Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Perjuangkan Bersama Berbagai Isu Lewat Parlemen, Cara PDIP-PKS Pererat Silaturahmi

JAKARTA PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki kesepahaman mengenai pentingnya gotong royong serta kebersamaan anak bangsa dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19.
Hal itu terungkap dalam silaturahmi jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kedua partai di kantor pusat PDIP, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (27/4/2021).
“Kami sepakat jika kita harus membangun kerja sama di tengah pandemi covid, seharusnya situasi ini mendorong kita semua untuk saling bergotong royong,” kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.
Apalagi, lanjutnya, pandemi covid berdampak serius terhadap perekonomian rakyat di tingkat bawah. PDIP sendiri memantau terus keadaan di tingkat masyarakat Akar Rumput. Setiap hari, atas perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, pengurus daerah wajib mengirim laporan kondisi sosial kemasyarakat di wilayahnya masing-masing.
“Itu bentuk komitmen kami. Setiap hari pengurus kami wajib mengirim laporan covid yang disampaikan ke Ibu Mega,” urai Hasto.
Sekjen DPP PKS, Habib Aboebakar Al Habsyi, mengatakan pihaknya merasa bisa banyak titik temu yang bisa dikerjasamakan dengan PDIP. Apalagi, banyak petinggi PKS yang juga mengagumi kepemimpinan Proklamator Soekarno.
“Kami sangat kagumi kepemimpinan Bung Karno. Ketua fraksi datang khusus ke makam Imam Bukhori. Kalau kita dengar bukan main bagaimana cerita soal mesjidnya di sana. Kami juga kagum. Kami ikut menjabarkan dan mencontoh kepemimpinan beliau,” kata Habib Aboe.
Lebih lanjut, dia mengatakan kerja sama dengan PDIP salah satunya menyangkut kasus covid dan bagaimana memulihkan kondisi terdampak pandemi.
“Ini tantangan berat. Tapi kita juga tak mau seperti kejadian India,” kata Aboebakar.
Saat ini, pihaknya melihat bahwa situasi pandemi covid tetap sangat mengkhawatirkan dan menyeramkan. Banyak peningkatan terkonfirmasi mengarah pada positif dan kasus kematian.
“Jadi memang bukan main-main. Sebagai parpol, kita dorong kebijakan percepat penanganan pandemi. Karenanya kita dukung percepatan vaksinasi,” kata Habib Aboebakar.
PKS juga mendukung Pemerintah meningkatkan produksi vaksin oleh Biofarma, serta penelitian vaksin sendiri seperti Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara.
Di luar itu, PKS juga mendorong peran negara meringankan beban ekonomi masyarakat lewat program insentif perpajakan. Dari insentif pajak penghasilan, hingga pengurangan atau penghentian pajak kendaraan roda dua.
Baginya, concern kedua partai itu bisa ditindaklanjuti dengan dorongan politik bersama di Parlemen.
“Banyak kepentingan kita yang sama bisa dilaksanakan di fraksi, banyak RUU yang kita bisa ada titik temu. Kerja sama ini cukup baik, dan bisa kita lanjutkan,” kata Habib Aboe.
Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya juga memandang bahwa pajak adalah instrumen penting mewujudkan keadilan sosial.
Di luar itu, PDIP juga mendorong agar penganggaran negara, baik oleh Pusat dan Daerah, berdasarkan platform keadilan sosial itu. Di PDIP, kader yang duduk sebagai kepala daerah diajarkan untuk membaginya dengan porsi 70 persen untuk anggaran publik, dan 30 persen untuk anggaran aparatur.
“Jadi politik alokasi dan distribusi anggaran sangat penting dijabarkan. Dan politik anggaran dalam perspektif Pancasila,” kata Hasto.
“Apa yang disampaikan sekjen PKS soal upaya mengatasi pandemi, mendorong pajak sebagai instrumen keadilan sosial, kami sependapat,” tegas Hasto.
Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan PKS, khususnya lewat pembahasan berbagai isu publik di DPR.
“Bila PKS siap bekerja sama dengan PDI Perjuangan untuk rakyat, kita setuju. Mekanisme bisa kita cari,” kata Utut, yang juga Wasekjen PDIP.
Ada berbagai isu kerakyatan yang bisa dibahas bersama. Seperti keinginan melaksanakan pemilu lebih baik, ekonomi dan anggaran, hingga keprihatinan terhadap kondisi eksploitatif unilateral.
Wakil Ketua MPR dari PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan pihaknya berharap pertemuan dengan PKS tidak hanya bersifat simbolik serta seremonial. Sebab PDIP dan PKS, dengan ideologi Nasionalis dan Islam, tentunya bisa bekerjasama dalam praktek berbangsa dan bernegara.
“Tidak hanya di ruangan ini saja. Pada kesempatan ini, kami juga ucapkan duka cita atas meninggalnya Sekretaris Dewan Syuro PKS,” kata Basarah yang juga Ketua DPP PDIP.
Ketua DPP PDIP Sukur Nababan mengatakan pihaknya mendukung penguatan silaturahmi dengan PKS. Tujuan utamanya tentu Indonesia yang lebih sejahtera.
“Silaturahmi diharapkan bisa berkesinambungan untuk membangun bangsa lebih kuat,” kata Sukur Nababan.
Untuk diketahui, jajaran DPP PKS sowan ke kantor pusat PDIP dan diterima jajaran pengurus pusat dipimpin Hasto Kristiyanto.
Rombongan PKS dipimpin Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Dia didampingi Bendahara Mahfudz Abdurrahman, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Ketua DPP Mardani Ali Sera, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, dan Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga Moh Rozaq Asyhari.
Sedangkan Hasto Kristiyanto didampingi Wakil Bendahara Rudianto Tjen, serta Wakil Sekjen yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto. Turut mendampingi Hasto, yakni jajaran Ketua DPP PDIP seperti Ahmad Basarah, Wiryanti Sukamdani, Hamka Haq, I Made Urip, Sukur Nababan.
Selain itu, hadir Ketua Komisi IV DPR Sudin, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng.
Hadir juga Politikus PDIP Zuhairi Misrawi serta Kepala Sekretariat PDIP Yoseph Adhi Dharmo. (RUL)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *