Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Beranda OPINI PAKAR Jakarta Bakal Hancur-hancuran
OPINI PAKAR  

Jakarta Bakal Hancur-hancuran

Rafa Haziq

Oleh : M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Pilkada paling sadis bakal terjadi di Daerah Khusus Jakarta. Akan menjadi tontonan wajah rusak demokrasi. Pasangan yang dipastikan bertarung adalah wayang-wayang dan kalau pun berbentuk manusia maka itu “orang-orangan sawah” yang hanya untuk menakuti burung yang mencari makan untuk sekadar hidup. Jokowi dan rezim kelanjutannya berkonspirasi untuk merampok dan memperkosa Jakarta.

Tiga pasangan hasil rekayasa seluruhnya orang rezim bejat. “Apkiran Jabar” Ridwan Kamil berpasangan dengan “Apkiran Menteri” Suswono menjadi tangan rezim melalui KIM Plus. PKS dipaksa berperilaku munafik untuk membuang Anies Baswedan. Pasangan independen Dharma-Kun Wardana adalah “boneka” pengganti kotak kosong. Komjen Pur. Dharma mantan Pati di Bareskrim berdarah Toraja. Sengaja diloloskan agar mudah dikalahkan.

Pesaing ketiga adalah Menteri Jokowi Pramono Anung yang berpasangan dengan Rano Karno. Sebagaimana Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, maka Pramono adalah orang “mainan” rezim. Artinya kelak persaingan antar kandidat di DKJ hanya persaingan “yang gampang diatur”. Semua berada “di bawah kendali Jokowi”.

Jakarta dalam Pilkada 2024 berada dalam kondisi bahaya dan tidak sehat. Perampok dan pemerkosa berkuasa mengatur permainan dengan Istana sebagai pusat komando. Gerakan perlawanan rakyat Jakarta mulai mencari bentuk. Dan jika perlawanan berjalan masif maka Jakarta bakal hancur-hancuran. Alarm telah berbunyi sebagai sinyal.

Opsi “coblos semua” adalah perlawanan paling ringan. Lagu ‘metal’ dengan penggalan syair:

Yoo ayoo ayoo coblos semua
Ini amarahku
Yoo ayoo ayoo coblos semua
Ini suaraku
Yoo ayoo ayoo coblos semua
Ini aspirasiku

Ini kotaku, ini kampungku
Kami tahu apa yang kami mau
Ini kotaku, ini kampungku
Kami tahu pemimpin yang kami mau

menggambarkan kekecewaan dan protes atas kegilaan politik penguasa dalam Pilkada DKJ 2024. Wajar rakyat marah atas pelecehan demokrasi dan penghinaan hak asasi. Jakarta menjadi representasi dari kebobrokan politik rezim Jokowi. Bagaimana bisa terjadi pertarungan tiga pasangan untuk kubu yang sama? Kubu rezim dan partai-partai gila.

Setelah rakus memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan sambil mencengkeram Jakarta, kini rakyat Jakarta dipermainkan secara keji oleh penguasa. Masyarakat atau rakyat Jakarta diam saja atau pasrah? Nampaknya perlawanan akan dilakukan dengan coblos semua atau api lain yang segera membakar.

Jakarta kota Proklamasi, kota Ideologi, kota Konstitusi dan Kota Demokrasi. Semua kini telah dihancurkan Jokowi.

Perilaku mengabaikan sejarah dan tampilan arogansi kekuasaan telah membuat warga Jakarta terhina dan Jack Mania terluka. Pilkada Jakarta memendam bara. Ada amarah atas perampokan dan permerkosaan.

Siapa pun pemenang baik Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun atau Pramono Anung bukanlah aspirasi sejati masyarakat Betawi. Mereka hanya wayang yang dimainkan dengan melakonkan cerita tentang Rahwana yang menculik Sinta. Jakarta yang dikuasai angkara murka.

