Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Hati-Hati, Kekalahan Anies di Pilgub 2024 Bisa Berdampak Luas

Oleh : Asyari UsmanJurnalis Senior Freedom News

Partai Keadilan Sejehtera (PKS) resmi mengusung. Banyak pihak lain yang antusias. Pokonya, harus ikut pemilihan gubernur (pilgub) Jakarta yang akan tayang pada 27 November 2024.

Anies Baswedan didorong kuat untuk ikut. Banyak yang yakin mantan capres itu bisa menang dengan mudah. Sebab, dia adalah petahana Jakarta dan punya elektabilitas tinggi –sekitar 40 persen.

Secara normatif, tentu tidak ada masalah kalau Anies ikut lagi pilgub. Bahkan, menurut teori menjaga popularitas, Anies harus kembali menjadi gubernur supaya dia tetap “hidup” di media massa sampai musim pilpres 2029. Anies harus menjadi “news maker”. Kalau tidak, dia akan tenggelam. Tidak lagi diperhitungkan.

Penjelasan ini masuk akal. Gubernur Jakarta pasti akan menjadi pembicaraan publik. Setiap hari ada saja yang memberitakan kegiatan gubernur. Popularitas Anies bisa bertahan bahkan lebih tinggi.

Kalau popularitas tinggi, maka sangat mungkin elektabilitas pun akan tinggi. Harus diakui, kalau dia duduk sebagai nakhoda Jakarta, maka untuk ikut pilpres 2029 kelak Anies punya modal yang lebih besar dibandingkan dengan para bakal calon lainnya.

Untuk ikut pilgub November nanti, Anies memang calon yang sangat perkasa. Maklumlah, dia selesai mengikuti pertarungan brutal pilpres 2024. Kebetulan pula persepsi publik sangat solid: bahwa Anies kalah karena dicurangi habis-habisan. Bagi banyak orang, dia adalah “korban pengeroyokan” geng yang menginginkan Gibran Rakabuming menang pilpres 2024.

Jadi, kepahlawanan Anies masih menjiwai puluhan juta orang. Termasuk jutaan warga Jakarta. Ini dianggap sebagai potensi kemenangan Anies untuk pilgub November nanti.

Singkat cerita, kemenangan Anies terasa dalam genggamam. Perasaan ini menggiurkan. Mengapa? Karena kalau Anies berada di kursi gubernur Jakarta, maka untuk ikut pilpres 2029 nanti jalannya akan mulus.

Bayangan indah bisa ikut pilpres 2029 dan menang, memang meyulut semangat para pendukung yang menghendaki agar Anies ikut pilgub. Nyaris tak terdengar suara yang kontra. Kecuali sedikit.

Tetapi, apakah benar Anies bisa menang dengan mudah di pilgub nanti? Belum tentu. Apalagi kalau Kaesang Pangarep jadi dimajukan oleh Jokowi. Pastilah orang licik ini tidak akan membiarkan anaknya kalah. Apatah lagi Jokowi memang tidak suka Anies sampai kapan pun.

Artinya, Jokowi akan melakukan apa saja untuk mendudukkan Kaesang sebagai gubernur Jakarta. Dia akan gas habis. Jokowi sudah hitung hanya ini kesempatan untuk menaikkan Kaesang. Dan Jokowi merasa semua perangkat bisa dia atur untuk memenangkan anaknya itu.

Terus, apa yang akan terjadi kalau Anies kalah? Berat. Kekalahan di pilgub Jakarta 2024 bukan hal yang sederhana. Dampaknya bakal luas. Bukan kekalahan biasa. Ada martabat komponen sosial yang akan ikut terhinakan akibat kekalahan itu. Anies adalah figur yang terasosiasi dengan komponen dimaksud. Tidak perlu elaborasi lebih lanjut.

Mungkin akan ada pertanyaan: belum apa-apa kok bicara soal kekalahan? Saya bisa jawab langsung, apakah Anda yakin Anies bisa menang menghadapi anak Jokowi?

Pilpres 2024 seharusnya mengajarkan kita bahwa Presiden Jokowi masih bisa melakukan skenario jahat untuk menjegal Anies, kedua kalinya. Dia memang akan lengeser sebelum pilkada. Tetapi Jokowi masih bisa “flexing”.

Jokowi sangat licik. Dia masih punya amunisi andal. Sederhana saja. Kalau dia bisa mengendalikan KPU, MK, MA, Polisi, ASN semasa pilpres yang baru lalu, apa dasar Anda untuk mengatakan bahwa dia tidak punya kuasa lagi untuk melakukan hal yang sama di pilkada nanti? (27 Juni 2024/RAF)

 

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *