Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Tolak Ridwan Kamil!

Oleh : M. Rizal FadillahPemerhati Politik dan Kebangsaan

Warga Jawa Barat gembira Ridwan Kamil atau Kang Emil keluar dari Jawa Barat. Ia gagal memimpin Jawa Barat sebagai Gubernur. Ketika awal digadang-gadang menjadi Cagub di Jawa Barat suara penolakan kencang. Dari soal masjid Al Jabbar, bansos, mesin parkir hingga patung menjadi masalah yang menderanya. Dari Jabar memang harus out.

Ternyata penampungannya justru Jakarta. Tokoh yang pernah menghina warga Jakarta ini dilempar ke sini. Pendukung bobotoh yang biasa versus The Jakmania kini demi politik diusung untuk memimpin squad Jakarta.

Jakmania menolak untuk mendukung Kang Emil. Berbagai seruan seperti “Jakarta bukan untuk Ridwan Kamil”, “Jakarta boikot Ridwan Kamil”, “Emang rela Jakarta dipimpin bobotoh ?” menghiasi poster-poster.

Saat menghadiri Haul Mbah Priok hari minggu tanggal 1 September, Ridwan Kamil yang memberi kata sambutan ternyata diteriaki jama’ah “huuu, turun, turun”, bahkan ada teriakan “Anies, Anies, Anies”. Ridwan Kamil memilih turun setelah melihat respons penolakan “Priok bukan rumah ente, woi pulang woi”.

Di media sosial nampak video seorang menulis pada dinding kain putih “Jakarta Anti Ridwan Kamil”.

Tidak mudah mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk menundukkan masyarakat Jakarta mengingat track record yang jauh dari pijakan asalnya. Ridwan yang mencoba mengganti panggilan dari Kang Emil menjadi Bang Emil nampaknya sia-sia.

Di Jawa Barat suara “Tolak Ridwan Kamil” menggema, kini saat masuk Jakarta teriakan itu lebih nyaring lagi untuk menolaknya. Ia bukan figur bagus yang layak dipuja atau dielu-elukan. Kelasnya biasa-biasa saja. Menjadi seperti istimewa akibat permainan media dalam membangun pencitraan. Tidak ada prestasi yang dirasakan saat memimpin Bandung apalagi Jawa Barat.

Gerakan Coblos Semua atau lebih khusus Jakarta Anti Ridwan Kamil merupakan pelajaran penting bagi elit politik di Indonesia yang berambisi membangun budaya politik mendahulukan kekuasaan ketimbang kerakyatan. Elit yang memanipulasi “jalmi alit” atau “wong cilik”.

Gerakan tolak Ridwan Kamil dinilai wajar karena beberapa hal, antara lain:

Pertama, dengan dukungan Istana dan mayoritas partai politik menjadi gambaran bahwa Ridwan Kamil adalah boneka oligarkhi yang siap berekspresi maupun merepresi.

Kedua, ketika Jakarta bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara maka spirit putera daerah atau yang mengenal daerah untuk memimpin Jakarta menjadi kelayakan. Ridwan Kamil itu orang luar.

Ketiga, mantan Gubernur DKI yang dinilai sukses memimpin dan dicintai warga Anies Baswedan telah dibantai secara sadis oleh Istana hingga tidak dapat ikut berkompetisi. Kemarahan warga merupakan konsekuensi.

Gerakan Coblos Semua adalah bentuk ringan dari perlawanan yang sekaligus secara implisit penolakan atas Ridwan Kamil. Bentuk lebih eksplisit adalah coretan “Jakarta Anti Ridwan Kamil”.

 

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *