Kategori: EKUIN

JAKARTA. Berbagai upaya dilakukan oleh instansi pemerintah untuk dapat mengimplementasikan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan reformasi birokrasi. Kolaborasi dan sinergi dari tiap unit kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi elemen penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja. Pemerintah Kabupaten Lebak menjadi salah satu pemerintah daerah yang menyadari elemen penting tersebut. Pada tahun […]

JAKARTA. Sebanyak enam pemerintah daerah telah ditunjuk sebagai lokus untuk peningkatan kapasitas pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Enam daerah tersebut yakni Provinsi Sumatra Barat, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Bali, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sleman, serta Kabupaten Badung. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara […]

JAKARTA. Untuk meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sekaligus membuka peluang investasi bidang jalan dan jembatan,  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong mendorong inovasi pembiayaan pembangunan Jembatan Batam – Bintan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Alternatif pembiayaan infrastruktur tersebut diharapkan menjadi sarana terbaik untuk mewujudkan pembangunan […]

JAKARTA. Pengelolaan anggaran yang sehat, adil, efektif, dan efisien menjadi harga mati yang harus diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah. Di tengah harapan dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, setiap instansi pemerintah dituntut mampu mengelola sumber daya dan anggaran secara efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menjadi alat bantu untuk memastikan […]

JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas dukungan jaringan jalan nasional yang terkoneksi dengan  infrastruktur perhubungan dan kawasan industri, di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (22/4/2021). Sinergi antar kementerian bertujuan agar proyek  pembangunan infrastruktur […]

JAKARTA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori meminta satuan kerja mengevaluasi dan mengkonstruksi ulang langkah-langkah strategis, untuk memenuhi target Indeks Reformasi Birokrasi. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Internalisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri Tahun 2021, di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (22/4/2021). “Pelaksanaan Tim Reformasi Birokrasi Kemendagri dan […]

JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menciptakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKP) serta Forum Komunikasi Publik (FKP) secara daring. Partisipasi masyarakat adalah unsur keharusan demi menyelaraskan keinginan masyarakat dalam memperoleh hak-hak sebagai warga negara yang harus dilayani. “Kami mendorong kementerian dan lembaga membuat SKM secara _online_. Selain […]

JAKARTA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori meminta arah kebijakan perencanaan dan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur (Jatim) disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. “Penanganan Covid-19 yang gencar dilakukan hendaknya searah dengan implementasi kebijakan perencanaan dan keuangan daerah selama pandemi Covid-19, agar optimalisasi tata kelola birokrasi menjadi bagian dari penanggulangan pandemi secara komprehensif,” […]

JAKARTA. Inovasi yang diciptakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus memiliki daya ungkit terhadap target kinerja pemerintah. Inovasi yang berdampak besar juga harus ditransfer ke daerah atau instansi lain sehingga pembangunan nasional bisa merata. Hal tersebut diungkapkan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, dalam acara […]

JAKARTA. Tantangan terbesar dalam implementasi sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil (PNS) adalah menyelaraskan antara sasaran kinerja organisasi dengan sasaran kinerja pegawainya. Perlu adanya sinkronisasi dalam hal tersebut sehingga kinerja pegawai membantu tercapainya sasaran kinerja organisasi instansi pemerintah. “Sasaran kinerja seluruh pegawai harus disesuaikan dengan sasaran kinerja organisasi. Jangan sampai berseberangan dan menghasilkan _output_ yang […]