Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Beranda INTERNASIONAL Indonesia Berhasil Daftarkan Lebih dari 100 Juta Bidang Tanah, Menteri AHY Puji Kepemimpinan Jokowi di World Bank Land Conference
INTERNASIONAL  

Indonesia Berhasil Daftarkan Lebih dari 100 Juta Bidang Tanah, Menteri AHY Puji Kepemimpinan Jokowi di World Bank Land Conference

Rafa Haziq

WASHINGTON DC (DesentraLNEWS)-Keberhasilan Indonesia memetakan dan mendaftarkan lebih dari 100 juta bidang tanah menarik perhatian dunia karena menjadi salah satu yang terbesar secara global.

Saat ditanya kunci suksesnya dalam World Bank Land Conference 2024 di Washington DC, Amerika Serikat (13/05/2024), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kuncinya ialah kepemimpinan dan manajemen yang kuat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sejak awal, Presiden Jokowi telah menunjukkan itikad politiknya yang kuat, diikuti oleh kepemimpinan dalam tindakan untuk mendorong pemerintahannya mencapai tujuan-tujuan yang besar,” ungkap Menteri AHY di depan ratusan hadirin dari berbagai negara.

“Komitmen Presiden Jokowi telah menginspirasi pemerintah-pemerintah daerah untuk mengambil bagian dan berkontribusi atas target ini. Juga dukungan yang sangat berarti dari DPR RI, kita dapat bersama-sama menghasilkan instrumen peraturan yang solid serta alokasi anggaran untuk mempercepat program-program ini,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Dua kunci sukses selanjutnya dikatakan Menteri AHY adalah partisipasi masyarakat dan kolaborasi serta pendekatan yang adaptif.

Penjabaran kunci sukses ini Menteri AHY sampaikan sebagai pembicara dalam panel diskusi yang berlangsung di The World Bank Group Office, Washington DC. Ia diundang untuk membagikan kisah sukses program revolusioner di era Presiden Jokowi, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berhasil mengakselerasi pendaftaran bidang tanah di Indonesia.

Di awal kesempatan, Menteri AHY mengungkapkan apresiasinya atas dukungan dan kontribusi Bank Dunia terhadap percepatan pendaftaran tanah di Indonesia, termasuk dalam hal penanganan bencana alam.

“Terima kasih atas dukungan tak henti-hentinya atas kesuksesan pendaftaran tanah ini. World Bank telah memberikan kontribusi besar pada program PTSL, ini menjadi hal yang fundamental bagi kepastian hukum hak atas tanah masyarakat Indonesia,” kata Menteri AHY.

Dukungan seperti ini menjadi penting bagi Indonesia, sebab minimnya kepastian hukum hak atas tanah masih ditemukan di sejumlah wilayah. Dengan percepatan pendaftaran tanah hal ini dapat diatasi. “Tentunya ini semua sebagai upaya mencapai keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia,” tutur Menteri AHY.

Hal penting lain dari pendaftaran tanah, yaitu dapat menyediakan akses ekonomi kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri, Menteri AHY mengatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang 61 persen Gross Domestic Product (GDP). Hal ini menunjukkan bahwa peran pelaku UMKM penting sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun terkadang, akses pelaku UMKM terhadap permodalan begitu terbatas. Dalam hal inilah pendaftaran tanah jadi membuka ruang masyarakat untuk memiliki akses permodalan.

“Sehingga ketika mereka mendapatkan sertipikat, mereka bisa secara legal untuk mengajukan pinjaman lunak di lembaga perbankan, sehingga akan mampu menambah nilai ekonomi bagi mereka,” ungkap Menteri AHY.

Pendaftaran tanah juga menyediakan perlindungan hukum bagi tanah masyarakat dari perampasan tanah secara paksa oleh mafia tanah. Hal ini dikuatkan dengan kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan aparat penegak hukum melalui Satgas-Anti Mafia Tanah. “Tahun lalu saja, kita bisa mencegah dan menyelamatkan potensi kerugian sebesar 800 juta USD,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Di akhir sesinya Menteri AHY menuturkan, “Sebelum 2017, setiap tahunnya kami hanya mendaftarkan tanah sebanyak 500 ribu per tahun, sehingga Indonesia baru berhasil mendaftarkan tanah hanya berkisar 46 juta bidang tanah. Namun, saat ini kita bisa mencapai pendaftaran tanah lebih dari 112 juta bidang tanah dari total target 126 juta bidang tanah. Kami berharap di 2025 seluruh pendaftaran tanah dapat tercapai,” pungkasnya.

Dalam panel yang berlangsung selama 50 menit ini, Menteri ATR/Kepala BPN menjadi narasumber bersama menteri dan petinggi dari sejumlah negara. Beberapa di antaranya seperti Minister of Agriculture and Rural Development of Colombia, Jhenifer Mojica Florez; First Deputy Minister of Justice of Georgia, Tamar Tkeshelashvili; dan Minister of Land Housing and Country Planning of Sierra Leone, Dr. Turad Senesie.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekjen, Irjen, sejumlah Dirjen maupun pejabat Kementerian ATR BPN lainnya.

advertisements
Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *