Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Usai Pemecatan, Dirikan Museum Perjuangan Palestina

Oleh : M. Rizal FadillahPemerhati Politik dan Kebangsaan

Setelah mengunggah dengan bangga telah bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog alih-alih dapat pujian hebat Zainul Ma’arif justru dipecat dari kepengurusan Lajnah Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI.

Zainul menjadi orang pertama dipecat dari lima NU muda yang bertemu Isaac Herzog. Empat orang lagi yaitu Syukron Ma’mun, Munawar Azis, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania masih dalam proses pemeriksaan.

Sekjen PBNU Saefullah Yusuf menyatakan PBNU telah mengultimatum seluruhnya untuk mundur atau dimundurkan.

PWNU DKI juga memecat Pengurus LBM lainnya Mukti Ali Qusyairi, Roland Gunawan dan Sapari Saleh karena terlibat langsung atau tidak langsung atas keberangkatan kelima kader NU tersebut ke Israel. Mereka adalah pengurus Rahim (The Ibrahim Heritage Study Center for Peace) jejaring Zionis Israel.

MUI Pusat juga telah menon-aktifkan 2 (dua) pengurusnya atas keterlibatan dalam organisasi kerjasama Yahudi dan mengadakan pertemuan dengan Dubes Israel di Singapura.

Masih ditunggu pelaksanaan ultimatum PBNU atas 4 (empat) kader lain yang berdialog dengan Presiden Israel. Entah berapa lama diberi waktu untuk menentukan sikap. Nampaknya akan berujung pada pemecatan pula.

Kelima kader muda NU tersebut tentu tidak menduga akan implikasi atau konsekuensi dari tamasyanya ke Israel. Maksud hati ingin mendapat kehormatan dari kunjungan tetapi yang didapat adalah cercaan, bahkan pemecatan.

PBNU perlu membersihkan diri dari tuduhan main mata dengan Zionis Israel. Nama Gus Dur dan Ketum Yahya Staquf selalu dimunculkan. Pembuktian sikap pro Palestina adalah dengan menindak tegas lima kadernya yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog dan kader lain yang terafiliasi dengan jejaring Zionis Israel. Ini perlu gerak cepat di tengah invasi Israel yang semakin brutal dan biadab.

Maka pembuktian lanjutan pasca pemecatan adalah:

Pertama, menyatukan langkah dengan ormas Islam lain dan Pemerintah dalam membantu bangsa Palestina untuk merdeka serta mengutuk Zionis Israel yang telah melakukan genosida.Tidak membuka peluang kerjasama dengan Israel dalam segala bentuknya.

Kedua, bersama-sama mengkampanyekan boikot, divestasi dan sanksi. Israel patut untuk diberi sanksi atas perbuatannya. Yang terdekat adalah mendesak Pemerintah agar menutup Museum Holocaust di Minahasa. Markas perjuangan Yahudi di Indonesia ini tak boleh leluasa bergerak. Pendiri dan pengelola Museum Yaakov Baruch diduga adalah agen Zionis.

Ketiga, bubarkan organisasi Rahim atau The Ibrahim Heritage Study Center for Peace yang mencoba membina pendekatan hubungan Islam Yahudi melalui kerjasama antara Zionis B’nai B’rith International, Simon Wiesenthal Center dan Lanjnah Bahtsul Masail NU. Organisasi ini bertanggungjawab atas pertemuan 5 (lima) aktivis muda NU dengan Presiden Isaac Herzog.

Keempat, bersama ormas Islam dan MUI memantau pondok pesantren Az Zaytun yang menurut Panji Gumilang lembaga ini sama dengan Kibbutz Israel. Selepas Panji dari penjara penting diwaspadai peningkatan hubungan Az Zaytun dengan Zionis Israel. Kiblat kekaguman Panji Gumilang justru ke “peradaban” Bukit Zaytun Jerusalem.

Kelima, sebagai bukti mendukung perjuangan bangsa Palestina, maka bersama ormas dan lembaga Islam lain NU berkontribusi mendirikan Museum Perjuangan Palestina untuk menggantikan Museum Holocaust pro Zionis Israel di Minahasa. Museum Perjuangan Palestina adalah Markas Perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.

Pemecatan mereka yang berkhianat pada perjuangan bangsa Palestina dan menentang kebijakan Indonesia yang mengutuk Israel, harus menjadi pelajaran bahwa mendekat baik kepada Presiden Israel Isaac Herzog maupun Perdana Menteri Benyamin Netanyahu adalah pendekatan dan perjalanan haram menuju jurang kehinaan, kebodohan dan kejahatan.

Kejahatan dan kebiadaban Zionis Israel sudah tidak dapat ditoleransi, Palestina harus segera merdeka. Free free Palestine! (Bandung, 20 Juli 2024/RAF)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *