Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

PKS Akhirnya Mendukung Dinasti Jokowi di Pilgub Sumut

Oleh : Asyari UsmanJurnalis Senior Freedom News

Di luar nalar dan sangat mengejutkan, PKS akhirnya mengusung Bobby Nasution (BN) —menantu Jokowi— untuk pemilihan gubernur (pilgub) Sumatera Utara (Sumut). Keputusan ini diumumkan kemarin di kantor DPP PKS di Jakarta.

Pengusungan Bobby disambut dengan celaan keras dari para kader dan simpatisan PKS. Malam tadi, para simpatisan melepaskan rasa kesal dan jijik mereka terhadap langkah partai warna oren itu. Ada yang mengatakan mereka menyesal memberikan suara kepada PKS dalam pemilu baru lalu. Dan ada yang bersumpah tidak akan pernah lagi mendukung PKS.

Ketua DPW PKS Sumut Dr Usman Ja’far mengatakan partainya tidak punya pilihan di tengah percaturan di Sumut yang memang tidak ideal saat ini. “Tak terelakkan,” kata Usman tentang pengusungan Bobby itu. Dia membantah tuduhan bahwa langkah mengusung Bobby itu diambil karena imbalan uang.

Usman Ja’far yakin masyarakat dapat memahami keputusan PKS itu. Dia juga menegaskan bahwa pimpinan PKS siap menerima konsekuensi yang akan terjadi.

Benarkah PKS tidak bisa menghindari pengusungan Bobby? Ini sangat “debatable” alias “bisa diperdebatkan”.

Pertama, memang ada ketentuan UU Pemilu No 7/2017 pasal 235 ayat 5 yang menyebutkan sanksi berupa larangan tidak boleh ikut pemilu berikutnya kalau sebuah partai tidak mengusung calon presiden atau kepala daerah. Tetapi, dalam Pilgubsu 2024 ini, PKS lebih mudah berurusan dengan konstituennya dengan memilih sanksi tak ikut pemilu ketimbang melukai hati masyarakat yang sudah sangat jijik dengan dinasti Jokowi.

Kedua, PKS akan lebih mudah menjelaskan kepada publik kalau mereka harus berkoalisi dengan PDIP yang hampir pasti mengusung Edy Rahmayadi. Memang terbuka sekali kekungkinan PDIP tidak mencalonkan ER sehingga PKS menjadi serba salah juga. Namun, serba salah karena tidak mengusung Bobby jauh lebih mudah menjekaskannya ketimbang keputusan mendukung dinasti Jokowi seperti yang dilakukan PKS sekrang ini.

Ketiga, PKS seharusnya sejak awal memunculkan calon ketiga. Betul, tidak mudah mencari teman koalisi. Sebab, Bobby sudah duluan memborong Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKB dan PAN dengan total 62 kursi DPRD Sumut. Tetapi, kalau PKS berusaha sekuat tenaga mengajak satu-dua partai yang sudah mengusung Bobby untuk memunculkan calon alternatif namun gagal, ini bisa dijelaskan secara terbuka kepada publik bahwa PKS sudah melakukan upaya maksimum untuk menghindari Bobby tetapi tidak berhasil.

Sayangnya PKS tidak melakukan upaya untuk merintis jalan sendiri. Yang terlihat adalah PKS malah antusias ingin mengekor Bobby.

Ada bocoran menarik tentang antusias itu. Disebutkan bahwa sejumlah kader senior PKS di Sumut mendorong kuat pengusungan Bobby. “Mereka memang tidak sudi mendukung Pak Edy,” ujar sumber kami. Para kader itu, kata sumber kami lagi, memang ‘nge-fans’ berat ke Bobby.

Bagaimana ke depannya? Pertanyaan ini sangat menarik. Dan juga mendebarkan. PKS pastilah paham suasana psikologis publik yang sudah sangat muak dengan keluarga Jokowi, termasuk Bobby Nasution. Tidak berlebihan kalau diprediksikan PKS akan kehilangan dukungan dalam jumlah signifikan. Ini yang pertama.

Yang kedua, PKS akan dihujat terus dalam waktu-waktu mendatang ini, terutama di media sosial. Serangan di medsos diperkirakan akan mendegradasi citra PKS yang selama ini sangat dihormati publik karena dinilai teguh melawan kezaliman rezim.

Hari ini tampaknya ludahan terlunak terhadap partai dakwah ini akan berbunyi: PKS akhirnya mendukung dinasti Jokowi.

 

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *