dibanding perhelatan sebelumnya.

Menurut Heru istimewanya perhelatan dibuat karena ini sebagai kegiatan pamungkas dari masa jabatan Presiden Jokowi. Kementrian PUPR dimana Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN menjadi “leading sector” hampir seluruh kegiatan temasuk pesta Istana yang akan dilaksanakan. Entah sejauh apa “Istimewa” nya pesta perpisahan Jokowi dan pengantar pewarisan tahta kepada anak sulungnya pada 17 Agustus 2024 tersebut.

Terbitnya buku “Gibran The Next President” tulisan Ahmad Bahar cukup menyentak. Apalagi sub judul buku “Aku Bukan Anak Kecil, Aku Bukan Anak Ingusan, Aku Gibran”. Konon buku ini akan di-launching 14 Juni 2024 di Solo. Disebut menyentak karena belum juga “Anak Kecil” dan “Anak Ingusan” ini dilantik sebagai Wapres, sudah sesumbar itu. Padahal ia produk dari keharaman sebuah proses politik. Rupanya pewarisan tahta tengah disiapkan. Mungkin 17 Agustus besok seremoni “pisah sambut”.

Jokowi melalui Basuki ingin pamer kekuasaan dan kemewahan? Awal selebrasi dinasti Kekaisaran Jokowi? Sungguh tidak memiliki rasa malu dan tenggang rasa. Rakyat Indonesia saat ini sedang menderita akibat kebijakan jahat rezim Jokowi. Pekerjaan sulit, pendapatan sedikit, sebagian rakyat berperut melilit. Harga bahan pokok melejit, bahan bakar naik, petani menjerit. Pajak diburu, tanah digusur dan kesenjangan tajam.

Rakyat kecil pribumi stres tiap bulan memikirkan bayar kontrakan rumah, sementara perumahan elite etnis tertentu makmur dan semakin ekslusif. Konyolnya diberi status Proyek Strategis Nasional lagi. Rezim Jokowi memang menggila. Korupsi merajalela. Pejabat, pengusaha dan komunitas peliharaan hidup bermanja dan berfoya-foya sementara rakyat melarat dan sekarat.

Jika perhelatan 17 Agustus 2024 adalah unjuk kemewahan Istana, maka rakyat pantas untuk bangkit dan berontak. Berontak melawan pamer diri, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Mereka adalah orang-orang tidak peduli dengan keadaan rakyat yang semakin menderita.

Teringat peristiwa Revolusi Prancis ketika keluarga Istana Louis XVI di Versailles berpesta mewah sementara rakyat untuk roti pun susah. Emak-emak bangkit dan berontak. Menggiring Louis XVI dan keluarganya ke Paris. Setelah gagal untuk kabur ke Austria, maka ujung cerita ia dan istrinya dipenggal Guillotine.

Peristiwa kemarahan rakyat kepada Tsar Nicholas II pasca Revolusi Rusia juga akibat kesenjangan hidup. Keluarga Tsar dibawa ke ruang bawah tanah untuk berfoto bersama dan setelah “foto keluarga” maka seluruhnya ditembak dan dibantai di tempat itu juga. Bensin dan Asam Sulfat disiapkan untuk membakar merusak mayat-mayatnya. Rakyat sudah muak pada perilaku dan kemewahan Istana.

Jokowi berniat dan memulai membangun dinasti, moga saja selamat. Jangan sampai seperti keluarga Romanov Tsar Nicholas II yang dibantai oleh pemberontakan rakyat. Sekeluarga habis.

Ketika berkuasa Tsar jumawa, tetapi ketika terpenjara maka minta suaka pun tidak bisa. (Bandung, 11 Juni 2024)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *