“Selama menjabat Gubernur, semenjak September 2018 sampai sekarang ini, sudah bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp1,7 triliun menjadi Rp2,4 triliun sampai Rp2,5 triliun. Artinya, Pemerintahannya sudah bisa meningkatkan pendapatan sebesar Rp700 miliar sampai Rp800 miliar sampai dengan saat ini. Dan saya yakin bisa sampai Rp3 triliun nantinya,” ungkap Gubernur
KALBAR. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyatakan rasa optimisnya untuk meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regioal Bruto) se-Kalimatan.
Hal tersebut dikatakan saat menjadi salah satu panelis di Forum Diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).
Pada diskusi pakar IV dengan topik “Desentralisasi Ekonomi: Peran Tata Kelola Ekonomi Daerah terhadap Ultimate Goals_Otonomi Daerah” Rabu (16/6/2021).
Menurut Sutarmidji, Kalbar merupakan penghasil CPO terbesar kedua se-Indonesia yang jumlah produksinya kurang lebih 4 juta ton per tahun.
Akan tetapi, tegas Gubernur Kalbar, adapun yang tercatat di Kalbar belum separuhnya, karena pintu ekspornya masih melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Lampung, Belawan dan lain sebagainya.
Sutarmidji berharap, dengan adanya Pelabuhan Internasional Kijing dan Perbatasan Badau, setengah dari ekspor sudah tercatat di Kalbar. Apabila 4 juta ton sudah tercatat di Kalimantan Barat sepenuhnya, maka Kalbar akan bersaing dengan Kalimantan Timur sebagai peyumbang PDRB terbesar se-Kalimantan.
“Selama menjabat Gubernur, semenjak September 2018 sampai sekarang ini, sudah bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp1,7 triliun menjadi Rp2,4 triliun sampai Rp2,5 triliun. Artinya, Pemerintahannya sudah bisa meningkatkan pendapatan sebesar Rp700 miliar sampai Rp800 miliar sampai dengan saat ini. Dan saya yakin bisa sampai Rp3 triliun nantinya,” ungkap Gubernur.
Pada Sektor Pertanian harus lebih dikembangkan. Jika hanya mengandalkan sektor pertambangan saja, akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.
“Sektor Pertanian juga merupakan Sektor yang ingin lebih dikembangkan, karena kalau hanya mengandalkan sektor pertambangan saja akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan lain sebagainya,” lanjut Mantan Walikota Pontianak dua periode.
Gubernur Kalbar meminta kepada KPPOD agar Balai Latihan Kerja diganti menjadi Pusat Sertifikasi Keahlian. Dia juga meminta Pemerintah Pusat dan Daerah, agar meningkatkan indikator desa-desa yang belum maju dan mandiri di Indonesia.
“Saya minta indikator desa-desa dapat ditingkatkan, agar dapat lebih maju dan mandiri. Untuk itu diharapkan dalam menggunakan dana desa dapat melengkapi indikator yang ada, supaya desa mandiri menjadi bertambah,” tutup Gubernur Kalbar. (RUL)