Presiden Tekankan Pentingnya Perencanaan Tata Kota yang Baik Seiring Peningkatan Kepadatan Penduduk di Wilayah Perkotaan

KALTIM (DesentraLNEWS) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVII Tahun 2024 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (04/06/2024).

Presiden Jokowi menekankan pentingnya perencanaan tata kota yang baik seiring peningkatan kepadatan penduduk di wilayah perkotaan.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa di tahun 2045, 70 persen penduduk kita ini akan ada di perkotaan, 70 persen. Kalau dunia di tahun 2050, 80 persen penduduk dunia ini akan ada di kota, di perkotaan. Apa yang akan terjadi? Beban kota akan menjadi sangat berat. Oleh sebab itu, juga sudah sering saya sampaikan rencana kota secara detail itu harus dimiliki setiap kota di Indonesia,” ucap Presiden.

Presiden menilai saat ini juga sebagian kota-kota di tanah air sudah mengalami kepadatan hingga kemacetan. Untuk itu, ia meminta agar kota-kota tersebut mulai menyiapkan rencana pembangunan transportasi massal untuk mengurangi kemacetan.

“Oleh sebab itu, sekali lagi, rencana kota mengenai transportasi massal, transportasi umum itu harus disiapkan,’’ tegas Presiden.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat moda transportasi massal baru yang biaya pembangunannya cukup ekonomis, yaitu Autonomous Rapid Transit (ART). Presiden menjelaskan ART ini merupakan transportasi publik seperti kereta yang terdiri dari satu sampai tiga gerbong yang melaju menggunakan lintasan magnet.

“Nanti kalau ada yang APBD-nya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa bagi-bagi, fifty-fifty, APBD 50 persen, APBN 50 persen, misalnya. Karena kalau tidak, 10-20 tahun yang akan datang semua kota akan macet. Enggak percaya, kita lihat nanti, kalau enggak kota-kota siap dan menyiapkan diri mengenai transportasi massalnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan terkait konsep kota masa depan. Menurutnya, kota masa depan bukanlah kota yang di wilayahnya dibangun gedung-gedung tinggi (high rise building), melainkan kota yang ramah pejalan kaki, ramah terhadap penyandang disabilitas, ramah terhadap pesepeda, serta ramah terhadap Perempuan dan anak.

“Kota ini memang harus harus green, harus smart, dan harus friendly. Jangan sampai membangun kota semakin banyak beton yang didirikan. Ada trotoar semua paving block semuanya, ada mestinya sekarang ini penggunaan paving grass akan lebih baik, akan lebih hijau, ada pedestrian enggak ada pohonnya, sehingga kita ini negara tropis, panas, sehingga enggak ada yang mau yang berjalan kaki karena tidak ada peneduhnya. Oleh sebab itu, kehijauan itu ke depan akan sangat menjadi perhatian semua kota,” imbuh Presiden.

Ia pun berharap kota-kota di Indonesia menjadi kota yang layak huni dan tidak menjadi seperti kota-kota di Eropa dan Amerika yang mencekam karena tingginya tingkat pengangguran serta tunawismanya.

“Kita ingin menjadikan semua kota itu livable, nyaman dihuni dan juga lovable, orang yang berkunjung ke sana senang pengen kembali berkunjung, dan orang yang tinggal di situ juga sangat mencintai kotanya karena kotanya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya,” ungkapnya.

Dalam forum yang dihadiri para wali kota seluruh Indonesia ini, Presiden mengapresiasi Kota Balikpapan dan Kota Surabaya yang dinilai baik dalam menerapkan konsep kota hijau. Ia pun meminta kota-kota lain untuk mencontoh dua kota tersebut dan konsep kota nusa rimba yang akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jadi kembali lagi, harus hijau, harus teduh, ramah terhadap pejalan kaki, ramah terhadap pesepeda, memiliki hutan kota, memiliki alun-alun dan taman yang luas, itu konsep ke depan mesti seperti itu. Kalau sebuah kota sudah terlanjur isinya gedung dan beton ya memang harus mencarikan, artinya meredesain lagi kotanya, mungkin memangkas beberapa gedung, dibeli, dipangkas, kemudian dijadikan taman kota, tidak ada jalan lain kalau sudah terlanjur,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Presiden, antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik.