Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Beranda FOKUS OTDA KPKNL Ternate melakukan Penguatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
FOKUS OTDA, PEMDA  

KPKNL Ternate melakukan Penguatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Daffa Aslam
TERNATE. 10 Februari – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate (KPKNL) Ternate melakukan Penguatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Auditorium KPKNL Ternate.
Kegiatan penguatan pencanangan dilakukan sebagai pernyataan komitmen para pegawai KPKNL Ternate di sektor pelayanan publik, khususnya dalam usaha KPKNL Ternate menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Kegiatan penguatan pencanangan dipimpin oleh Kepala KPKNL Ternate, M. Arif Setyawantika, dan diikuti oleh para pegawai KPKNL Ternate.
Pembangunan Zona Integritas pada instansi pemerintahan dituangkan dalam  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019. Di Kementerian Keuangan, pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017. Secara garis besar, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pembangunan Zona Integritas antara lain dengan menyelaraskan  instrumen Zona  Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta melalui penyederhanaan pada  indikator  proses  dan  indikator  hasil  yang  lebih fokus  dan  akurat. Hasil dari upaya  pencegahan  korupsi  yang  dilaksanakan  secara  konkrit  di  dalam lingkup Zona Integritas tersebut ditandai dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dalam pencanangan tersebut, Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut, Aloysius Yanis Dhaniarto, menyampaikan pesan kepada para pegawai KPKNL Ternate untuk selalu menerapkan nilai-nilai integritas dalam pelayanan publik dengan penuh semangat. Yanis menyampaikan bahwa predikat WBK yang telah diraih oleh KPKNL Ternate merupakan langkah awal dalam membangun Zona Integritas secara utuh. Lebih lanjut, Yanis juga menyampaikan doa dan dukungannya kepada KPKNL Ternate agar dapat membangun Zona Integritas menuju WBBM dengan sukses. “Semoga KPKNL Ternate dapat mempersiapkan Zona Integritas menuju WBBM dengan baik sehingga predikat WBBM dapat diraih di Tahun 2021,” ujarnya.
Kegiatan Penguatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas secara resmi ditandai dengan pembacaan Piagam Penguatan Pencanangan Zona Integritas yang dipimpin oleh Kepala KPKNL Ternate, M. Arif Setyawantika, dan diikuti oleh seluruh pegawai KPKNL Ternate. Penguatan pencanangan yang dilakukan oleh KPKNL Ternate telah mendapatkan dukungan dari jajaran pimpinan daerah dan pimpinan instansi pemerintah terkait melalui penandatanganan piagam penguatan pencanangan Zona Integritas diantaranya oleh Gubernur Maluku Utara, Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Komandan Korem 152/Baabullah, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kepala Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Utara, Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, dan Kepala BPS Maluku Utara. (RUL)
advertisements
Komentar

Baca Juga

Kadisdik Kota Bekasi Lantik Pengurus MGMP / MGBK Periode 2024 – 2027
PR Bersama, Kualitas Belanja Pusat dan Daerah
Dirjen Bina Bangda Kemendagri Sebagai Inspektur Upacara di Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini
Presiden Ajak Kepala Daerah Tiru Konsep Pembangunan IKN untuk Masa Depan

Rekomendasi untuk kamu

Kadisdik Kota Bekasi Lantik Pengurus MGMP / MGBK Periode 2024 – 2027

BEKASI (DesentraLNEWS) – Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Jawa Barat, Dr. H. Ahmad Yani, melaksanakan pelantikan Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Bimbingan Konseling (MGBK) di Plaza Kampus BSI Kota Bekasi pada Rabu (4/9/2024). Dalam sambutannya, Ahmad Yani mengatakan bahwa pelantikan pengurus MGMP / MGBK masa bakti 2024-2027 ini, sebagai langkah untuk meningkatkan […]

PR Bersama, Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani pada Rabu (21/8/2024) dengan agenda pembahasan laporan kinerja Kementerian Keuangan dalam APBN Tahun Anggaran 2023. Pada kesempatan tersebut Kemenkeu unjuk pencapaian termasuk dalam kebijakan efisiensi dan surplus laporan operasional, aset dan ekuitas. Terkait dengan hal tersebut, Anggota Komisi XI […]

Dirjen Bina Bangda Kemendagri Sebagai Inspektur Upacara di Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini

PAPUA (DesentraLNEWS) – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk menjadi inspektur upacara dalam rangka peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sabtu (17/8/2024) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan […]

Presiden Ajak Kepala Daerah Tiru Konsep Pembangunan IKN untuk Masa Depan

KALTIM (DesenraLNEWS) – Dalam pengarahan yang disampaikan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (13/08/2024), Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya perencanaan dan konsep pembangunan kota yang berorientasi pada masa depan. Presiden menyambut para kepala daerah dengan menggambarkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol kemampuan […]

Ninik Ira Wibawati: Kampanyekan Produk Pangan Asal Hewan ASUH melalui Sekolah Kesmavet

KANIGARAN (DesentraLNEWS) – Pemerintah Kota Probolinggo, melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP), meluncurkan kampanye untuk mempromosikan produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Kampanye ini dilaksanakan melalui program Sekolah Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) yang dibuka oleh Sekda Kota Probolinggo, Ninik Ira Wibawati, Kamis (25/7/2024), di Paseban Sena. Ninik Ira Wibawati […]

Lahan Parkir Uji Kendaraan Bermotor (KIR) Kabupaten Bekasi Sudah Tidak Memadai

BEKASI (DesentraLNEWS) – Terkait Uji Kendaraan Bermotor (KIR), Pemerintah Kabupaten Bekasi, dampak kebijakan sudah tidak ada retribusi maka terjadi lonjakan pemohon uji KIR. Hal ini, sudah sesuai dengan kebijakan pembebasan retribusi pada layanan uji Kendaraan Bermotor (KIR) per 1 Januari 2024. Bahwa uji KIR kini telah dibebaskan dari biaya retribusi. Keputusan ini sejalan dengan amanat […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *