Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
EKUIN, UMKM  

Capai Target 2022, Penyaluran KUR Bank Mandiri Fokus ke Sektor Produktif

JAKARTA. Bank Mandiri sebagai agen pembangunan secara aktif terus mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi sarana bagi Pemerintah dalam menyejahterakan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Penyaluran KUR yang difokuskan kepada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bank Mandiri pun sepanjang tahun 2022 berhasil memenuhi plafon yang diberikan Pemerintah.

SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K. Triprakoso menjelaskan, sampai dengan akhir Desember 2022 Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp 40 triliun kepada 351 ribu lebih pelaku usaha. Jika dirinci, penyaluran KUR Bank Mandiri sepanjang tahun 2022 didominasi oleh sektor produksi sebanyak 59,73% atau sebesar Rp 23,89 triliun.

“Setiap tahun, realisasi penyaluran KUR Bank Mandiri selalu mencapai target yang ditentukan oleh Pemerintah di seluruh jenis KUR,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (13/1).

Josephus menambahkan, penyaluran KUR merupakan wujud aspirasi Pemerintah dan Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan UMKM. Sekaligus menjadi sarana bagi perbankan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor produktif.

Tren peningkatan penyaluran KUR Bank Mandiri sektor produktif turut menanjak naik, selaras dengan mandat yang diberikan Pemerintah. Salah satunya sektor Pertanian yang sepanjang tahun 2022 telah berhasil menyumbang 29,53% dari total KUR Bank Mandiri atau senilai Rp 11,81 triliun.

Disusul oleh sektor Jasa Produksi yang mencapai Rp 8,03 triliun di 2022 atau sekitar 20,07% dari total penyaluran KUR Bank Mandiri tahun 2022. “Fokus utama penyaluran KUR Bank Mandiri adalah sektor produktif unggulan di masing-masing wilayah, mulai dari Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan maupun jasa-jasa produksi yang didukung sinergi dari seluruh bisnis, kordinasi yang kuat di seluruh jaringan serta kerjasama strategis dengan perusahaan finansial maupun e-commerce,” paparnya.

Berkat konsistensi tersebut, di tahun 2023 Bank Mandiri pun mendapat mandat untuk mengalokasikan KUR senilai Rp 48 triliun, meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, penyaluran KUR tahun ini akan difokuskan untuk sektor produktif dan pengembangan di KUR Klaster.

Antara lain dengan mendorong penyaluran pada sektor yang masih punya ruang besar seperti Pertanian, Jasa Produksi, Minyak dan Gas serta sektor perdagangan ritel.

“Kami optimis dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selaras dengan komitmen Bank Mandiri untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan menjadi Urban Lokomotif perekonomian di Indonesia lewat pengembangan UMKM yang berdaya saing tinggi,” imbuh Josephus.

Tidak hanya melalui pembiayaan, dalam mendorong UMKM di Tanah Air, Bank Mandiri telah melakukan inisiatif pengembangan Rumah BUMN (RB) sebagai wadah pelatihan dan pembinaan yang menjadi bagian program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL). Melalui RB, Bank Mandiri secara aktif memberikan pelatihan serta pembinaan bagi pelaku usaha.

Salah satunya dengan memanfaatkan ekosistem digital seperti e-commerce dan sosial media guna memperluas pasar UMKM dalam negeri. Hasilnya, sejak dijalankan pada 2017 lalu, Bank Mandiri telah mendirikan 23 Rumah BUMN (RB) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dari jumlah itu, total UMKM yang tergabung dalam RB Bank Mandiri sudah lebih dari 13.969 UMKM dengan jumlah tenaga kerja mencapai lebih dari 50 ribu.

“Secara sektoral, bisnis UMKM terus menunjukan pertumbuhan. Kami optimis tren ini akan berlanjut, seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat serta dukungan Pemerintah dan regulator dalam menopang pertumbuhan UMKM,” pungkas Josephus. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *