Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
KESRA  

MENGAPA PEDAGANG DAGING SE-JABODETABEK SETOP MOGOK JUALAN?

JAKARTA – Seluruh pedagang sapi di Jabodetabek diminta kembali berjualan pada Jumat, 22 Januari 2021 ini sudah mogok. Hal ini tertuang dalam surat ederan yang diterbitkan Asosiasi pedagang sapi Indonesia (APDI) DKI Jakarta, pada Kamis, 21 Januari 2021.

“Dengan ini kami mengimbau kepada teman-teman pedagang daging mohon kiranya besok dapat berdagang kembali, hari Jumat, 22 Januari 2021 sudah berdagang kembali,” dikutip dari surat yang ditandatangani oleh Ketua Harian DPP APDI Asnawi.

Ternyata ada alasan dari keputusanpedagang sapi kembali berjualan. Asnawi mengungkapkan, seruan penghentian aksi mogok karena pemerintah menanggapi secara serius tuntutan asosiasi pedagang. Khususnya terkait stabilisasi harga dan kelancaran pasokan daging sapi.

“Bahwa pemerintah serius menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh pengurus DPD APDI DKI Jakarta terhadap pemerintah untuk mengambil sikap/tindakan atas,” jelas dia.

Dia menyebutkan beberapa poin dimaksud yakni, pemerintah akan menstabilkan harga sapi potong ditingkat feedloter, RPH, dan harga daging sapi di pasaran.

Serta, dapat memastikan kelancaran/ketersediaan pasokan sapi potong dan daging untuk pedagang.

Bahkan, imbuh Asnawi, dari kedua tuntutan tersebut, pihaknya telah memperoleh informasi langsung dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Syailendra bahwa harga timbang karkas di RPH/TPH telah disepakati oleh ketua Gapusindo tidak lebih dari Rp 94.000 per kilogram (kg). Atau setara dengan harga timbang hidup sapi sebesar Rp46.000-Rp47.000.

“Hal tersebut sebagaimana permintaan pedagang daging se-Jabodetabek melalui koordinator pedagang daging bersama Ketua DPD APDI DKI, dan pemerintah menjamin ketersediaan pasokan sapi dan daging,” dia menandaskan.

Kemendag Jamin Permintaan Daging Sapi di Pasar Rakyat Terpenuhi

Seorang perempuan terlihat di antara los daging yang kosong akibat aksi mogok pedagang di Pasar Kebayoran, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Aksi mogok jualan para pedagang daging sapi sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas tingginya harga daging sapi sejak akhir 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Suhanto menegaskan, stok daging sapi saat ini tersedia untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kementerian Perdagangan menjamin permintaan daging sapi dipasar rakyat dapat terpenuhi.

“Saat ini stok daging sapi tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kemendag terus berupaya menjaga stok agar masyarakat tetap memiliki akses ke daging sapi,” kata Suhanto dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (21/1/2021).

Sebelumnya, Dewan Pembina Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (DPD APDI) DKI Jakarta menyatakan melakukan mogok penjualan daging sapi di pasar rakyat se-Jadetabek karena ada kenaikan harga karkas di tingkat Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Hal ini berdampak pada kenaikan harga daging sapi di tingkat pedagang.

Menanggapi hal tersebut, Suhanto menjelaskan, Kemendag telah berkoordinasi dengan APDI dan memperoleh informasi bahwa harga karkas di tingkat RPH mengalami penyesuaian sekitar 11,6—12,6 persen pada Januari 2021.

Dikatakan Suhanto, kenaikan harga karkas di RPH saat ini dipicu oleh kenaikan harga sapi bakalan asal Australia selama satu semester terakhir, yang pada Juni 2020 masih berada di kisaran USD 2,8 per kg berat hidup dan kini pada Januari 2021 menjadi USD 3,78 per kg berat hidup.

Faktor utama penyebab kenaikan harga sapi bakalan di Australia diakibatkan adanya program repopulasi, pemenuhan permintaan konsumsi dalam negeri, dan peningkatan permintaan dari negara lain terutama di tiga bulan terakhir di negara tersebut.

“Sebagai upaya menindaklanjuti mogok sebagian pedagang daging sapi di wilayah Jadetabek, dalam jangka pendek Kemendag telah berkoordinasi dengan pemasok daging sapi dan APDI untuk memastikan kelancaran distribusi pasokan dan ketersediaan daging di pasar di wilayah Jadetabek,” tandas Suhanto.

Suhanto menambahkan, Kemendag juga telah bertemu dengan para importir sapi bakalan dan mengimbau para importir untuk membantu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga sapi bakalan sampai di RPH dengan harga yang dapat menjamin agar pedagang daging sapi di pasar rakyat tetap dapat berjualan dengan keuntungan yang wajar.

“Dalam kondisi saat ini, Kementerian Perdagangan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan berbagai pihak lainnya agar harga daging sapi di tingkat eceran masih dapat dijangkau oleh masyarakat dengan ketersediaan yang cukup. Selain itu, Pemerintah akan mempersiapkan strategi baru sebagai alternatif guna memenuhi permintaan daging sapi,” tutup Suhanto. (*)

 

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *