Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

INDEX

Lihat Berdasarkan Tanggal
Dirjen Pol & PUM Sampaikan Rasa Bangganya atas Launchingnya Lagu “Untuk Mu Indonesia
POLHUKAM  

Dirjen Pol & PUM Sampaikan Rasa Bangganya atas Launchingnya Lagu “Untuk Mu Indonesia

Rafa Haziq

JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyampaikan rasa bangganya atas peluncuran lagu “Untuk Mu Indonesia” yang merupakan persembahan untuk Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Indonesia. Lagu tersebut dinilai mampu mendorong jiwa dan semangat nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Bahtiar mengenang awal mula keinginan untuk membuat lagu […]

Parade Budaya Nusantara dan Perlombaan Tiktok Prokes 5M Diharapkan Jadi Insipriasi Hadapi Pandemi
POLHUKAM  

Parade Budaya Nusantara dan Perlombaan Tiktok Prokes 5M Diharapkan Jadi Insipriasi Hadapi Pandemi

Rafa Haziq

JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar berharap gelaran Parade Budaya Nusantara dan Perlombaan Tiktok Prokes 5M menjadi inspirasi dan penyemangat untuk melanjutkan upaya serta kebersamaan menghadapi pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan. “Lomba Tiktok gerakan 5M tentu sangat mendukung upaya-upaya kita hari ini, bagaimana bisa survive […]

Ciptakan Kawasan Perbatasan yang Berdaya Saing, Kementerian PUPR Targetkan PLBN Long Nawang Selesai Desember 2022
POLHUKAM  

Ciptakan Kawasan Perbatasan yang Berdaya Saing, Kementerian PUPR Targetkan PLBN Long Nawang Selesai Desember 2022

Rafa Haziq

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya senantiasa melakukan percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kawasan perbatasan sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing nasional, pemerataan hasil pembangunan, serta mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Salah satu PLBN yang sedang dibangun saat ini […]

Di Tengah Pandemi, Kerukunan Umat Beragama Harus Terus Dirawat
POLHUKAM  

Di Tengah Pandemi, Kerukunan Umat Beragama Harus Terus Dirawat

Rafa Haziq

JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Politik & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menekankan, kerukunan umat beragama harus terus di rawat di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, memelihara kerukunan umat beragama di tengah pandemi tidak hanya menjadi kebutuhan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) maupun negara. Namun, kerukunan ini merupakan kebutuhan seluruh dunia karena […]

Keberadaan dan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing di Indonesia Perlu Terus Dipantau dan Diawasi
POLHUKAM  

Keberadaan dan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing di Indonesia Perlu Terus Dipantau dan Diawasi

Rafa Haziq

JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengungkapkan, keberadaan dan aktivitas orang asing serta lembaga asing perlu terus dipantau dan diawasi. Hal ini untuk memastikan tujuan orang tersebut berada di wilayah Indonesia dapat memberi manfaat. Walau begitu, ia mengatakan aktivitas orang asing di Indonesia telah diatur […]

Ditargetkan Rampung April 2022, PLBN Yetetkun Menjadi Ikon Baru Batas Negara di Boven Digoel Papua
POLHUKAM  

Ditargetkan Rampung April 2022, PLBN Yetetkun Menjadi Ikon Baru Batas Negara di Boven Digoel Papua

Rafa Haziq

JAKARTA. Setelah menyelesaikan pembangunan dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Provinsi Papua yakni Skouw di Kota Jayapura dan Sota di Kabupaten Merauke, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan pembangunan PLBN baru yakni Yetetkun yang berada di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua. Kehadiran PLBN ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal […]

Kemendagri Terus Dorong Daerah Laksanakan Penanganan Narkotika secara Maksimal
POLHUKAM  

Kemendagri Terus Dorong Daerah Laksanakan Penanganan Narkotika secara Maksimal

Rafa Haziq

JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) secara maksimal. Dorongan tersebut dilakukan melalui berbagai upaya. Hal itu diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (PUM) Imran saat membacakan sambutan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, pada pembukaan […]

Direktorat Pol PP dan Linmas Kemendagri Beserta Satpol PP Provinsi Jawa Barat Berikan Bansos dan Patroli Prokes Jabar
POLHUKAM  

Direktorat Pol PP dan Linmas Kemendagri Beserta Satpol PP Provinsi Jawa Barat Berikan Bansos dan Patroli Prokes Jabar

Rafa Haziq

BANDUNG. Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  beserta Satpol PP Provinsi Jawa Barat turun bersama memberikan masker dan bantuan sosial untuk para pekerja informal, Sabtu (24/7/2021). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Barat dengan turut mengajak Direktorat Pol PP dan Linmas untuk bersama-sama mendistribusikan Bantuan Sosial […]

Kemendagri: Polisi Pamong Praja Dapat Diangkat Menjadi Penyidik PNS
POLHUKAM  

Kemendagri: Polisi Pamong Praja Dapat Diangkat Menjadi Penyidik PNS

Rafa Haziq

JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu disampaikan Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu, Jumat (23/7/2021). “Polisi Pamong Praja itu, sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perkapolri bisa menjadi PPNS,” kata Bernard. Menurutnya, Polisi Pamong […]

Mendagri Minta Kepala Daerah Masifkan Sosialisasi PPKM Darurat
POLHUKAM  

Mendagri Minta Kepala Daerah Masifkan Sosialisasi PPKM Darurat

Rafa Haziq

JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah memasifkan sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat di Jawa Timur dan Bali, yang dipimpin oleh Menko Marves secara virtual, Rabu (7/7/2021). Mendagri juga menilai, sosialisasi dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan (Ormas) ataupun tokoh masyarakat seperti […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.