Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
TABLIQ  

Buka Mukernas Alkhairaat, Wapres Minta Teguhkan Nilai Kebangsaan

JAKARTA – Alkhairaat, sebagai salah satu organisasi masyarakat tertua di Indonesia, telah berdiri sejak tahun 1930 di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kiprahnya hingga kini, Alkhairaat pun memegang peran penting dalam membangun peradaban Islam di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.

Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman peran Alkhairaat pun semakin diperlukan dalam memperkokoh peradaban melalui nilai-nilai Islam dan kebangsaan di masyarakat.

“Di tengah perubahan geopolitik dan dinamika sosial masyarakat, peran strategis Alkhairaat semakin dibutuhkan untuk meneguhkan dan menjaga nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Saya harapkan Musyawarah Kerja Nasional Perhimpunan Alkhairaat Tahun 2024 ini dapat menghasilkan program kerja yang semakin mendorong capaian dan kinerja organisasi ke depan, utamanya dalam konteks modernisasi, lingkungan, kebudayaan, dan komitmen kebangsaan,” harap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri secara virtual Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perhimpunan Al Khairaat yang diselenggarakan di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (26/02/2024).

Untuk mendukung hal tersebut, Wapres pun menekankan lima pesan. Pertama, terus jadikan Perhimpunan Alkhairaat ini sebagai salah satu pusat peradaban Islam di wilayah Timur Indonesia.

“Saya berharap Alkhairaat bisa menjadi tempat pendalaman dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman,” ujarnya.

Kedua, Wapres meminta untuk menjadikan kultur pesantren dan sistem klasikal madrasah sebagai landasan solid dalam menempa moralitas keagamaan, juga ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Alkhairaat.

Selanjutnya, Wapres mengimbau untuk meningkatkan kolaborasi dengan organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya. Khususnya, dalam memastikan integrasi sosial dalam rangka penguatan Indonesia sebagai negara kesepakatan.

“Saya sering mengumpamakan, kita itu harus melahirkan orang-orang Islam atau muslim yang kaffah yang menjalankan agama Islam secara keseluruhan, tetapi juga memegang teguh kesepakatan nasional, jadi muslim kaffah ma’al mitsaq, karena kita punya kesepakatan nasional dan itulah generasi yang harus kita lahirkan,” imbaunya.

Lebih jauh Wapres mengingatkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

“Misi pendidikan Alkhairaat dapat diarahkan untuk membangun sumber daya maritim yang lebih kuat, sehingga lahir generasi muda yang cakap dan terampil dalam bidang kelautan. Di saat yang sama, promosikan nilai-nilai ilmu pengetahuan Islam yang seimbang, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan,” urainya.

Terakhir, Wapres juga meminta jajaran pengurus Alkhairaat agar dapat melibatkan para pemuda dan perempuan dalam berbagai kegiatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

“Peran generasi muda juga sangat dibutuhkan untuk mendorong pencapaian isu-isu prioritas nasional, seperti pengembangan ekonomi syariah, pengurangan kemiskinan, serta penanggulangan stunting, utamanya di wilayah Indonesia Timur,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Wapres berharap acara Mukernas ini dapat berjalan lancar dan membuahkan program kerja yang semakin mendorong peningkatan kualitas tata kelola pendidikan dan dakwahnya.

“Dengan mengucapkan, bismillahirrahmanirrahim Musyawarah Kerja Nasional Alkhairaat Tahun 2024, dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ‘inayah-Nya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Ketua Utama Alkhairaat Alwi Saggaf Aljufri menyampaikan, bahwa Alkhairaat ini memiliki tiga konsen utama, yaitu di bidang sosial, dakwah, dan pendidikan.

Sehingga pada Mukernas tersebut berfokus pada 3 hal yaitu transformasi kelembagaan yang good government, transformasi pendidikan modern yang berbasis digital berjiwa kebangsaan, dan transformasi penguatan sektor ekonomi secara global.

“Saya harapkan kepada pengurus, agar kita fokus ke tujuan dan membuat program kerja yang mengacu kepada prioritas utamanya, yaitu tercapainya 3 (tiga) target tersebut. Mukernas ini harus menghasilkan perencanaan yang matang, termasuk tahapan-tahapan, langkah-langkah, dengan timeline yang konkret dan terarah serta goal atau target pencapaian yang jelas, pada setiap tahapan demi tahapan. Program ini harus berkelanjutan sehingga lebih terarah, terukur, serta kesuksesannya tersebut bisa dicapai,” harapnya.

Hadir dalam Mukernas tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) RI Fadel Muhammad, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur, Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Kalimantan Timur, Ketua Umum PB Alkhairaat Mochsen Alaydrus, dan jajaran pengurus Alkhairaat. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *