Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Sutarmidji Optimis Kalbar Geser Kaltim Terkait Kontributor PRDB Terbesar Se-Kalimantan

“Selama menjabat Gubernur, semenjak September 2018 sampai sekarang ini, sudah bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp1,7 triliun menjadi Rp2,4 triliun sampai Rp2,5 triliun. Artinya, Pemerintahannya sudah bisa meningkatkan pendapatan sebesar Rp700 miliar sampai Rp800 miliar sampai dengan saat ini. Dan saya yakin bisa sampai Rp3 triliun nantinya,” ungkap Gubernur

KALBAR. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyatakan rasa optimisnya untuk meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regioal Bruto) se-Kalimatan.

Hal tersebut dikatakan saat menjadi salah satu panelis di Forum Diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Pada diskusi pakar IV dengan topik “Desentralisasi Ekonomi: Peran Tata Kelola Ekonomi Daerah terhadap Ultimate Goals_Otonomi Daerah” Rabu (16/6/2021).

Menurut Sutarmidji, Kalbar merupakan penghasil CPO terbesar kedua se-Indonesia yang jumlah produksinya kurang lebih 4 juta ton per tahun.

Akan tetapi, tegas Gubernur Kalbar, adapun yang tercatat di Kalbar belum separuhnya, karena pintu ekspornya masih melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Lampung, Belawan dan lain sebagainya.

Sutarmidji berharap, dengan adanya Pelabuhan Internasional Kijing dan Perbatasan Badau, setengah dari ekspor sudah tercatat di Kalbar. Apabila 4 juta ton sudah tercatat di Kalimantan Barat sepenuhnya, maka Kalbar akan bersaing dengan Kalimantan Timur sebagai peyumbang PDRB terbesar se-Kalimantan.

“Selama menjabat Gubernur, semenjak September 2018 sampai sekarang ini, sudah bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp1,7 triliun menjadi Rp2,4 triliun sampai Rp2,5 triliun. Artinya, Pemerintahannya sudah bisa meningkatkan pendapatan sebesar Rp700 miliar sampai Rp800 miliar sampai dengan saat ini. Dan saya yakin bisa sampai Rp3 triliun nantinya,” ungkap Gubernur.

Pada Sektor Pertanian harus lebih dikembangkan. Jika hanya mengandalkan sektor pertambangan saja, akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.

“Sektor Pertanian juga merupakan Sektor yang ingin lebih dikembangkan, karena kalau hanya mengandalkan sektor pertambangan saja akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan lain sebagainya,” lanjut Mantan Walikota Pontianak dua periode.

Gubernur Kalbar meminta kepada KPPOD agar Balai Latihan Kerja diganti menjadi Pusat Sertifikasi Keahlian. Dia juga meminta Pemerintah Pusat dan Daerah, agar meningkatkan indikator desa-desa yang belum maju dan mandiri di Indonesia.

“Saya minta indikator desa-desa dapat ditingkatkan, agar dapat lebih maju dan mandiri. Untuk itu diharapkan dalam menggunakan dana desa dapat melengkapi indikator yang ada, supaya desa mandiri menjadi bertambah,” tutup Gubernur Kalbar. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *