Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
PANGAN  

Kementerian Pertanian Gelar Aksi Promosi Cabai Harga Petani

JAKARTA – Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan) Prihasto Setyanto melepas secara resmi truk pengangkut Aksi Promosi Cabai Harga Petani. Kegiatan ini merupakan bentuk upaya Kementan untuk menstabilkan harga komoditas cabai menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

“Ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat ketika saat harga cabai sedang tinggi,” kata Pihasto di Pasar Mitra Tani Hortikultura (PMTH) pada hari Senin (4/3).

Kegiatan Aksi Promosi Cabai Harga Petani dilaksanakan selama sepuluh hari menjelang Bulan Ramadhan 1445 Hijriah, dari mulai tanggal 1 hingga 10 Maret 2024. Ini merupakan program lanjutan dari tahun 2023 dimana Kementan menggunakan stok lapangan untuk dijual dengan harga murah. Tahun 2023, stok lapangan mencapai 2700 ton dan terus ditingkatkan di tahun 2024 untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.

“Tahun 2024 ini kita tingkatkan lagi (stok lapangan) bersama champion yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasar. Hari ini adalah bagian dari kegiatan tersebut. Saat ini kita melakukan sebanyak delapan titik dan ini kita harapkan bisa dilakukan terus-menerus,” tambah Prihasto.

Selain di Jakarta, aksi tersebut dilaksanakan di 7 Provinsi dan tersebar di 18 Kabupaten Champion Cabai seperti Magelang, Temanggung, Semarang, Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo, Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, Sukabumi, Malang, Banyuwangi, Sleman, Kulon progo, Solok, Enrekang dan Lombok Timur.

Saat ini, harga cabai rawit merah di pasaran berada di kisaran Rp 60-70 ribu sementara cabai keriting di angka Rp 80-90 ribu per kg. Dalam pelaksaaan aksi promosi ini, harga jual ditentukan lebih murah Rp 5000 murah dari harga pasar.

“Di aksi promosi ini harga jual untuk cabai rawit merah dijual dalam bentuk kemasan per 0,5 kilogram Rp 20 ribu atau Rp 40 ribu per kg. Sementara cabai keriting merah dijual dalam kemasan 0,5 kg per kemasan Rp 25 ribu atau Rp 50 ribu per kg yang jauh dari harga pasar. Tentunya ini berkat kerja sama dengan para champion cabai yang kita harapkan dapat terus – menerus kita laksanakan,” papar Prihasto.

Berdasarkan data 2023, jumlah produksi cabai rawit mencapai 1.503.518 ton dengan total kebutuhan sebesar 977.566 ton. Neraca cabai rawit surplus terhitung sebesar 525.951 ton. Begitupun untuk komoditas cabai besar, jumlah produksi tahun 2023 mencapai 1.543.945 ton, dengan kebutuhan sebesar 961.449 ton sehingga neracanya surplus 582,496 ton. Namun dengan kondisi El Nino yang panjang menyebabkan musim tanam menjadi mundur.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas mendorong jajarannya untuk menggenjot produksi cabai untuk memastikan inflasi nasional semakin terkendali. Sejak tahun 2016 sampai sekarang Indonesia tidak pernah mengimpor cabai segar. Prihasto mengatakan bahwa ini merupakan hasil kerja keras Kementan melalui Direktorat Jenderal Hortikultura untuk memastikan cabai selalu tersedia.

“Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki fasilitasi nursery yang berfungsi untuk penyediaan benih siap tanam yang tersebar di 37 titik di 31 provinsi. Satu unit nursery bisa menghasilkan 2 juta benih. Pada tahun 2023, sejumlah 37 nursery tersebut ditargetkan mencapai 6600 ton,” terangnya.

Selain nursery, Kementan juga memiliki program pengembangan kawasan penyangga di sentra-sentra cabai, fasilitasi greenhouse, kegiatan pekarangan pangan Lestari (P2L), alokasi benih untuk petani dan lainnya.

“Tentunya peran Kementerian atau Lembaga lain, pemerintah daerah, BUMD dan Bank Indonesia sangat dibutuhkan dalam stabilisasi pasokan dan harga cabai. Kita harus perkuat kembali sistem kerja kolektif, kerja kolaboratif, kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhas dari segenap stakeholder, agar ancaman dan tantangan anomali iklim bisa kita lalui dengan baik dan selamat,” tutupnya.

Dalam acara ini turut hadir Asdep Pengembangan Agribisnis Hortikultura Kemenko Perekonomian Yuli Sri Wilanti, Asisten Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Monitor Bank Indonesia Lesli Djuranovik, berikut perwakilan Badan Pangan Nasional, Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia dan Guyup Rukun PIKJ. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *