Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Bersiaplah! Seleksi Kompetensi PPPK Non-Guru Kementerian PANRB Akan Dimulai 26 September 2021
EKUIN  

Bersiaplah! Seleksi Kompetensi PPPK Non-Guru Kementerian PANRB Akan Dimulai 26 September 2021

JAKARTA. Pengadaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah berlangsung bagi para calon pegawai negeri sipil (CPNS). Menyusul hal tersebut, para pelamar di formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) non-guru di Kementerian PANRB juga akan segera melangsungkan seleksi kompetensi pada 26 September 2021 hingga 23 Oktober […]

Penghargaan Internasional GIFA Market Leadership Award Dirahi BSI
EKUIN  

Penghargaan Internasional GIFA Market Leadership Award Dirahi BSI

JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meraih penghargaan bergengsi pada Global Islamic Finance Awards (GIFA) Leadership Awards 2021, yang diselenggarakan Edbiz Corporation secara daring dari London, Inggris. BSI dinobatkan sebagai GIFA Market Leadership Award (Islamic Banking) 2021. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan penghargaan ini merupakan sesuatu yang sangat membanggakan mengingat umur BSI masih […]

Siapa Saja Bank-Bank di Indonesia yang Masuk dalam Indonesia Top 40 Bank Awards 2021
EKUIN  

Siapa Saja Bank-Bank di Indonesia yang Masuk dalam Indonesia Top 40 Bank Awards 2021

JAKARTA. Momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik pada kuartal II tahun 2021 harus bersama-sama dijaga. Kebijakan gas-rem yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan dampak pada perekonomian nasional. Dalam kondisi seperti ini, peran sektor perbankan sangat penting dalam variabel-variabel perekonomian, baik konsumsi, investasi hingga ekspor dan impor. Peran perbankan untuk menjaga momentum perekonomian sangat penting. Oleh karena […]

Investor Domestik Dapat Keringanan Pajak
EKUIN  

Investor Domestik Dapat Keringanan Pajak

JAKARTA. Pemerintah menurunkan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) atas penghasilan bunga obligasi bagi investor domestik (Wajib Pajak Dalam Negeri/WPDN) dari semula 15% menjadi 10%, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2021. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mendorong reformasi kemudahan berusaha, menciptakan kesetaraan beban pajak penghasilan […]

Legislator Minta POJK Dapat Dirasakan Manfaatnya Oleh Bank Kecil dan UMKM
EKUIN  

Legislator Minta POJK Dapat Dirasakan Manfaatnya Oleh Bank Kecil dan UMKM

JAKARTA. Komisi XI DPR RI melakukan rapat dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (26/8/2021). Dalam rapat yang dilakukan secara virtual ini, OJK memaparkan 3 Peraturan OJK (POJK) yaitu POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum dan POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang […]

Dirjen Tegur 10 Disdukcapil yang Menambah Syarat Urus Dokumen, Bentuk 5 Satgas Untuk Supervisi Daerah
EKUIN  

Dirjen Tegur 10 Disdukcapil yang Menambah Syarat Urus Dokumen, Bentuk 5 Satgas Untuk Supervisi Daerah

JAKARTA. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri serius betul mengangkat lebih tinggi kualitas layanan administrasi kependudukan di semua lini pelayanan. Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh bahkan sudah mencanangkan 2021 sebagai ‘Tahun Kualitas Layanan Dukcapil’. “Cermin peningkatan kualitas layanan adminduk itu ditandai dengan kecepatan dan kemudahan layanan dengan adanya layanan online. Ditambah, mendekatkan layanan untuk membantu […]

Kemendagri Dorong Layanan Adminduk Terlaksana hingga Tingkat Desa, Apa Saja Yang Harus Disiapkan?
EKUIN  

Kemendagri Dorong Layanan Adminduk Terlaksana hingga Tingkat Desa, Apa Saja Yang Harus Disiapkan?

JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa mendorong pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) dapat terlaksana hingga di level pemerintahan tingkat desa. Hal itu tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar dua komponen Kemendagri tersebut terkait Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Tata Kelola Pemerintahan Desa yang […]

Lantik Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tekankan Pentingnya Efisiensi Anggaran
EKUIN  

Lantik Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tekankan Pentingnya Efisiensi Anggaran

JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik 3 Pejabat Tinggi Madya dan 17 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PUPR di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, pada Jumat (13/8/2021). Pelantikan yang dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat ini untuk mengukuhkan dan menggantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang telah memasuki masa purna bhakti […]

Magister Super Spesialis Kementerian PUPR Dukung Kebijakan Merdeka Belajar, Cetak Pakar Langka dalam Pembangunan Infrastruktur
EKUIN  

Magister Super Spesialis Kementerian PUPR Dukung Kebijakan Merdeka Belajar, Cetak Pakar Langka dalam Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali melanjutkan Program Magister Super Spesialis pada tahun 2021 yang kini sudah memasuki angkatan kedua untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) konstruksi yang ahli, kompeten, terampil, dan dinamis dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program ini juga merupakan bentuk dukungan Kementerian PUPR pada program […]

Kemendagri Gelar Webinar Bahas Penataan Kelembagaan Litbang Pusat dan Daerah
EKUIN  

Kemendagri Gelar Webinar Bahas Penataan Kelembagaan Litbang Pusat dan Daerah

JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021. Pembentukan BRIN untuk mengintegrasikan manajemen, sumber daya dan agenda riset dan inovasi di Indonesia. Dengan diterbitkannya kebijakan tersebut, organisasi litbang di pusat dan daerah akan mengalami transformasi baik dari sisi kelembagaan maupun aparatur kelitbangannya. “Oleh karena […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

lose money
scam
criminal