Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Anies Bisa Menang Mudah di Pilgub Jakarta Kalau Ini Terjadi

Oleh : Asyari UsmanJurnalis Senior Freedom News

Dalam dua tulisan terdahulu, saya mewanti-wanti hambatan Anies Baswedan untuk bisa menang pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta, 27 November. Dasarnya adalah Presiden Jokowi yang dipastikan akan melakukan segala cara untuk memenangkan anaknya, Kaesang Pangarep.

Supaya berimbang, dalam tulisan ini saya mengangkat optimisme untuk Anies. Bahwa dia bisa menang dengan mudah kalau Prabowo Subianto menunjukkan kemandiriannya. Dan kalau orang-orang yang disandera Jokowi selama ini untuk mendukung skenario dinastinya berani menunjukkan sikap melawan ketika pendaftaran cagub-cawagub di KPU pada bulan Agustus nanti.

Jadi, masih sangat mungkin Anies menang. Banyak yang berkomentar bahwa sehebat apa pun Jokowi melakukan penjegalan, Anies tetap akan menang. Dengan alasan Jakarta lingkupnya kecil sehingga pengawasan oleh para saksi TPS sangat bisa diandalkan. Selain itu, warga Jakarta adalah orang-orang cerdas.

Nah, Anda lupa barangkali. Di pilpres barusan, Anies-Muhaimin kalah dari Prabowo-Gibran. Memang kalah tipis. Prabowo menang 38,249 suara. Anies merebut 2,653,762 suara sedangkan Prabowo mengantungi 2,692,011.

Ternyata, skop Jakarta kecil dan warga yang cerdas tidak menjamin kemenangan Anies. Operasi Bansos dan operasi-operasi lainlah yang menang. Artinya, kalau Jokowi akan melibatkan diri di pilgub nanti, sangat mungkin Kaesang akan menang.

Terus, di mana kita akan mendasari optimisme Anies bisa menang? Ya itu tadi: kalau Prabowo sebagai presiden mengeluarkan peringatan kepada semua pihak, termasuk KPU, Polisi dan ASN agar tidak terlibat langsung atau tak langsung di pilkada seluruh Indonesia, khususnya di pilgub Jakarta. Dan Prabowo bertindak sesuai peringatannya itu.

Mungkinkah Prabowo melepaskan diri dari pembonekaan oleh Jokowi? Sangat, sangat mungkin. Karena dia presiden mulai 20 Oktober. Bahkan kita layak percaya bahwa Pak Prabowo dipastikan tidak akan mentolerir kecurangan pemilu karena beliau sudah dua kali dicurangi berturut-turut. Dia sudah tahu betapa sakitnya kalah dicurangi.

Prabowo telah memperlihatkan isyarat-isyarat keras bahwa dia tidak akan membiarkan campur tangan Jokowi dalam proses pengelolaan negara. Misalnya, dia tidak mau dilantik di IKN dan juga berbagai isyarat tambahan dari mantan Danjen Kopassus itu.

Syarat lain yang diperlukan agar Anies bisa menang adalah kemandirian para ketua umum (ketum) partai politik. Selama ini, Jokowi sangat mendominasi langkah mereka –khususnya ketum Golkar, ketum PAN, ketum Gerindra, ketum Hanura, dan sebagainya.

Para ketum itu sangat bisa melepaskan diri dari Jokowi ketika pendaftaran cagub-cawagub Jakarta ke KPU pada bulan Agustus nanti. Sebagai contoh, Ketum Golkar Arilangga Hartarto beberapa hari menjelang pendaftaran paslon bisa langsung menarik Golkar dari koalisi pendukung Kaesang. Begitu juga parpol-parpol lain yang hari ini “dipaksa” oleh Jokowi untuk mengusung anaknya itu.

Jika ini menjadi kenyataan, diperkirakan jalan Anies menuju Jakarta-1 tidak begitu sulit. Golkar, misalnya, megalihkan dukungan kepada Anies. Pengalihan itu sebetulnya aspirasi mayoritas di Beringin. Menjelang pencalonan Anies untuk pilpres tempohari pernah diberitakan bahwa seorang ketum partai harus melakukan beberapa kali ganti mobil untuk menemui Anies di satu tempat. Untuk menghindari deteksi inelijen. Ketum itu adalah Airlangga Hartato.

Apakah tidak riskan bagi Airlangga mengalihkan dukungan ke Anies kelak menjelang pendaftaran? InsyaAllah tidak. Sebab, masa jabatan Jokowi tinggal sekitar dua bulan saja pada bulan Agustus itu. Tidak mungkin lagi mengangkat potensi kasus hukum ketum Beringin itu. Dan para petinggi instansi penegak hukum pun akan dengan sendirinya enggan melakukan langkah-langkah aneh menjelang akhir kekuasaan Jokowi.

Kalau ini terjadi, maka pendaftaran Kaesang pun bisa gagal. Jalan Anies relatif akan lebih mulus. Dia bisa menang mudah di pilgub Jakarta. (30 Juni 2024/RAF)

 

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *