Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Waspadai Varian Omicron, Kapolri Minta Vaksinasi Dipercepat dan Prokes Dipatuhi

GORONTALO. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan akselerasi percepatan vaksinasi serentak se-Indonesia. Dalam kesempatan ini, Sigit berkesempatan mengecek langsung kegiatan yang dilaksanakan di Polda Gorontalo.

“Baru saja kita melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka mengakselerasi vaksinasi. Alhamdulilah khusus di Gorontalo pencapaiannya bisa tembus di atas 70 persen dan saya apresiasi,” kata Sigit, Kamis (16/12/2021).

Capaian ini, kata Sigit, tak lepas dari kerja keras dan kerjasama antara semua pemangku kebijakan mulai dari Pemda, TNI-Polri, Kejaksaan dan seluruh elemen masyarakat. Sebab itu, capaian vaksinasi yang sudah baik untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan kedepannya.

Sigit menyampaikan, vaksinasi serentak di 34 provinsi Indonesia ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target 70 persen sebagaimana harapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, segala macam upaya dan strategi dilakukan guna memenuhi target tersebut.

“Ini jadi target kita karena Pemerintah, Pak Presiden meminta kita di seluruh wilayah khususnya yang capaian vaksinasi belum 70 persen agar terus di-push dengan berbagai macam strategi. Sehingga diharapkan akhir Desember semuanya sudah di angka 70 persen,” ujar Sigit.

Ia pun menyebut memang ada beberapa wilayah yang saat ini pencapaian vaksinasinya sudah diangka 90 hingga 100 persen. Namun ada juga wilayah yang capaian vaksinasi masih di bawah 50 persen.

Karena itu, mantan Kapolda Banten ini mengingatkan kepada personel TNI-Polri bersama dengan stakeholders lainnya untuk bersinergi melakukan akselerasi vaksinasi. Apalagi, kata Sigit, saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengumumkan bahwa varian baru Covid-19, Omicron sudah masuk ke Indonesia.

Selain percepatan vaksinasi, Sigit meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) guna mencegah penyebaran varian Omicron. Seiring dengan akselerasi vaksinasi agar terwujudnya kekebalan komunal.

“Tentunya kita harus lebih waspada tetap patuhi protokol kesehatan karena Omicron ini lima kali lebih cepat penularannya. Sehingga akselerasi vaksinasi harus dilakukan terutama daerah yang vaksinasinya masih di bawah. Ini menjadi tugas kita semua mencapai dan mengejar ketertinggalan ini dan mempertahankan pencapaian yang sudah didapat berkat kerja keras seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat,” ucap Sigit.

Lebih lanjut, ia ingin angka-angka yang saat ini sudah baik seperti positivity rate, reproduksi dan BOR rumah sakit tetap dipertahankan. Dengan begitu, Sigit menyebut, akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Saat ini, kata Sigit, Indonesia sudah mulai membaik pertumbuhan ekonomi, dimana pada kuartal 3 kemarin diangka 3,5 sampai 4,5. Sebelumnya diangka 7 dan diharapkan di kuartal 4 ini masuk diantara 4,5 sampai 5,5.

“Ini bisa dilakukan jika laju Covid-19 betul-betul bisa kita jaga seperti angka sekarang,” tutur Sigit.

Sigit menambahkan, sebentar lagi akan masuk Natal dan Tahun Baru (Nataru). Untuk itu, ia menekankan masyarakat harus tetap mematuhi prokes agar tidak terjadinya lonjakan pertumbuhan Covid-19.

“Jadi kita jaga bersama dan ini pertaruhan kita. Pertaruhan menghadapi event besar yang diselenggarakan negara kita seperti penyelenggaraan presidensi G20. Bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi dan salah satunya itu bisa terjadi manakala kita betul-betul bisa kendalikan laju Covid-19,” papar Sigit.

Pada kesempatan itu, Sigit juga memantau secara langsung melalui sambungan virtual pelaksanaan vaksinasi serentak di wilayah Indonesia lainnya. Diantara adalah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Kepada Kapolda, Kapolres dan Forkopimda, Sigit menekankan soal percepatan akselerasi vaksinasi guna memenuhi target 70 persen. Dengan sisa waktu yang ada, Sigit menginstruksikan untuk terus melakukan upaya itu guna menciptakan kekebalan komunal.

“Kita masih punya waktu dua minggu. Jadi apa yang sudah menjadi target Pak Presiden yaitu pencapaian 70 persen tolong betul-betul di-push. Bagaimana rekan-rekan melakukan strategi-strategi lapangan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing,” tutup Sigit. (BUS)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *