Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Kok Bisa se-Indonesia Takut Sama Inisial T

Oleh : Asyari UsmanJurnalis Senior Freedom News.

Seluruh Indonesia sedang dilanda ketakutan. Yang paling berani diantara yang takut itu cuma bisa bilang kaget ketika dia tahu bahwa T adalah bandar judi online (judol).

Saking takutnya Indonesia kepada si T, tidak ada yang berani menyebut lengkap inisial orang itu yang biasanya ditulis dua huruf. Yaitu, huruf T dan satu lagi huruf yang ke-20-an dalam abjad Latin.

Ketakutan itu juga merasuki seorang penulis yang 5-6 tahun lalu dijuluki “pemberani” dan “putus urat takutnya”. Dia hanya berani menuliskan kata sandi “Tante (bukan) Wanita” sebagai upaya untuk mengamankan dirinya.

Adalah Benny Rhamdani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang mengungkap bahwa T adalah pengendali judol. Pada hari Senin (29/7/2024) Benny telah memberikan klarifikasi mengenai insial T itu kepada para penyidik Bareskrim Polri.

Apa kaitan antara Kepala BP2MI dengan judol? Benny menjelaskan bahwa dia ikut terbawa ke judol karena banyak orang Indonesia yang dikirim ke Kamboja untuk menjalankan perangkat lunak (software) judul itu yang diganderungi orang Indonesia.

Kata Benny, dulu pernah dia sampaikan di satu rapat terbatas (Ratas) di Istana yang membahas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ratas itu berlangsung sebelum pilpres 2024. Di situ, Benny menyebut nama T sebagai pihak yang mengirimkan pekerja Indonesia ke Kamboja itu. Jadi, Benny tidak mengurusi judol tetapi mengurusi aspek penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Kebetulan PMI itu ditempatkan untuk judol.

Secara bersamaan, penempatan PMI itu membongkar apa yang mereka kerjakan dan siapa dalangnya. Benny yakin sekali bahwa pengendali judol di Kamboja itu adalah T.

Di dalam Ratas di Istana itulah, kata Benny, Presiden Jokowi kaget mendengar T sebagai bos judol serta scamming online (penipuan daring). Yang juga ikut kaget, menurut Benny, adalah Menko Polhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di satu acara di Medan pada 23 Juli 2024, Benny mengatakan bahwa selama RI ini ada si T tidak pernah tersentuh hukum. Dia meminta agar penegak hukum melakukan tindakan terhadap orang yang terkesan kebal hukum itu.

Sekarang, Polisi tahu apa tidak bahwa si T adalah pengendali judol di Kamboja? Ini pertanyaan kunci. Sangat aneh kalau Polisi tak tahu. Polisi punya semua perangkat yang diperlukan untuk membongkar siapa toke judol. Di mana pun di dunia ini Polisi pasti bisa tahu. Bisa tahu tempat operasinya dan siapa tokenya.

Artinya, tidak usahlah Polisi pura-pura tak tahu. Untuk apa mereka punya satuan-satuan khusus yang begitu banyak dan biaya operasi yang sangat besar. Ada yang percaya Polisi tidak tahu?

Kelihatannya Polisi pun ikut ketakutan sama si T seperti kita juga. Tapi takutnya mereka berbedalah dengan takutnya kita. Kita takut dikejar oleh si T. Sedangkan Polisi barangkali takut “tak dikejar” oleh si T itu.

Jadi, sudahlah. Kita katakan saja bahwa semua manusia se-Indonesia ini takut kepada si T. Termasuk Polisi, penghuni Istana, gudang senjata, pegiat medsos, wartawan dan semua yang lainnya.

Cuma cukup memalukan juga kalau para tetangga seberang bertanya: “Kok bisa se-Indonesia takut sama si T?”

 

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *