Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
TABLIQ  

MUI Komitmen Jadi Garda Terdepan Lindungi Akidah Umat dari Aliran Sesat

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pengkajian dan Penelitian menyatakan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan untuk melindungi akidah umat.

Ketua MUI Bidang Pengkajian dan Penelitian Prof Utang Ranuwijaya menyampaikan, hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi MUI sebagai mitra pemerintah dan pelayan serta penjaga umat.

Prof Utang menambahkan, dalam menjaga dan melayani umat, hal yang paling mendasar adalah menjaga umat dari aspek akidah. Oleh karena itu, tegasnya, MUI siap menjadi garda terdepan dalam menjaga akidah umat.

“Jadi kita sebenarnya di garda terdepan agar umat akidahnya terjaga. Tidak ada yang menyesatkan dan terganggu, termasuk memurtadkan,” kata Prof Utang pada kamis (11/7/2024), dalam Refleksi Jelang Milad ke-49 MUI.

Prof Utang menjelaskan, kasus menyesatkan dan memurtadkan umat sangat beririsan. Hal ini apabila ada aliran yang dinilai sesat, tetapi ada umat yang masuk ke dalam aliran tersebut, maka umat itu bukan hanya tersesat, tetapi juga murtad.

“Sebagaimana orang masuk Ahmadiyah dan Gafatar. Meskipun kita mengatakan itu aliran sesat, tetapi umat kita dimurtadkan kalau masuk ke kelompok mereka sebenarnya,” tuturnya.

Oleh karena itu, Prof Utang menekankan, pentingnya MUI Bidang Penelitian dan Pengkajian adalah menjadi garda terdepan dalam mengawal dan menjaga akidah umat.

Lebih lanjut, Prof Utang mengatakan, pihaknya dalam melakukan pembinaan bersinergi dengan komisi-komisi yang ada di MUI. Misalnya, dalam melakukan pembinaan umat yang telah tersesat, pihaknya bekerja sama dengan Komisi Dakwah MUI.

Prof Utang menyampaikan, pihaknya juga tengah melakukan pengawasan terhadap LDII dan GMI bersama dengan komisi lain yang ada di MUI. Selain itu, pihaknya juga sedang melakukan pengawasan terhadap kasus perorangan di masyarakat, seperti Ghufron.

“Kasus yang seperti itu dan yang (seperti mengaku) Malaikat Jibril, Nabi Isa, nabi baru, Imam Mahdi, itu menjadi konsen bidang saya,” tuturnya.

Prof Utang menegaskan, ketika masuk ke dalam pembinaan, bukan hanya bidangnya yang memiliki keterlibatan, tetapi juga sejumlah komisi yang ada di MUI.

“Misalnya tim pembina dan pengawas LDII itu ada Komisi Pendidikan, Komisi Fatwa, Komisi Ekonomi dan lain-lain,” sambungnya.

Begitu juga, dengan tim yang ada di GMI. Kemudian, tim-tim yang menangani kasus-kasus lain yang juga terdiri dari gabungan komisi.

“Bidang Pengkajian dan Penelitian ini tetap akan konsen tugasnya menjaga akidah umat. Tentu saja ke depan itu, kemungkinan akan semakin berat masalah-masalah yang akan dihadapi umat (khususnya) persoalan akidah,” tegasnya.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga menyoroti perkembangan media sosial (medsos) yang kerap beredar tayangan-tayangan yang mengganggu akidah umat.

“Medsos ini belum begitu banyak dijamah kita. Untuk selanjutnua kita akan konsen di medsos memantau tayangan penyesatan, pemurtadan, dan penistaan terhadap akidah dan syariat Islam,” tandasnya.

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *