Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BERITA  

Covid-19 Berakhir Tahun Depan, Pemerintah Targetkan 70 Persen Penduduk Tervaksinasi di Akhir Tahun

TARAKAN KOTA. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pada akhir tahun 2021 pemerintah menargetkan sebanyak 70 persen masyarakat telah divaksin. Menurutnya, salah satu upaya untuk mencapai target tersebut yaitu dengan melaksanakan vaksinasi secara pintu ke pintu.

“Jadi petugas vaksin, vaksinator datang dari rumah ke rumah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan vaksin yang secepat-cepatnya,” ujar Presiden saat meninjau vaksinasi secara pintu ke pintu di Kelurahan Karang Rejo, Kota Tarakan, Selasa (19/10/2021).

Pelaksanaan vaksinasi hari ini yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) menargetkan peserta vaksinasi sebanyak 70 ribu peserta. Presiden menuturkan 70 ribu peserta tersebut terdiri dari 30 ribu masyarakat dan 40 ribu pelajar baik SMP, SMA, SMK, maupun para santri.

“Ini dilakukan di Provinsi Kaltara, Kalteng, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Jabar, Jateng, NTB, Sulteng, dan Gorontalo,” tambahnya.

Presiden berharap pelaksanaan vaksinasi tersebut dapat memberikan perlindungan secara maksimal kepada masyarakat agar terproteksi dari penyebaran Covid-19.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir para duta besar yang ikut meninjau pelaksanaan vaksinasi. Para duta besar tampak ikut berkeliling bersama Presiden dengan mengenakan songkok manik khas Kalimantan Utara.

Apresiasi dari Pelajar 

Pemerintah mempersilakan sekolah untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas. Presiden menegaskan, PTM dapat dilakukan apabila Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kabupaten/kota tersebut berada pada level 1, 2, atau 3.

“Suntik pertama sudah bisa tatap muka kemudian nanti setelah itu 3-4 minggu lagi suntik yang kedua,” ucap Presiden saat berdialog bersama para pelajar melalui konferensi video di SMPN 1 Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

Selain meninjau vaksinasi pelajar di Kalimantan Utara, Presiden juga berdialog secara virtual bersama pelajar di 10 sekolah di daerah lain yang secara bersamaan melakukan vaksinasi massal.

Dalam dialog tersebut, para pelajar menyampaikan rasa terima kasih atas program vaksinasi massal yang terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu pelajar dari SMAN 3 Gorontalo, Siti, mengaku senang karena bisa kembali belajar tatap muka meskipun secara terbatas.

“Dengan program vaksinasi massal untuk pelajar dan santri, akhirnya kami bisa kembali ke sekolah. Bisa bersenda gurau dengan teman-teman, bertegur sapa dengan para guru, dan mengobati rasa kangen kami terhadap lingkungan sekolah,” ujar Siti.

Perwakilan siswa lain dari MTs PKP Al Hidayah Provinsi Jambi, Ilham, mengaku rindu dengan suasana sekolah seperti dahulu. Ilham berharap dengan program vaksinasi tersebut ia dapat kembali bersekolah.

“Jujur Bapak, kami sangat rindu dengan suasana sekolah seperti dulu. Kami rindu bercengkrama, kami rindu bersekolah bersama-sama seperti dulu,” ucap Ilham.

Meski telah dimulai PTM secara terbatas, Presiden mengingatkan kepada para siswa untuk tetap disiplin terhadap protokol kesehatan sehingga PTM dapat dilakukan secara aman.

“Saya ingin mengingatkan pada anak-anak kalau nanti sudah mulai masuk kelas pembelajaran tatap muka dimulai, jangan lupa disiplin terhadap protokol kesehatan, selalu memakai masker, kalau habis kegiatan cuci tangan, jangan bergerombol, berkerumunan,” ujar Presiden.

Pada peninjauan vaksinasi kali ini, para pelajar tampak antusias menyambut kedatangan Presiden. Salah satu pelajar dari SMPN 1 Tarakan bahkan dengan berani membacakan puisi di depan Presiden. Selain itu, siswa tersebut juga menunjukkan sketsa wajah Presiden yang merupakan hasil karya salah satu siswa.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu sejumlah duta besar negara sahabat, perwakilan dari Bank Dunia, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Wali Kota Tarakan Khairul.(RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *