Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Lihat Berdasarkan Tanggal
Kritik Sertifikat Vaksin bisa Kalahkan NIK
POLHUKAM  

Kritik Sertifikat Vaksin bisa Kalahkan NIK

JAKARTA. Bireven Aruan, mewakili Tim Advokasi mengatakan bahwa dengan telah ditemukannya secara tidak sengaja obat anti covid yang bernama Ivermectin yang telah dipublikasikan di berbagai media, apakah Perpres 14 tahun 2021 masih relevan. “Perpres 14 tahun 2021 adalah tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin. Perpres tersebut adalah sebagai perubahan atas Perpres 99 tahun 2020.” “Dengan […]

Transformasi Kelembagaan Untuk Polri yang Presisi
POLHUKAM  

Transformasi Kelembagaan Untuk Polri yang Presisi

JAKARTA. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari birokrasi, tidak terlepas untuk melaksanakan transformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan dan birokrasi yang menjadi agenda prioritas nasional saat ini, juga merupakan salah satu wujud inisiatif strategis dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan upaya mewujudkan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan). Deputi bidang Sumber Daya Manusia […]

Mabes Polri Sampaikan Dukacita Mendalam Pada Ketua Presidium IPW Neta S Pane Meninggal karena COVID-19
MEGAPOLITAN, POLHUKAM  

Mabes Polri Sampaikan Dukacita Mendalam Pada Ketua Presidium IPW Neta S Pane Meninggal karena COVID-19

JAKARTA. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyampaikan duka cita atas wafatnya Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Saputra Pane pada Rabu (16/6/2021). “Turut berduka cita semoga amal ibadah diterima disisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin,” kata Argo dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta. Kabar meninggalnya dunia Neta S […]

Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia : Akan Gugat DPR dan MENKEU, Tentang Mengunakan PPN Sembako Dan Jasa Pendidikan Sekolah
POLHUKAM  

Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia : Akan Gugat DPR dan MENKEU, Tentang Mengunakan PPN Sembako Dan Jasa Pendidikan Sekolah

JAKARTA. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia mengecam rencana Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan DPR, apabila rencana draft RUU KUP akan menerapkan PPN pada sektor Sembako dan Jasa Pendidikan Sekolah. Perwakilan Tim Advokasi Alvin Maringan mengatakan, Pemerintah melalui Menkeu seharusnya saat ini mencari jalan keluar dimasa pandemi, dan seharusnya membantu meringankan masyarakat dalam Pandemi […]

TP3 Desak Komnas HAM Ungkap Fakta Pembunuhan 6 Pengawal Habib Rizieq
POLHUKAM  

TP3 Desak Komnas HAM Ungkap Fakta Pembunuhan 6 Pengawal Habib Rizieq

TP3 menuntut Komnas HAM untuk memulai “Penyelidikan” kasus pembunuhan sesuai perintah UU Nomor 26 Tahun 2000 yang sebenarnya belum pernah dilakukan. Hasil temuan TP3 menyimpulkan bahwa pembunuhan yang terjadi bukan perkara pidana biasa, namun merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga harus dibuktikan secara adil dan transparan melalui Pengadilan HAM

Ketum Ormas Terbesar Kedua : Jangan Jadikan Pancasila Alat Politisasi Kepentingan Apapun
POLHUKAM  

Ketum Ormas Terbesar Kedua : Jangan Jadikan Pancasila Alat Politisasi Kepentingan Apapun

YOGYAKARTA. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan Pancasila yang sudah menjadi dasar negara dan ideologi negara dikodifikasi dan konsensus nasional adalah Pancasila 18 Agustus 1945 dengan pengalaman sejarah yang panjang di era orde lama, orde baru, dan setelah reformasi selama dua dasawarsa. “Maka bagaimana kita memperingati lahirnya Pancasila itu bukan hanya ritual dan […]

Refleksi Hari Lahir Pancasila, Kapolri: Bersatu dan Gotong Royong Melawan Covid-19
POLHUKAM  

Refleksi Hari Lahir Pancasila, Kapolri: Bersatu dan Gotong Royong Melawan Covid-19

JAKARTA. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan bergotong royong melawan dan memerangi Pandemi Covid-19 atau virus corona dewasa ini. Semangat gotong royong itu, kata Sigit, merupakan salah satu bentuk merefleksikan peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2021. Dengan bergandengan tangan melawan Covid-19, hal tersebut merupakan wujud […]

Menteri Tjahjo: Pecat PNS Tersangkut Jual Beli Vaksin Covid-19
POLHUKAM  

Menteri Tjahjo: Pecat PNS Tersangkut Jual Beli Vaksin Covid-19

JAKARTA. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo sangat menyesalkan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat penjualan vaksin Covid-19 secara ilegal di wilayah Sumatra Utara. Ketiga oknum PNS tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah dilakukan pemeriksaan. “PNS tersebut harus mendapatkan hukuman yang setimpal jika terbukti bersalah. Mereka saya […]

PANRB : Pengajuan Zona Bebas Korupsi Diperpanjang Hingga Akhir Juli 2021
POLHUKAM  

PANRB : Pengajuan Zona Bebas Korupsi Diperpanjang Hingga Akhir Juli 2021

JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperpanjang waktu pengajuan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021 bagi seluruh unit instansi pusat dan daerah. Semula, batas pengajuan unit kerja menuju WBK/WBBM ditetapkan 31 Mei 2021, kini diperpanjang hingga 31 Juli 2021. Perpanjangan waktu ini dikarenakan meningkatnya […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.