Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Beranda TABLIQ Doa untuk Gaza akan Digelar di Monas pada Ahad 7 April
TABLIQ  

Doa untuk Gaza akan Digelar di Monas pada Ahad 7 April

Rafa Haziq

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar konferensi pers pada Kamis (04/04) untuk menyikapi kekejaman dan genosida zionis Israel yang belum berakhir.

Dalam konferensi pers yang digelar di AQL Islamic Center Jakarta Selatan itu, para tokoh mengajak masyarakat Indonesia turut berpartisipasi mendorong terciptanya perdamaian di Gaza Palestina dengan menghadiri Aksi Akbar “Doa untuk Gaza” di kawasan Monas, Ahad (7/4/2024).

Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Din Syamsuddin, KH Bachtiar Nasir, Hidayat Nur Wahid, Ustaz Zaitun Rasmin, Pendeta Shepard Supit dan lainnya. Mereka menyerukan agar masyarakat Indonesia terus membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Menurut Din Syamsuddin, kekejaman Zionis Israel atas Gaza sudah diluar batas kemanusiaan. Sebagai bangsa yang cinta damai dan keadilan, masyarakat Indonesia perlu menyuarakan kemerdekaan Palestina.

Apalagi, jelas Din, dalam konstitusi Indonesia yakni pembukaan UUD 1945 dijelaskan bangsa Indonesia berperan mewujudkan perdamaian abadi dan mengenyahkan segala bentuk penjajahan di muka bumi.

“Mari bergabung pada Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina pada hari Ahad, 7 April 2024 mulai pukul 4 sore di kawasan Monas Jakarta,” seru Din Syamsuddin.

Sementara itu Ketua Komite Pelaksana KH Bachtiar Nasir menyebutkan Aksi Akbar di kawasan Monas Ahad nanti adalah deklarasi rakyat Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Aksi ini sebagai bentuk desakan agar Israel melakukan gencatan senjata secara permanen.

“Dan kita minta dari seluruh dunia menekan Israel agar mentaati tiga resolusi DK PBB, dan dua resolusi sidang umum PBB,” ujar UBN, sapaan karib KH Bachtiar Nasir.

Kemudian, Israel didesak mentaati konvensi konvensi Jenewa tentang perlindungan rakyat sipil, rumah ibadah, rumah-rumah sakit dan tempat tempat aman. “Dan meminta dunia agar menekan Israel menjalankan keputusan Mahkamah Internasional,” kata UBN.

Pada Aksi Akbar di Monas, akan ada penandatanganan deklarasi kemerdekaan Palestina. “Untuk itu kita hadir di Monas, kita deklarasikan bersama dan pastikan Anda menjadi bagian sejarah yang menandatangani tanda tangan terpanjang dan ini kita akan ajak seluruh dunia,” tandas UBN.

advertisements
Komentar

Baca Juga

Azan Magrib Minta Ditiadakan Saat Misa, Wakil Wantim MUI: Toleransi Kebablasan
Perspektif Islam dalam Pengelolaan SDA
DDII Bekasi Tolak Penghapusan Rekomendasi FKUB untuk Pendirian Rumah Ibadah
Perkuat Ukhuwah Islamiyah, Sejumlah Ulama Resmikan Komunitas Sahabat Masjid

Rekomendasi untuk kamu

Azan Magrib Minta Ditiadakan Saat Misa, Wakil Wantim MUI: Toleransi Kebablasan

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menyayangkan adanya surat permohonan yang berkop Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) perihal peniadaan adzan Magrib di televisi dan diberlakukan secara running text. Hal tersebut dikarenakan bersamaan dengan ibadah Misa yang dipimpin Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno […]

Perspektif Islam dalam Pengelolaan SDA

Oleh : Dr. Firmanullah Firdaus S.E., M.Kom Dalam perspektif syariah Islam, sumber daya alam (SDA) adalah anugerah Allah SWT yang seharusnya dikelola untuk kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir orang atau kelompok tertentu. Prinsip dasar dalam pengelolaan SDA menurut Islam adalah keadilan, amanah, dan keberlanjutan. Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk […]

DDII Bekasi Tolak Penghapusan Rekomendasi FKUB untuk Pendirian Rumah Ibadah

BEKASI (DesentraLNEWS) – Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kabupaten Bekasi baru saja selesai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Bogor, Jawa Barat. Rakor yang dihelat pada Sabtu-Ahad, 31 Agustus-1 September 2024 menghasilkan beberapa poin rekomendasi eksternal. Salah satu poin rekomendasi eksternal perihal penolakan DDII Kabupaten Bekasi tentang rencana penghapusan rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam perizinan […]

Perkuat Ukhuwah Islamiyah, Sejumlah Ulama Resmikan Komunitas Sahabat Masjid

BOGOR (DesentraLNEWS) – Sejumlah ulama dan tokoh turut meresmikan komunitas ‘Sahabat Masjid’ di momen Tabligh Akbar Kemerdekaan yang digelar di Masjid Ibn Khaldun Bogor pada Ahad (11/8/2024). Momen peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Umum Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) KH Didin Hafidhuddin, Wakil Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH […]

Kiai Didin: Tinggalkan Partai yang Merugikan Perjuangan Umat Islam

BOGOR (DesentraLNEWS) – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Didin Hafidhuddin mengingatkan bahwa saat ini umat Islam menghadapi tantangan yang begitu banyak. “Tantangan umat sekarang itu banyak sekali, baik tantangan internal maupun eksternal. Tetapi prinsipnya begini, kalau kita mengetahui ada kelompok-kelompok munafik tinggalkan oleh kita, jangan dekati, karena rugi ya,” kata Kiai Didin […]

Hati-Hati terhadap Kaum Kafir

Oleh : Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik. Bila ilmu sosiologi membagi manusia laki-laki wanita, kaya miskin, berpendidikan tidak berpendidikan, maka Al-Qur’an lain. Al-Qur’an membagi manusia berdasar ideologi dan akhlaknya. Al-Qur’an membagi manusia mukmin, taqwa, adil, kafir, fasik dan zalim. Orang mukmin, takwa dan adil disayang Allah (dijamin surga), sedangkan orang kafir, fasik dan zalim […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *