Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

INDEX

Lihat Berdasarkan Tanggal
Pokja IV TP PKK Pusat Dorong Keluarga PKK Tanggap dan Tangguh Bencana
DESA, FOKUS OTDA  

Pokja IV TP PKK Pusat Dorong Keluarga PKK Tanggap dan Tangguh Bencana

Daffa Aslam

JAKARTA. Kelompok Kerja (Pokja) IV TP-PKK Pusat menggagas dan mendorong Keluarga PKK Tanggap dan Tangguh Bencana (Keluarga PKK Gagah Bencana) dalam program prioritas 2021-2024. Keluarga PKK Tanggap & Tangguh Bencana (Keluarga PKK Gagah Bencana) adalah suatu Desa/Kelurahan binaan PKK untuk mewujudkan keluarga dan lingkungan yang sehat melalui program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. […]

Layanan Adminduk Proaktif 3.180 Warga SAD Dapatkan Dokumen Kependudukan
FOKUS OTDA, PEMDA  

Layanan Adminduk Proaktif 3.180 Warga SAD Dapatkan Dokumen Kependudukan

Daffa Aslam

BATANGHARI. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melayani penerbitan dokumen kependudukan tanpa pandang bulu. Komitmen ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang selalu mendorong jajaran Ditjen Dukcapil di seluruh Indonesia senantiasa proaktif memaksimalkan pemberian pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Pemberian dokumen kependudukan tanpa diskriminasi ini dibuktikan jajaran Dukcapil dengan menggelar […]

Perempuan Warga SAD Jambi, Boleh Difoto Untuk KTP el
DESA, FOKUS OTDA  

Perempuan Warga SAD Jambi, Boleh Difoto Untuk KTP el

Daffa Aslam

BATANGHARI. Ada hal yang menarik sekaligus mengharukan. Pada momen pelayanan jemput bola perekaman data KTP-el sekaligus pemberian dokumen kependudukan bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Jeluti, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, pada Rabu (10/3/2021). Ratusan warga SAD lelaki maupun perempuan dipimpin para Temenggung atau kepala dusun hadir pada pelayanan jemput bola […]

Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR Hingga Awal Maret 2021 Telah Serap 110.544 Tenaga Kerja
DESA, FOKUS OTDA  

Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR Hingga Awal Maret 2021 Telah Serap 110.544 Tenaga Kerja

Daffa Aslam

JAKARTA. Guna memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak Pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mulai menggulirkan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) pada TA 2021 dengan alokasi anggaran Rp 23,24 triliun untuk target menyerap sebanyak 1,23 juta orang  tenaga kerja. Tercatat hingga awal Maret 2021 telah tersalurkan […]

TP PKK Diminta Fokus Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan
DESA, FOKUS OTDA  

TP PKK Diminta Fokus Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan

Daffa Aslam

JAKARTA. Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian mengimbau seluruh jajaran PKK di daerah selaku mitra pemerintah agar mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Bangun kerja sama dengan lembaga lain, lakukan pembinaan pada kelompok-kelompok PKK/Dasawisma yang ada di Desa/Kelurahan. Kurangi kegiatan yang sifatnya seremoni dan pertimbangkan efisiensi […]

Pertahankan Kualitas, Kemendikbud Diharapkan Kawal Unit Layanannya
FOKUS OTDA, KESRA, PEMDA  

Pertahankan Kualitas, Kemendikbud Diharapkan Kawal Unit Layanannya

Daffa Aslam

BOGOR. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi perolehan Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Meski demikian, Kementerian PANRB berharap Kemendikbud dapat mengawal seluruh unit layanannya agar kualitas terus terjaga dan mengikuti jejak unit layanan yang telah memperoleh pelayanan prima. “Kami berharap agar Kemendikbud dapat mengawal seluruh unit […]

Tangerang Selatan Siap Hadirkan Mal Pelayanan Publik dengan 289 Jenis Layanan
FOKUS OTDA, MEGAPOLITAN, PEMDA  

Tangerang Selatan Siap Hadirkan Mal Pelayanan Publik dengan 289 Jenis Layanan

Daffa Aslam

TANGERANG SELATAN. Sejumlah 17 instansi dengan 289 jenis layanan siap hadir dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan. Namun, MPP tidak sekadar penyatuan tempat layanan, tapi juga penggunaan data bersama agar terintegrasi sehingga waktu pelayanan semakin cepat. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa mengatakan, integrasi data […]

Mudahnya Mengurus Izin Di Mal Pelayanan Publik Sumedang
BISMAK, FOKUS OTDA, PEMDA  

Mudahnya Mengurus Izin Di Mal Pelayanan Publik Sumedang

Daffa Aslam

SUMEDANG. Menjelang siang, Rizky dan Iqbal terlihat membereskan berkas mereka di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Mereka baru saja selesai mengurus beberapa perizinan di pusat layanan itu. Tanpa perlu waktu lama, banyak perizinan di MPP bisa selesai. Hari itu, Iqbal tengah mengurus kartu kuning untuk mencari pekerjaan. Perusahaan tempatnya melamar mewajibkan syarat […]

Babinsa Koramil 02/Btc Berikan Masker Sa’at Operasi PPKM Mikro di Mekarsari
FOKUS OTDA, GAYA HIDUP, KESEHATAN, PEMDA  

Babinsa Koramil 02/Btc Berikan Masker Sa’at Operasi PPKM Mikro di Mekarsari

Daffa Aslam

TANGERANG. Babinsa Koramil 02/Btc Kodim 0506/Tgr Sertu Handoko Ari memberikan masker saat melakukan operasi PPKM Mikro bersama tiga pilar di jalan Iskandar Muda Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Jum’at (05/03/2021). Personil gabungan operasi PPKM Berbasis Mikro bersama tiga pilar tersebut terdiri dari jajaran Koramil 02/Btc Polsek dan Satpol PP selama sekurangnya 1,5 jam. Dandim […]

Kemendagri Dukung Implementasi SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemda
FOKUS OTDA, PEMDA  

Kemendagri Dukung Implementasi SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemda

Daffa Aslam

SURAKARTA. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan menjabarkan peran Kemendagri dalam mendukung implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR, sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 di Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam paparannya, Benni menjelaskan urgensi pengelolaan pengaduan dari berbagai sudut pandang, antara lain sosiologis,  politis, hingga tata kelola […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.