![advertisements](https://desentral.news/wp-content/uploads/2024/02/Palestina-Kiri-2.jpeg")
JAKARTA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori meminta aparatur pelayan publik peka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal itu diungkapkannya pada Pembukaan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Golongan II Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Kemendagri Tahun Anggaran 2021, Senin (15/3/2021).
“Birokrasi tidak lagi bisa menunggu masyarakat yang datang meminta pelayanan, namun harus peka dan responsif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebelum atau tanpa diminta,” kata Hudori.
Ia mengungkapkan, saat ini birokrasi terus dihadapkan pada tantangan-tantangan besar, di mana era kompetisi dengan negara-negara lain kian meningkat, sehingga negara yang bergerak cepat akan mampu bersaing dengan negara-negara lain yang lambat. Menyikapi hal tersebut, birokrasi memerlukan sentuhan inovasi dan terobosan baru ASN yang memiliki kualitas, karakter dan mentalitas serta kemampuan melakukan perubahan secara cepat.
“Paradigma dynamic governance menuntut birokrasi tidak lagi bertindak sebagai reaksi atas permintaan masyarakat, namun harus melakukan aksi sebagai eksistensi sebagai hadirnya pemerintah bagi masyarakatnya,” ujarnya.
Hudori juga menekankan, pada saat yang sama, wujud pelayanan pemerintah juga harus semakin ditingkatkan. Sebab, memasuki era transparansi global yang membuat negara tanpa batas (borderless state), masyarakat semakin kritis dalam membandingkan kualitas pelayanan birokrasi dengan negara lain. Oleh karenanya, birokrasi pemerintahan harus semakin memperbaiki kinerja pelayanan publiknya jika ingin memenangkan persaingan global.
“Untuk menghadapi tantangan dalam persaingan global tersebut, ASN dituntut tidak sekedar menjalankan tugas rutin semata atau business as usual, ASN milenial dituntut menggunakan cara-cara cerdas, smart power dalam pelaksanaan tugas di birokrasi, cara-cara cerdas tersebut dengan pemanfaatan teknologi dalam upaya meningkatkan kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan perilaku, sehingga mampu memperbaiki birokrasi ke arah yang lebih baik,” jelas Hudori.
Ia juga berharap, sebagai generasi baru kalangan milenial yang memiliki jiwa belajar dan keingintahuan yang tinggi, dengan kemampuan teknologi informasi yang baik, para peserta pelatihan dasar dapat memiliki energi positif untuk pengembangan birokrasi, melalui kreativitas, inovasi, terobosan, cara melayani, cara bekerja yang disesuaikan dengan tantangan-tantangan zaman kekinian.
“Selalu tingkatkan kemampuan dan kapasitas saudara dengan berbagai bekal pengetahuan dan keterampilan. Tugas Saudara ke depan semakin berat, saudara harus terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi agar dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan yang diamanahkan kepada Saudara,” pesannya.
Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk membentuk PNS profesional yang dibentuk oleh sikap dan perilaku disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai kompetensi teknis bidang tugas, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.
Pelatihan Dasar CPNS ini merupakan entry-point untuk membangun Global-Quality Government, yakni pemerintahan Indonesia yang memiliki karakter kebangsaan kuat dan berkelas dunia. Para calon ASN harus mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menanamkan karakter kebangsaan yang kuat serta meningkatkan kompetensi yang mampu mengakselerasi tugas sebagai penyelenggara pemerintahan. (RUL)
