Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Benarkah Yahya Staquf Tak Bawa Nama NU Saat Jumpa Netanyahu?

Oleh : Asyari UsmanJurnalis Senior Freedom News

Beberapa hari yang lalu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa kepergian dirinya ke Israel untuk bertemu PM Benjamin Netanyahu pada 2018 lalu tidak membawa nama NU. Benarkah begitu?

Tampaknya ada indikasi Yahya berbohong. Ini bisa dilihat dari dua bukti. Yang pertama adalah postingan Instagram (IG) resmi Netanyahu @b.netanyahu pada 14 Juni 2018. Yang kedua adalah rekaman video pertunjukan musik koor rohani yang digelar khusus pada 14 Juni 2018 itu untuk menghormati kunjungan Yahya Staquf ke Israel.

Yang pertama postingan di IG Netanyahu. Di situ disebutkan bahwa Yahya adalah “Sekretaris Jenderal salah satu organisasi Islam terbesar di dunia”. Postingan itu pertama muncul di akun IG Natanyahu @netanyahu. Teksnya hanya dalam bahasa Inggris.

Lengkapnya seperti ini, disertai foto jabatan tangan Netanyahu dan Staquf. “A special meeting today in Jerusalem with Yahya Cholil Staquf, the General Secretary of the global Islamic organisation, Nahdlatul Ulama. I’m very happy to see that Arab countries and many Muslim countries are getting closer to Israel.”

Terjemahannya lebih-kurang begini. “Pertemuan istimewa hari ini di Jerusalem dengan Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal organisasi Islam dunia, Nahdlatul Ulama. Saya sangat senang melihat negara-negara Arab dan banyak negara Muslim semakin dekat ke Israel.”

Di sini jelas disebut Nahdlatul Ulama. Mengapa Yahya Staquf mengatakan dia tidak membawa nama NU?

Kemudian akun PM Israel itu berganti menjadi @b.netanyahu. Akun @netanyahu tidak ada lagi sekarang. Di akun @b.netanyahu ini dimuat juga postingan yang sama dalam bahasa Ibrani (Hebrew) tapi terjemahan bahasa Inggris-nya persis sama. Disebut juga “Nahdlatul Ulama”.

Dalam susunan PBNU 2015-2020, jabatan Yahya adalah Katib Aam bukan Sekjen. Tetapi bisa jadi Yahya memperkenalkan diri kepada Netanyahu sebagai Sekjen untuk memudahkan percakapan waktu itu. (Katib Aam adalah Sekretaris Umum untuk jajaran Syuriyah PBNU, sedangkan Sekjen adalah sekretaris umum untuk Tanfidziyah, red).

Bukti yang kedua adalah rekaman video yang berisi pertunjukan nyanyi rohani massal (semacam koor) yang disebut “Koolulam”. Seribu orang diundang dalam nyanyi massal ini. Yahya Staquf terekam jelas ikut bernyanyi. Ada juga seorang pria berpeci yang kelihatan seperti orang Indonesia berdiri di sebelah Yahya.

Dalam teks introduksi video itu juga disebutkan bahwa Yahya adalah Sekjen organisasi Islam terbesar di dunia. Begini kutipan lengkap alinea pertama teks introduksi itu yang ditulis dalam tiga bahasa, yaitu Inggris, Ibrani (Hebrew), dan Arab.

“On 14 June 2018, Koolulam, a social-musical initiative for mass-singing events, invited 1,000 people to a special event at Tower of David in Jerusalem. The event was held in honour of a visit to Israel by Indonesian Sheikh Haji Yahya Cholil Staquf, General Secretary to one of the world’s largest Muslim organisations.”

Lebih-kurang terjemahannya seperti ini: “Pada 14 Juni 2018, Koolulam, yaitu pementasan musik sosial untuk pertunjukan nyanyi massal, mengundang 1,000 orang ke Menara David di Jerusalem. Perhelatan itu dilaksanakan sebagai penghormatan terhadap kunjungan ke Israel oleh KH Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal salah satu organisasi Muslim terbesar di dunia.”

Bisa disimpulkan bahwa Yahya Staquf membawa nama NU ketika dia bertemu dengan Benjamin Netanyahu di Jerusalem pada 14 Juni 2018. Logika umum, yang bisa menjadi bukti ketiga, adalah bahwa Yahya tak mungkin diundang kalau dia bukan orang penting NU.

Sehingga, yang tampaknya benar ialah bahwa Yahya pergi ke Israel dengan nama NU tetapi bukan atas biaya NU.

 

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *