Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BERITA  

Presiden Joko Widodo dan PM Kishida Sepakat Perkuat Perdagangan dan Investasi

JAKARTA. Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal yang menjadi kesepakatan dengan Perdana Menteri Kishida Fumio dalam pertemuannya di Kantor Perdana Menteri Jepang, Tokyo, Rabu (27/07/2022) pagi. Kedua pemimpin negara sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi antara kedua negara.

“Kita sepakat protokol perubahan IJEPA dapat diselesaikan dan ditandatangani pada KTT G20 di Bali, November mendatang,” ucap Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers bersama usai pertemuan.

Secara khusus Presiden Joko Widodo meminta agar Jepang dapat memberikan dukungan penurunan tarif untuk beberapa produk antara lain tuna, pisang, dan nanas dan akses pasar untuk produk mangga.

Dalam bidang investasi, Presiden menyambut baik sejumlah investasi baru Jepang di Indonesia, dan menghargai proyek-proyek yang diselesaikan tepat waktu, dan juga mengundang investasi baru Jepang lainnya di berbagai bidang.

“Beberapa proyek strategis yang saya sampaikan agar dipercepat penyelesaiannya antara lain MRT Jakarta North-South Fase II dan East-West Fase I, Kawasan Industri Papua Barat, perluasan Pelabuhan Patimban dan Jalan Tol Akses Patimban, dan kami juga membahas komitmen kerja sama bagi kelanjutan Proyek Gas Masela,” ungkap Presiden.

Presiden juga mendorong dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi baru Jepang untuk mendukung beberapa proyek strategis Indonesia, terutama untuk hilirisasi komoditas alam, pengembangan mobil dan motor listrik, serta sektor kesehatan dan pangan.

“Secara khusus saya mengajak Jepang untuk mendukung percepatan pencapaian target net zero emission Indonesia melalui advokasi innovative technology seperti teknologi hydrogen dan ammonia,” jelas Presiden.

Dalam keterangannya, Presiden juga menawarkan kerja sama yang lebih intensif untuk pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang. Presiden berharap dukungan Jepang dalam mempersiapkan tenaga kerja yang akan bekerja di Jepang.

Di akhir keterangannya terkait isu regional dan global, Presiden menyampaikan penghargaan atas dukungan Jepang terhadap Presidensi Indonesia di G20, untuk memberikan kontribusi signifikan bagi pemulihan ekonomi global

“Untuk Kawasan Indo-Pasifik, tahun depan Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan Jepang menjadi Ketua G7. Kami akan terus berkoordinasi dalam merumuskan agenda prioritas keketuaan agar lebih memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan di kawasan dan dunia. Terima kasih Perdana Menteri Kishida, sampai berjumpa di KTT G20 di Bali,” pungkas Presiden Jokowi.

Sementara itu, PM Kishida dalam keterangannya menyampaikan, Indonesia merupakan mitra strategis Jepang. Sejak kunjungannya ke Indonesia pada akhir April lalu, PM Kishida mengaku senang dapat kembali bertemu untuk bertukar pandangan secara terbuka dan hal tersebut merupakan bukti erat hubungan antara kedua negara.

“Kami akan menjadikan kunjungan Presiden Joko Widodo hari ini sebagai monentum untuk mempererat hubungan dengan Indonesia, mengingat kita akan memperingati 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara,” ucap PM Kishida. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *