Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
KESRA  

Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin Helat Buka Puasa Bersama

BEKASI SELATAN (DesentraLNEWS) – Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin di Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi menghelat buka puasa Senin-Kamis, Kamis (8/8). Kegiatan ini diikuti para santri dan pengurus.
Sambil menunggu waktu magrib, para santri yang mayoritas terdiri dari anak-anak secara bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an. Menjelang waktu magrib, Amir Wilayah Jabodetabek dan Banten, Abu Salma, memberikan beberapa nasihat kepada santri.
Kepada wartawan, Abu Salma, mengungkapkan Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin memiliki ratusan santri. “Ada 200 santri di sini,” kata Abu Salma.

Dalam kesempatan itu, Abu Salma menyampaikan, rencananya mengadakan diskusi interaktif pada 29 Agustus 2024 di Islamic Centre Bekasi. Kegiatan ini dihelat dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Kita merasa bersyukur atas Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai masyarakat. Dan kita juga menyambut meriah di tanggal 17 Agustus sebagai bentuk apresiasi dan perayaan terhadap Kemerdekaan,” ungkapnya.
“Dan kita ada program di 29 Agustus yaitu diskusi interaktif bersama dengan rencana mengundang Mabes Polri, Mabes TNI, MUI Pusat, juga akademisi, dan Khilafatul Muslimin sebagai narasumber. Mudah-mudahan acara ini bisa didukung oleh semua pihak,” imbuhnya.

Menurutnya, kegiatan akan diikuti sekit

ar 200 peserta. Terdiri dari akademis, organisasi masyarakat (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan partai politik. “Harapannya tokoh nasional bisa hadir. Kita berharap seperti Bung Rocky Gerung, Refly Harun. Kita juga undang tokoh advokat seperti Eggi Sudjana atau tokoh advokat lain yang bersedia hadir,” katanya.
Selain itu, Abu Salma, mengungkapkan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia berharap, hajat lima tahunan ini dapat berjalan damai dan kondusif.

“Pilkada ini adalah bagian daripada proses pemilihan kepala daerah. Tentu kita berharap semuanya damai, kondusif. Kita akan mendukung sepenuhnya siapapun yang jadi kepala daerah, maka kita akan dukung maksimal,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Khilafatul Muslimin agar mendukung program pemerintah di negaranya masing-masing.

“Saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, wabilkhusus kepada warga Khilafatul Muslimin yang ada di Indonesia maupun luar negeri untuk senantiasa mendukung program di negara masing-masing,” katanya.
Abu Salma menegaskan bahwa pihaknya terbuka menjalin komunikasi dengan semua pihak. Termasuk aparat maupun pemerintah.
“Kita senantiasa berkomunikasi baik dengan aparat, pemerintah setempat, dan jaga silaturahmi. Mudah-mudahan ini pun pemerintah bisa melihat masyarakatnya tidak pasif dan ketika ada hal-hal Khilafatul Muslimin yang negatif mohon segera konfirmasi dan diedukasi. Harapannya seperti itu,” pungkasnya. (TRI)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *