Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
ISTANA  

Tancap Gas Kembangkan Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Bersama Azerbaijan

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima Kunjungan Kehormatan dari Head of State Agency for Public Service and Social Innovations (SAPSSI)/Kepala Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Republik Azerbaijan Ulvi Mehdiyev, di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan No.6, Jakarta Pusat, Senin (07/01/2024). Pertemuan ini mempertegas komitmen kedua negara untuk terus menjalin hubungan yang erat dan bekerja sama dalam berbagai bidang demi kepentingan bersama.

Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana yang hangat dan bersahabat tersebut, Wapres menyatakan apresiasi atas hubungan yang sangat baik dan bersahabat antara Indonesia dan Azerbaijan yang telah terjalin selama lebih dari 30 tahun. Kedua negara diketahui memiliki kesamaan pandangan dan saling mendukung atas berbagai isu di forum-forum regional dan internasional.

Sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Wapres menekankan perhatian khususnya terhadap peningkatan pelayanan publik

“Saya sangat menghargai upaya Yang Mulia Menteri, yang senantiasa mendorong kerja sama antara Indonesia dan Azerbaijan di bidang pelayanan publik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wapres berharap Azerbaijan dapat berbagi pengalaman terkait berbagai inovasi pelayanan publik yang dilakukan di negara mereka, yang mungkin dapat diadopsi oleh Indonesia di masa mendatang. Salah satu contoh konkret dari kerja sama ini adalah penandatanganan MoU antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan Azerbaijani Service and Assessment Network (ASAN), yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama di bidang pelayanan publik.

“Indonesia dan Azerbaijan memiliki kepentingan yang sama untuk menciptakan berbagai kemudahan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi,” tegasnya.

Dalam pertemuan ini, Wapres juga menyoroti adaptasi teknologi dan inovasi pelayanan terpadu Azerbaijan di ASAN Xidmat yang telah sukses diterapkan di Indonesia melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Saat ini sudah terdapat sekitar 200 Mal Pelayanan Publik yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita ingin di beberapa tahun mendatang, Kabupaten/Kota di Indonesia telah mempunyai Mal Pelayanan Publik,” ungkapnya.

Sebelumnya, di awal pertemuan, Mehdiyev menjelaskan kepada Wapres bahwa lembaga negara yang dipimpinnya saat ini didirikan oleh Presiden Azerbaijan pada 2012 untuk mengimplementasikan konsep ASAN.

“Konsep ASAN ini merupakan sebuah konsep satu pintu, di mana banyak pelayanan publik dilaksanakan di satu tempat. ASAN memberikan lebih dari 400 perusahaan publik di tempat yang sama, menyediakan lebih dari 100 jenis layanan publik,” jelasnya.

ASAN, tambah Mahdiyev, juga berarti “mudah” dalam bahasa Azerbaijan, mencerminkan kemudahan akses layanan publik yang diberikan.

“ASAN Service juga mencakup ASAN Business, yang menekankan kerjasama dan jaringan antara ASAN dan Indonesia,” tambahnya.

Lebih jauh Mahdiyev mengungkapkan bahwa pada 2015, ASAN menempati peringkat pertama di bidang pelayanan publik dan menerima penghargaan atas inovasi dalam aplikasi teknologi modern dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kami sangat senang dan menghormati bahwa konsep ASAN yang menerima rating tertinggi juga dievaluasi dan diterapkan di Indonesia,” ucapnya.

Mehdiyev juga menekankan komitmen Azerbaijan untuk terus mengembangkan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai bidang, terutama dalam pelayanan teknologi.

“Kami menantikan semakin berkembangnya bidang pelayanan publik di Indonesia, khususnya dalam pengembangan sistem pelayanan pemerintahan,” imbuhnya.

Dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasi atas kunjungan Mehdiyev. Azerbaijan telah diakui oleh PBB sebagai negara yang berhasil mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu pusat pelayanan seperti mall.

“Jadi Azerbaijan ini adalah [badan] yang mendapat pengakuan di PBB yang mengintegrasikan pelayanan ke dalam sebuah mall. Bahkan dia punya bus yang menjemput pelayanan publik di berbagai tempat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Azwar Anas menjelaskan bahwa Azerbaijan juga menyediakan layanan bus keliling yang membawa berbagai pelayanan publik langsung ke masyarakat, termasuk pengambilan dan pencetakan foto di tempat.

Azwar Anas mengungkapkan, MOU antara Indonesia dan Azerbaijan dalam bidang pelayanan publik pertama kali ditandatangani pada 2017 dan baru saja diperbarui. Kini, konsep mall pelayanan publik bergerak ke arah digital, seiring dengan perkembangan teknologi.

“Mall Pelayanan Publik sekarang bergerak ke satu level lagi ada Mal Pelayanan Publik digital. Jadi sebagian mulai berdasarkan digital,” jelasnya.

Azwar Anas menambahkan bahwa hubungan baik antara kedua negara terus terjalin dengan baik, terutama sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi pada 2014.

“Sejak kami jadi Bupati 2014 kami telah datang ke Azerbaijan dan kami replikasi [konsep pelayanan publik] di Banyuwangi. Dan sekarang pemerintah mereplikasi berbagai layanan,” ungkapnya.

Ia pun mengapresiasi kunjungan Mahdiyev bersama jajarannya dan berharap kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama dan hubungan baik antara Indonesia dan Azerbaijan.

“Oleh karena itu kita berterima kasih atas kunjungan beliau,” pungkasnya.

Hadir bersama Ulvi Mehdiyev dalam pertemuan ini, Duta Besar Azerbaijan untuk RI Jalal Sabir Mizayev, Director General for International Affairs SAPPSI Mahammadali Khudaverdiyev, dan Director General for Innovations Center SAPPSI Vudal Rustamov.

Selain Abdullah azwar Anas, turut juga mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Hukum Satya Arinanto, dan Plh. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, Trisari Dyah Paramita.

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *