Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BERITA  

Partai Lama VS Partai Baru, Siapa Berpeluang Menang di Pileg dan Pilpres 2024?

JAKARTA. Pertarungan partai politik jelang 2024 kian memanas. Partai baru pun bermunculan bak cendawan di musim hujan.

Partai baru seperti Partai Gelora, Partai PANDAI, Partai Ummat dan Partai Emas pun mencoba peruntungan di bursa Pileg dan Pilpres mendatang.

Tantangan partai baru adalah memantapkan jejaringnya di setiap daerah di Indonesia dengan baik, merata, dan mampu mempengaruhi opini public untuk berubah.

 

 

Partai politik baru tentu tidak mudah mengubah pilihan rakyat. Kerja partai baru lebih sulit, lebih ekstra, dan butuh basis suara yang loyal untuk mendongkrak perolehan suaranya.

Konsolidasi yang matang dan instens adalah kata kunci untuk memantapkan jaringan sampai ke akar rumput.

Bagi Partai Lama, tentu tak mudah juga mempertahankan basis suaranya, apakah sudah menepati janji janji politiknya saat kampanye waktu lalu atau malah tergerus dengan persoalan kinerja buruk dan atau anggota partainya malah terlibat kasus berat korupsi. Karena itu, keduanya punya peluang untuk menang dan mengambil hati rakyat. Bagi Partai baru, ini ujian berat karena harus merebut suara partai lama. Pileg dan Pilpres 2024 dipastikan lebih sengit dari 2019 lalu, karena diselenggarakan serempak.

 

 

Apalagi bicara pencapresan, koalisi atau gabungan partai politik untuk mengusung capres tertentu dan mengamankan perolehan kursi dan ambang batas suara di Pileg 2024 sangat menentukan.

Sebab pencapresan, pastinya tertumpu pada kesamaan ideologi, visi dan misi, juga kepentingan politik dari setiap partai politik yang ada, untuk dapat menentukan ‘tiket’ atau hak mengusung capres tertentu.

Sederet nama dengan representasi politik nasionalis-sekuler, dan juga nasionalis-relijius terus muncul. Ideologi ini yang bisa menyatukan kepentingan antara partai lama dan partai baru.

Kans selalu terbuka, partai baru bisa saja mendulang suara jika mampu membalikkan opini public dan mengkapitalisasi suara dan dukungan rakyat dengan maksimal.

Di antara kandidat calon Presiden terdapat nama nama beberapa kepala daerah atau pasangan lain yang mendapat dukungan dari partai pendukungnya diantaranya :

1. Partai PDI Perjuangan, pemenang pemilu 2019 dengan raihan suara sebesar 27.053.961 suara atau 19,33 persen ini diprediksi banyak pengamat menjagokan Ketua DPR RI ke-21, Puan Maharani untuk maju di Pires 2024 dan Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah.

2. Partai Gerindra, yang mengantongi 17.594.839 suara atau 12,57 persen sudah pasti mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

3. Golkar, yang meraup 17. 229.789 suara atau 12,31 persen suara pada pemilu 2019 lalu juga mengajukan Erlanga Hartarto yang sekarang menjabat Menteri Koordinator Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju dan Bambang Susatyo yang sekarang menjabat sebagai ketua MPR RI.

4. PKS yang pada pemilu 2019 naik perolehan suaranya menjadi 11. 493. 663 suara atau 8,21 persen suara akan mengajukan kadernya, M. Sohibul Iman sebagai capres potensial 2024

5. Nasdem yang pada pemilu 2019 meraup suara nasional sebesar 12. 661.789 atau 9,05 persen suara berpeluang mengusung pendirinya, Surya Paloh sebagai capres atau cawapres di bursa pilpres 2024

6. Gelora, partai baru yang didirikan Anis Matta, mantan Presiden PKS, sepertinya akan mengajukan Anis Matta sebagai capres 2024

7. Partai Ummat besutan Bapak Reformasi, HM. Amien Rais ini mencoba menyatukan agenda keumatan dan kebangsaan ditenggarai akan mengurangi suara PAN dan atai Islam lainnya dalam kontestasi pileg 2024 juga akan menjagokan Amien Rais sebagai calon presiden 2024

8. Partai PANDAI yang punya visi berserikat untuk Indonesia Berdaulat ini dan tengah intens mengejar jumlah DPW, DPD dan DPC sera Ranting PANDAI seluruh Indonesia juga akan mengusung beberapa nama, selain ketua umum Partai PANDAI Farhat Abbas, sederet nama beken dimunculkan seperti Muldoko yang sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Presiden, Anies Baswedan yang sekarang menjabat sebagai Gibernur DKI Jakarta dan Andika Perkasa yang sekarang menjadi KASAD.

 

Potensi keterpilihan dan dukungan pun semakin terbuka lebar, walaupun peluang dan tantangannya juga kompleks.

Salah satu kendala adalah terjalnya medan kompetisi yang akan dilalui setiap capres di tahun 2024.

Pertama, dukungan partai politik atau koalisi partai politik untuk dapat mencalonkan capres agar dapat bertarung di bursa pilpres 2024 mendatang.

Berikutnya, elektabilitas figur capres dan cawapres yang mesti dirawat, ditumbuhkan, dan dinaikkan grafiknya.

Tantanganya, dapatkah mereka mempertahankan tingkat elektabilitas dan popularitas masing-masing hingga 2024?

Nama-nama capres 2024 kerap mengisi ruang publik disamping mereka juga figur sentral di partai masing masing.

Sebut saja Erlangga Hartarto yang merupakan ketua umum partai Golkar yang dapat dipasangkan dengan Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI yang juga kader Golkar.

Demikian pula dengan Farhat Abbas yang merupakan Ketua Umum Partai PANDAI ( Partai Negeri Daulat Indonesia) yang juga akan dicalonkan PANDAI bersama tokoh-tokoh yang sudah disebutkan.

Tentu saja para tokoh harus pintar-pintar merawat elektabilitas hingga perhelatan Pilpres 2024 berlangsung.

Dengan elektabilitas yang menunjukkan tren peningkatan, maka satu syarat menjadi kandidat tetap terbuka, setidaknya untuk dilirik parpol dan gabungan parpol.

Sebab, elektabilitas adalah harga mati untuk menjaga harapan menang dan terpilih dalam konstestasi pilpres dan pileg 2024.

Jika merujuk pada potensi dan kompetensi masing masing capres memang sudah ada. Modal dukungan politik juga punya. Tetapi soal kelayakan, kapabilitas dan dukungan politik yang disyaratkan untuk maju dalam pilpres 2024 perlu diuji. (YUS)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *