Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Cermati Persyaratan dan Kriteria Inovasi KIPP 2021
ISTANA  

Cermati Persyaratan dan Kriteria Inovasi KIPP 2021

JAKARTA. Sejumlah persyaratan dan kriteria harus dipenuhi setiap instansi pemerintah yang hendak mengajukan proposal inovasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Menteri PANRB No. 161/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021. “Didalam […]

Irjen Kemendagri : Aparat Pengawas Intern Pemerintah akan Maksimal Kawal Prioritas Presiden
ISTANA  

Irjen Kemendagri : Aparat Pengawas Intern Pemerintah akan Maksimal Kawal Prioritas Presiden

JAKARTA. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tumpak Haposan Simanjuntak berencana menerbitkan kebijakan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang fokus pada pencapaian prioritas pemerintah dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda Tahun 2022. Selain itu, Tumpak juga menyampaikan rencana […]

PPKM Mikro Diperpanjang, Cakupan Wilayah Diperluas ke Kalsel, Kalteng, Sulut, NTT, dan NTB
ISTANA  

PPKM Mikro Diperpanjang, Cakupan Wilayah Diperluas ke Kalsel, Kalteng, Sulut, NTT, dan NTB

JAKARTA. Pemerintah kembali memperpanjang masa pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, mulai 23 Maret hingga 5 April 2021. Dalam perpanjangan kali ini wilayah pemberlakuan PPKM Mikro diperluas, dengan tambahan 5 provinsi. Adalah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat yang ditambahkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri […]

Kemendagri Tekankan Peran DPM-PTSP Dalam Penyelenggaraan Izin Usaha di Daerah
ISTANA  

Kemendagri Tekankan Peran DPM-PTSP Dalam Penyelenggaraan Izin Usaha di Daerah

JAKARTA. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Hadirnya PP tersebut, merupakan dasar kepastian hukum agar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berkaitan dengan hal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan […]

Mendagri Minta BPSDM Bangun Kompetensi SDM, Bukan Sekadar Rutinitas
ISTANA  

Mendagri Minta BPSDM Bangun Kompetensi SDM, Bukan Sekadar Rutinitas

JAKARTA. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci kemajuan sebuah organisasi. Oleh karena itu, sebagai lembaga pengembangan SDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSM) diminta untuk dapat membangun kompetensi SDM secara komprehensif, bukan hanya sebatas rutinitas atau business as usual. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat membuka acara dan memberikan pengarahan […]

BPSDM Gelar Rakornas untuk Bangun Sinergitas Pengembangan SDM
ISTANA  

BPSDM Gelar Rakornas untuk Bangun Sinergitas Pengembangan SDM

JAKARTA. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala BPSDM Provinsi se-Indonesia Tahun 2021 dengan tema “Penguatan BPSDM Provinsi dalam Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan di Era PPKM Tahun 2021.” Kegiatan yang diselenggaakan pada Rabu (17/3/2021) dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian […]

Dies Natalis IPDN ke-65: Hadirkan Seminar Nasional soal Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
ISTANA  

Dies Natalis IPDN ke-65: Hadirkan Seminar Nasional soal Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

JAKARTA. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelar seminar nasional bertajuk “Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam rangka Akselerasi Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara Dies Natalis IPDN ke-65 yang jatuh pada 12 Maret kemarin. Rektor IPDN, Hadi Prabowo menjelaskan, seminar ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. […]

Ini Cara Kemendagri Bantu Atasi Stunting di Hadapan Seluruh Kadis Dukcapil Se-Jambi
ISTANA  

Ini Cara Kemendagri Bantu Atasi Stunting di Hadapan Seluruh Kadis Dukcapil Se-Jambi

JAMBI. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh bersama jajaran dan pejabat utama Kemendagri menggelar silaturrahmi bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-provinsi Jambi. Kamis, 11/3/2021. Dalam sambutannya Zudan Arif Fakrulloh mengajak semua jajaran Dukcapil di semua daerah untuk membantu pemerintahan Presiden Jokowi dalam mengatasi masalah […]

Pegawai Kementerian PANRB Sambut Baik Vaksinasi  Covid-19
ISTANA  

Pegawai Kementerian PANRB Sambut Baik Vaksinasi Covid-19

JAKARTA. Pejabat dan pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerima vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Pelaksanaan vaksinasi tersebut disambut baik oleh Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini. Sebagai salah satu upaya pencegahan penularan Covid-19, vaksinasi memang telah dinantikan. “Hari ini saya telah melaksanakan vaksin yang pertama. Vaksin berjalan […]

Sinergi  Kemendagri dan Kemensos Lakukan Pemenuhan Hak Sipil  Suku Anak Dalam Jambi
ISTANA  

Sinergi Kemendagri dan Kemensos Lakukan Pemenuhan Hak Sipil Suku Anak Dalam Jambi

JAMBI. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri bersama Kemensos berupaya mempercepat pemenuhan hak sipil Komunitas Adat Terpencil (KAT) bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) yang akan terintergrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah serius ini ditunjukkan dengan melakukan kunjungan langsung saat perekaman data Nomor Induk Kependudukan (NIK) – Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.