Kategori: EKUIN

JAKARTA. Setiap instansi pemerintah harus menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Sebagai bentuk akselerasi penerapan penilaian kinerja PNS yang dilaksanakan dalam suatu sistem manajemen kinerja, pemerintah telah mengeluarkan aturan teknis melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. […]

JAKARTA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori menjelaskan, Kemendagri menargetkan indeks reformasi birokrasi pada 2020 mencapai angka 85,01 atau kategori A, dan 87,01 atau kategori A untuk Tahun 2021. Capaian ini diharapkan dapat berkontribusi pada tunjangan kinerja aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri sebesar 100 persen. Target ini sesuai dengan road map reformasi […]

SURAKARTA. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bukan lagi dianggap sebagai sebuah kewajiban bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, sudah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap unit pelayanan publik (UPP). Hasil survei tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan pelayanan dari berbagai sisi, termasuk kebijakan. “SKM sudah menjadi kebutuhan UPP guna melakukan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan,” ujar Asisten […]

SURAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong pemerintah daerah melakukan percepatan untuk transformasi pelayanan yang lebih optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan gagasan baru dalam reformasi pelayanan. “Kita tidak boleh terjebak dalam rutinitas zona nyaman atau _comfort zone_, dan perlu mengembangkan ide/terobosan/kreatifitas dalam reformasi pelayanan,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah […]

SAMBAS. Badan Nasional Pengelola Perbatasan(BNPP) menggelar Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2021, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (9/4/2021). Tahun ini Gerbangdutas digelar dengan tajuk “Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”. Sekretaris BNPP Restuardy Daud dalam laporannya menjelaskan, tema tersebut sejalan dengan […]

JAKARTA. Akuntabilitas yang tercermin melalui mekanisme sistem perencanaan dan penganggaran program sangat penting untuk memastikan pembelanjaan uang negara tepat sasaran. Demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menutup secara resmi Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR Tahun 2021 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (8/4/2021). “Mulai RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah-red), ke Renstra (Rencana Strategis-red), bahkan […]

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 8/2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk percepatan pelaksanaan aturan ini, Kementerian PANRB ditetapkan menjadi salah satu lokus proyek percontohan (_pilot project_) implementasi Sistem Manajemen Kinerja PNS. Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menuturkan, semangat […]

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021 sejak Oktober 2020. Tercatat sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring Kementerian PUPR pada status 31 Maret 2021, pukul 16.00 WIB, paket pekerjaan infrastruktur yang terkontrak sebanyak 5.344 paket senilai Rp 81,4 triliun dari total paket […]

JAKARTA. Transformasi atau peralihan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional merupakan keinginan sekaligus ikhtiar pemerintah untuk mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi amanat dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Muaranya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sukoyo saat menutup […]

BANTEN. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, aplikasi e-Perda merupakan salah satu solusi yang dihadirkan untuk mengatasi obesitas regulasi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik dalam Launching aplikasi e-Perda Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten di Kantor Gubernur Banten, Selasa (30/3/2021). “Banyak sekali regulasi yang sudah hadir dahulunya, tentunya perlu di-review ulang kembali. […]