Ridwan Kamil buangan Bandung yang pernah mengejek habis warga Jakarta kini menjadi boneka oligarki untuk menginvasi bakteri kepada masyarakat Betawi.

Mungkinkah lagu ini berkumandang?

Halo halo Jakarta
Ibu kota negara kita
Halo halo Jakarta
Kota kenang-kenangan

Sudah lama beta
Tidak berjumpa dengan kau
Sekarang telah menjadi lautan api
Mari bung rebut kembali

 

advertisements
Komentar

Baca Juga

Mulai dari Kaesang, Bongkar Mafia Istana
Tolak Ridwan Kamil!
Dikadali Demokrasi?
Akhirnya Jadi Juga, Anies Akan Dirikan Parpol

Rekomendasi untuk kamu

Mulai dari Kaesang, Bongkar Mafia Istana

Oleh : M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan. Petisi 100 sudah melaporkan ke Mabes Polri soal dugaan KKN Jokowi dan keluarga. Laporan/pengaduan tersebut mengendap dalam penanganan Tidpikor Bareskrim Mabes Polri. Meski sarat dugaan Korupsi namun sisi mudah pembuktian yang diajukan Petisi 100 adalah Tindak Pidana Nepotisme. Jokowi, Iriana, Usman dan Gibran adalah subyek yang dilaporkan/diadukan. […]

Tolak Ridwan Kamil!

Oleh : M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Warga Jawa Barat gembira Ridwan Kamil atau Kang Emil keluar dari Jawa Barat. Ia gagal memimpin Jawa Barat sebagai Gubernur. Ketika awal digadang-gadang menjadi Cagub di Jawa Barat suara penolakan kencang. Dari soal masjid Al Jabbar, bansos, mesin parkir hingga patung menjadi masalah yang menderanya. Dari Jabar […]

Dikadali Demokrasi?

Oleh : Muntik A. Hidayah, Koordinator BMIC Malang dan Pegiat Literasi Tulisan ini diramu di tengah gemuruh riuh suara mahasiswa, politisi, hingga masyarakat sipil baik di dunia nyata maupun dalam gawai-gawai mereka, ramai menyuarakan keadilan atas Revisi UU Pilkada yang menghebohkan. Satu lagi pengkhianatan penguasa atas rakyat sebab ketamakan. Meski Revisi UU ini telah batal disahkan […]

Akhirnya Jadi Juga, Anies Akan Dirikan Parpol

Oleh : Asyari Usman, Jurnalis Senior Freedom News Sore tadi, di Jakarta, Anies Baswedan menyatakan tekadnya untuk mendirikan partai politik (parpol) baru. Dia mengakui tidak ada jalan lain untuk mendorong perbaikan Indonesia karena saat ini tidak ada parpol yang tidak tersandera. Persis. Semua parpol bermasalah. Yang bermasalah adalah para politisi senior mereka. Para ketua umum mereka. […]

Raja Jawa atau Raja Dedemit sih?

Oleh : M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Masih terngiang pidato bahlul Bahlil di depan pimpinan dan kader Golkar soal Raja Jawa yang ngeri-ngeri sedap dan berbahaya. Bisa celaka jika main-main sama barang itu. Bahlil tidak membantah dugaan bahwa Raja Jawa itu adalah Jokowi. Jokowi sendiri ‘cicing wae’ mungkin mesam mesem. Baru pidato perdana, Bahlil […]

Jahatnya Jokowi: Hancurkan Partai Politik

Oleh : M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Setelah bersama PDIP membuat borok, lalu PDIP dilepas dengan sandera kasus-kasus. Megawati hanya bisa mencak-mencak mengutuk Jokowi tanpa bisa berbuat apa-apa. Urusan Anies pun akhirnya mundur maju seperti undur-undur. Sementara Partai Golkar dengan enteng diambil alih melalui tangan Bahlil Lahadalia. Kapak pemenggal diarahkan ke leher Airlangga dan […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *