Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BERITA  

Apresiasi dan Dukungan Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

JAKARTA. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin komplek akibat berbagai hal. Salah satunya perang senjata antara Rusia dan Ukraina

“Kami (DPR) sebagai mitra pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat. Kita mendorong pak Menteri (Syahrul Yasin Limpo) untuk memastikan kebutuhan bahan pangan pokok kita tersedia,” ujar Andre dalam dialog MetroTV, Selasa, 28 Juni 2022.

Andre setuju kalau Kementan terus melakukan peningkatan produksi. Namun dia tidak setuju apabila pangan dalam negeri aman tapi masih melakukan impor. Untuk itu, kata Andre, kerja-kerja kementan harus mendapat dukungan juga dari kementerian dan lembaga lain.

“Komunikasi antar instansi itu harus saling support. Harapan kami tentu dengan pak Syahrul Yasin Limpo menteri yang berpengalaman, ke depan tidak ada ego kemeterian lagi. Tapi kita bertarung dan berjuang bersama-sama untuk memastikan Indonesia selamat dari krisis pangan. DPR sebagai lembaga legislatif tentu akan memberikan dukungan politik pemerintah untuk menyelamtkan rakyatnya,” katanya.

Andre menggambarkan bahwa kondisi dunia saat ini sedang kalit, dimana harga bahan pokok naik diatas 50 persen. Penyebab kondisi itu tak lain dan tak bukan adalah perang senjata, perubahan cuaca dan pandemi covid.

“Sekarang kita sudah melihat data, harga pangan dunia sudah naik. Bahkan, kalau kita baca data PBB itu, rakyat di dunia yang terdampak krisis pangan itu dari 135 juta sudah 276 juta. Kalau dilihat dari datah 2016 sudah naik 500 persen, ini kan mengkhawatirkan bisa terjadi krisis di dunia bukan hanya di Indonesia. Untuk itu tentu pemerintah setiap negara harus siap diri, apalagi dengan pidato presiden 60 negara akan menjadi miskin, bahkan 45 negara sudah terkonfirmasi,” katanya.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami dampak besar terhadap kurangnya pasokan gandum dan komoditas lain dari Rusia-Ukraina, bahkan samapai dengan waktu yang cukup lama. Tapi Yose mendukung upaya pemerintah dalam menjadikan komoditas lokal sebagai penggantinya.

“Saya pikir memang seperti itu. Apalagi kalau kita lihat perang ini kemungkinan akan berlangsung lama karena keduanya memang punya pandangan berbeda. Masing-masing mempunyai kepentingan mereka sendiri, dan ini tentu saja sudah mendistrupsi berbagai supply change dari bahan-bahan pangan,” katanya.

Menurut Yose, saat ini sekitar 25 persen gandum yang tersedia di dalam negeri masih berasal dari dua negara tersebut, Rusia-Ukraina. Bahkan secara harga, Indonesia adalah pemasok dua komoditas itu karena harganya lebih murah ketimbang gandum dari Australia.

“Kita di Indonesia sekita 25 persen kalau tidak salah gandum kita datangnya dari Ukraina, karena lebih murah dibandingkan gandum yang datang dari Australia. Jadi
permasalahannya bukan hanya harga, akan tetapi ketersediaanya. Kalau kita bicara tentang kenaikkan harga, masih ada puluhan cara meredam dampak kenaikkan harga. Tetapi kalau barangnya tidak ada ini yang lebih sulit,” ujarnya. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *