Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
ISTANA  

Jokowi Pastikan Penyaluran Banpang di Sulteng Jelang Idulfitri Tepat Sasaran

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Presiden Joko Widodo ditemani dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan penyaluran bantuan pangan (banpang) beras terlaksana secara tepat sasaran kepada masyarakat jelang Hari Raya Idulfitri tahun 1445 Hijriah.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kenaikan harga beras memang dirasakan oleh seluruh negara. Oleh karena itu pemerintah menyalurkan banpang sebagai stabilisator pangan.

“Kenapa kita berikan bantuan beras 10 kilogram? Karena harga beras memang sedikit naik dan itu tidak terjadi di negara kita saja, tidak terjadi di Indonesia saja. Tetapi di semua negara, harga itu naik tinggi. Kita masih bisa ngerem (kenaikan harga) dan masih bisa memberikan bantuan ke masyarakat,” kata Presiden Jokowi saat meninjau aktivitas penyaluran banpang beras di Gudang Perum BULOG Kalangkan, Tolitoli, Sulawesi Tengah (Sulteng), dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Kamis (28/3/2024).

Presiden pun mengatakan bahwa stok dari BULOG sendiri masih stabil sesuai dengan batas. Presiden menjelaskan bahwa akibat dari naiknya harga pangan, banyak negara yang sudah mengalami kekurangan pangan

“Negara yang lain, gandum naik tinggi sekali, beras naik tinggi sekali di negara-negara lain, sehingga kalau kita baca, kita dengar beberapa negara, banyak yang sudah terjadi kekurangan pangan. Kita, alhamdulillah berkat doa bapak ibu semuanya, beras kita masih ada. Stok di BULOG juga masih punya stok 1,2 juta ton di seluruh tanah air Indonesia, termasuk di sini,” ujar Kepala Negara.

Sejalan dengan Presiden, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan kesiapan pemerintah dalam menghadapi minggu terakhir bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Arief mengatakan bahwa Bapanas bersama BUMN bidang pangan dan segenap pemerintah daerah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan stok pangan strategis agar harga pangan dapat terkendali dan tidak melonjak drastis.

“Kemarin rapat persiapan Idulfitri bersama Bapak Menko PMK dan Bapak Kapolri, kami dari Badan Pangan Nasional telah menghitung melalui proyeksi neraca pangan dan hasilnya proyeksi 12 komoditas pangan strategis kita senantiasa aman dan cukup sampai April mendatang. Tentunya berbagai langkah intervensi telah pemerintah laksanakan demi ketersediaan pasokan bagi masyarakat,” ujar Kepala Bapanas Arief.

Arief mengatakan bahwa kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras premium merupakan langkah untuk mengeluarkan stok beras sebelumnya yang dibeli harga tinggi agar ketersediaan stok pangan ada dan merata.

“Kebijakan relaksasi HET beras premium yang diperpanjang sampai 23 April, itu karena kita mau flash out stok beras yang sebelumnya telah dibeli kalangan pengusaha dengan harga tinggi. Saya sampaikan ke Bapak Presiden karena ini dekat lebaran, jadi perlu perpanjangan itu supaya ketersediaan stok beras ada dan merata di pasaran,” ucapnya.

Kepala Bapanas Aried pun menambahkan bahwa setelah relaksasi dilaksanakan, Bapanas akan mengumpulkan semua pihak untuk merencanakan HET yang baru. Arief juga menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak dapat membahagiakan semua pihak

“Nanti relaksasi ini setelah berlaku sebulan, setelah 23 April, setelah itu kita akan kumpulkan seluruh stakeholder perberasan untuk hitung HET. Mulai dari akademisi, Serikat Petani Indonesia, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sampai BULOG. Semuanya menghitung. Tapi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa apapun keputusan pemerintah nanti tidak akan pernah bisa 100 persen membuat semua pihak happy,” kata Kepala Bapanas Arief.

Upaya intervensi lainnya berupa memasifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh daerah. Dilansir dari data Bapanas, sejak Januari sampai minggu ketiga Maret, realisasi GPM telah mencapai 2.720 kali. Nantinya di 1 April, Bapanas akan menyerentakkan GPM se-Indonesia dengan target sementara di 597 kali selama April 2024.

Sementara itu, realisasi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sampai 25 Maret telah menyentuh angka 517 ribu ton. Untuk realisasi penyaluran banpang beras secara nasional per 26 Maret telah berada di 90,77 persen atau 599 ribu ton dari target salur Januari hingga Maret di 660 ribu ton.

Turut mendampingi Presiden Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Bupati Tolitoli Amran Hi. Yahya, dan Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto.

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *