Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Kementerian PANRB Pastikan Kesetaraan Gender dalam Pelayanan Publik
ISTANA  

Kementerian PANRB Pastikan Kesetaraan Gender dalam Pelayanan Publik

JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selalu mendorong unit penyelenggara layanan untuk memperhatikan kesetaraan gender serta membuat  kebijakan yang ramah keluarga dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB saat menjadi narasumber dalam acara Virtual Leadership Summit Game Changer for Gender Diversity in the Indonesian Public […]

Kementerian PANRB Adakan Rakor Virtual Tuntaskan Penyederhanaan Birokrasi dan Seleksi CASN 2021
ISTANA  

Kementerian PANRB Adakan Rakor Virtual Tuntaskan Penyederhanaan Birokrasi dan Seleksi CASN 2021

JAKARTA. Untuk mencapai target prioritas nasional reformasi birokrasi, khususnya program penyederhanaan birokrasi dan pengadaan calon ASN (CASN) tahun 2021, Kementerian PANRB akan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama instansi pusat dan daerah, pada Kamis (04/03). Diharapkan para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Lembaga, dan para Sekretaris Daerah di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia dapat hadir dalam […]

Satpol PP dan Satlinmas Perlu Menjaga Kepuasan Publik
ISTANA  

Satpol PP dan Satlinmas Perlu Menjaga Kepuasan Publik

JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, di negara demokrasi seperti Indonesia legitimasi dan dukungan publik menjadi kunci dari keberadaan suatu organisasi, baik pamerintah maupun non pemerintah. Oleh karena itu, paradigma ini harus dioperasionalisasikan dalam tindakan Satpol PP dan Satlinmas di lapangan, yang lebih berorientasi pada menjaga kepuasaan publik. “Makanya survei-survei banyak tentang […]

Penyempurnaan UU Pelayanan Publik Masuk Daftar Prolegnas
ISTANA  

Penyempurnaan UU Pelayanan Publik Masuk Daftar Prolegnas

JAKARTA. Usia UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik sudah menginjak 11 tahun, dan butuh penyempurnaan. Dukungan atas penyempurnaan itu dilakukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dengan masuknya rancangan perubahan UU tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Atas hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan apresiasi, khususnya kepada Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU). […]

Petugas Pemadam Kebakaran Harus Beradaptasi dengan Kondisi Pandemi Covid-19
ISTANA  

Petugas Pemadam Kebakaran Harus Beradaptasi dengan Kondisi Pandemi Covid-19

JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan, agar petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19. Adaptasi itu dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Sebab, tanpa atau adanya pandemi, bahaya kebakaran dan hal lain yang bekaitan dengan penyelamatan kemungkinan bisa tetap terjadi. “Ada pandemi, tidak ada pandemi kebakaran tetap terjadi, […]

Kemendagri Hadir di Kabupaten dan Kota Tangerang, Ganti 5.490 KK Warga yang Rusak Terdampak Banjir
ISTANA  

Kemendagri Hadir di Kabupaten dan Kota Tangerang, Ganti 5.490 KK Warga yang Rusak Terdampak Banjir

TANGERANG. Di saat warga menjadi korban bencana alam, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri selalu hadir melayani penggantian dokumen kependudukan bagi warga terdampak bencana. Begitulah yang dilakukan Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arif Fakrulloh turun langsung mengunjungi korban banjir di beberapa lokasi di Kabupaten dan Kota Tangerang, hari ini Sabtu (27/2/2021). Dalam kunjungannya Dirjen Zudan didampingi Wakil […]

Sinkronisasi Pembangunan Pusat-Daerah, Kemendagri Gelar Kortekrenbang 2021
ISTANA  

Sinkronisasi Pembangunan Pusat-Daerah, Kemendagri Gelar Kortekrenbang 2021

JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2021. Acara diselenggarakan di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/21), dan dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Dalam laporannya Plh. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Sri Purwaningsih mengatakan, Rapat Kordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2021 dilaksanakan […]

Layanan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Diharapkan Hadir di Mal Pelayanan Publik
ISTANA  

Layanan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Diharapkan Hadir di Mal Pelayanan Publik

JAKARTA. Unit Layanan Terpadu (ULT) milik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan bisa bergabung dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). Bergabungnya unit layanan Kemendikbud tersebut tentu bisa memperluas dan mempermudah masyarakat dalam mendapat pelayanan pemerintah. Harapan tersebut diutarakan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, dalam […]

Kementerian PANRB Sampaikan Hasil Monev Pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! Kementerian/Lembaga Tahun 2020
ISTANA  

Kementerian PANRB Sampaikan Hasil Monev Pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! Kementerian/Lembaga Tahun 2020

JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) bagi kementerian/lembaga. Berdasarkan hasil monev, sebanyak 66 kementerian/lembaga terhubung ke dalam SIPPN dan 134 kementerian/lembaga terhubung […]

Penggantian Dokumen Kependudukan Direspon Positif Masyarakat
ISTANA  

Penggantian Dokumen Kependudukan Direspon Positif Masyarakat

JAKARTA. Warga korban banjir dan longsor di beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) mengaku senang dan surprise dengan pelayanan jemput bola penggantian dokumen kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah. Warga mengakui pelayanan yang dilakukan berlangsung cepat dan tanggap, sehingga warga bisa segera mendapatkan berbagai dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP-el, […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.