Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BERITA  

Presiden: Ciptakan Kemandirian Pangan untuk Penuhi Kebutuhan Asupan Gizi

JAKARTA. Ketidakpastian global yang terjadi mengakibatkan ancaman krisis pangan dan energi yang akan berpengaruh kepada semua negara di dunia. Presiden Joko Widodo menegaskan seluruh masyarakat mengenai pentingnya menciptakan kemandirian pangan untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi generasi masa depan Indonesia.

“Kemandirian pangan itu penting. Saya mengajak kepada seluruh bupati utamanya wali kota untuk memanfaatkan lahan-lahan yang sekecil apapun untuk menanam, untuk berproduksi kebutuhan pangan sehari-hari. Penting jangan sampai ada lahan kosong. Manfaatkan untuk asupan gizi anak kita, karena kita tanam di manapun itu tumbuh dan bisa kita panen,” ucap Presiden dalam sambutan pada acara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Tahun 2022 yang digelar di Lapangan Merdeka, Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (07/07/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya penurunan angka kekerdilan (stunting) demi mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kepala Negara menargetkan agar angka kasus stunting di Indonesia dapat turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

“Saya mengajak kepada seluruh kekuatan bangsa untuk bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama, bersinergi bersama-sama untuk menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia, generasi penerus kita yang berkualitas. Betul-betul harus kita siapkan,” tutur Kepala Negara.

Presiden Jokowi meyakini bahwa dengan dukungan seluruh masyarakat, upaya penurunan angka stunting yang dilakukan pemerintah dapat segera tercapai, salah satunya dimulai dengan menjaga kesehatan lingkungan keluarga.

“Jaga kesehatan lingkungan baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar keluarga, ini juga penting. Dan saya yakin jika seluruh warga dan masyarakat kita bergerak, upaya penanganan stunting yang dilakukan pemerintah saat ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten akan cepat membuahkan hasil,” ujar Presiden.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Iriana Joko Widodo tiba sekitar pukul 09.30 WIB di Lapangan Merdeka. Presiden tampak menggunakan pakaian adat etnis Sumatera Utara, yaitu Baju Adat Toba. Kedatangan keduanya disambut tarian Semarak Indonesiaku yang dibawakan oleh masyarakat dari Kampung KB Binaan Dinas Kebudayaan Kota Medan.

Setelahnya, Presiden dan Ibu Iriana mengikuti prosesi tradisi adat Batak Toba. Presiden diberikan tongkat ‘Balehat Raja’ yang memiliki arti sebagai lambang kekuatan Presiden Jokowi dalam menjalankan kepemimpinan di Tanah Air.

“Kita berikan tongkat Balehat Raja untuk menjadi semacam perlambang kekuatan kepada Bapak Presiden dalam rangka menjalankan kepemimpinannya,” ujar tokoh masyarakat Sumatra Utara, Rustam Effendy Nainggolan, dalam keterangannya usai prosesi berlangsung.

Peringatan Harganas ke-29 Tahun 2022 ini mengambil tema “Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting”. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden dan Ibu Iriana dalam Harganas kali ini.

“Kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah berkenan hadir bersama Ibu Negara pada kesempatan ini Hari Keluarga Nasional ke-29 di Sumatra Utara. Harganas merupakan momentun refleksi dan apresiasi negara terhadap peran penting keluarga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas,” ujar Hasto.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *