Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

INDEX

Lihat Berdasarkan Tanggal
Mal Pelayanan Publik Segera Hadir untuk Masyarakat Tangerang Selatan
FOKUS OTDA, PEMDA  

Mal Pelayanan Publik Segera Hadir untuk Masyarakat Tangerang Selatan

Rafa Haziq

TANGSEL KOTA. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan akan diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany pada Kamis (15/04). MPP dengan jargon “Sinergi Melayani” tersebut berlokasi di Jalan Pahlawan Seribu, Kota Tangerang Selatan. MPP Kota Tangerang Selatan dibentuk untuk memberikan kemudahan, […]

Mendagri Minta Penyusunan RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2022 Dorong Pemberdayaan SDM dan Transformasi Ekonomi
FOKUS OTDA, PEMDA  

Mendagri Minta Penyusunan RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2022 Dorong Pemberdayaan SDM dan Transformasi Ekonomi

Rafa Haziq

JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2022 ikut mendorong pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju. Hal itu agar sejalan dengan 5 visi dan misi Presiden Joko Widodo. “Saya ingin agar pemikiran Bapak Presiden inilah yang mewarnai perencanaan […]

RKPD Provinsi D.I. Yogyakarta Diharapkan Dukung Sepuluh Fokus Pembangunan Tahun 2022
FOKUS OTDA, PEMDA  

RKPD Provinsi D.I. Yogyakarta Diharapkan Dukung Sepuluh Fokus Pembangunan Tahun 2022

Rafa Haziq

JAKARTA.  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diharapkan mendukung 10 Fokus Pembangunan Tahun 2022. Hal Itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori dalam Musrenbang RKPD Provinsi DIY Tahun 2022 secara virtual, Senin (12/4/2021). “RKPD Provinsi DIY diharapkan dapat mendukung 10 Fokus Pembangunan Tahun 2022,” kata Hudori. Kesepuluh […]

Tidak Sekadar Membangun, MPP Bojonegoro Sebagai Simbol Hadirnya Pemerintah
FOKUS OTDA, PEMDA  

Tidak Sekadar Membangun, MPP Bojonegoro Sebagai Simbol Hadirnya Pemerintah

Rafa Haziq

BOJONEGORO. Lahirnya layanan terintegrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bojonegoro tidak sekadar menggabungkan berbagai layanan dari instansi pusat dan daerah. Namun juga diartikan sebagai simbol hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat. “MPP bukan sekadar gedung, bukan sekadar formalitas, bukan sekadar memasukkan berbagai layanan didalamnya, dan tidak sekadar mewah. Namun menjadi simbol bahwa pemerintah hadir untuk […]

Mal Pelayanan Publik Segera Hadir Berikan Kemudahan Warga Bojonegoro
FOKUS OTDA, PEMDA  

Mal Pelayanan Publik Segera Hadir Berikan Kemudahan Warga Bojonegoro

Rafa Haziq

BOJONEGORO. Kemudahan dalam mengurus perizinan dan non-perizinan kini akan dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menggabungkan berbagai macam pelayanan kedalam satu bangunan. MPP Kab. Bojonegoro akan diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (PANRB) Tjahjo Kumolo pada Selasa (06/04). Pelayanan terpadu merupakan upaya […]

Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Diharapkan Dukung Capaian Target Pembangunan Nasional
FOKUS OTDA, PEMDA  

Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Diharapkan Dukung Capaian Target Pembangunan Nasional

Rafa Haziq

JAKARTA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori berharap arah kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Barat dapat mendukung capaian target pembangunan nasional. Sebagaimana diketahui, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan daerah merupakan […]

Pangkas Birokrasi Perizinan, MPP Gresik Siap Diresmikan
FOKUS OTDA, PEMDA  

Pangkas Birokrasi Perizinan, MPP Gresik Siap Diresmikan

Rafa Haziq

GRESIK. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gresik, