Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BERITA  

Presiden: Penyatuan Tanah dan Air Bentuk Kebinekaan dan Persatuan yang Kuat

KALTIM. Penyatuan tanah dan air dari seluruh provinsi di Indonesia menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita besar, yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di Kawasan Titik Nol IKN, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (14/03/2022).

“Pada hari ini Senin 14 Maret 2022 kita hadir bersama sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, hadir seluruh gubernur atau yang mewakili dari 34 provinsi dan juga 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Seluruh gubernur membawa tanah dan air dari daerahnya untuk kemudian diserahkan kepada Kepala Negara.

Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa simbolisasi penyatuan tanah dan air dari seluruh provinsi di Indonesia tersebut merupakan sebuah bentuk kebinekaan yang dimiliki Indonesia. Selain itu, juga merupakan lambang persatuan erat seluruh bangsa Indonesia.

“Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud,” jelasnya.

Presiden pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh gubernur, lembaga-lembaga tinggi negara, MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konsitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Mudah-mudahan kita berdoa semoga hidayah dan barokah dari Allah Swt., memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara ini. Terima kasih,” tandasnya.

Usai acara tersebut, Presiden Joko Widodo, Ibu Iriana Joko Widodo, beserta para gubernur dan sejumlah menteri yang hadir menanam pohon bersama. Presiden tampak menanam pohon meranti merah, sementara Ibu Iriana menanam pohon kamper. Adapun para gubernur menanam pohon yang menjadi ciri khas dari daerah masing-masing.

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sekitar pukul 09.37 WITA. Saat tiba, Presiden dan Ibu Iriana disambut dengan prosesi adat tepung tawar dari Sultan Kutai Kartanegara.

Tarian Kanjar Ganjur sebagai tarian selamat datang kemudian ditampilkan oleh penari Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara. Presiden dan Ibu Iriana kemudian menuruni tangga menuju tugu geodesi titik nol kilometer IKN.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya langsung berkumandang begitu Presiden dan Ibu Iriana tiba di lokasi tugu titik nol kilometer. Setelah itu, simbolisasi penyatuan tanah dan air Nusantara dilakukan.

Para gubernur atau yang mewakili dari 34 provinsi kemudian menyerahkan tanah dan air yang telah dibawa dari masing-masing daerah kepada Presiden. Selanjutnya, Kepala Negara menyatukannya di dalam sebuah wadah berwarna emas, bejana Nusantara.

Mengawali prosesi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan tanah dan air dari daerahnya, untuk kemudian diikuti oleh Gubernur Aceh, Gubernur Papua, dan gubernur-gubernur lainnya satu per satu. Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menjadi gubernur terakhir yang menyerahkan tanah dan air kepada Kepala Negara.

Uniknya dari prosesi ini adalah tanah dan air dari tiap daerah dibawa dengan menggunakan wadah yang menjadi ciri khas dari daerah masing-masing. Hal ini juga melambangkan kekayaan budaya Indonesia sebagai sebuah negara besar sekaligus simbolisasi bahwa IKN akan menjadi kota bagi semua.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.(RUL)

Sumber: Kominfo.go.id

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *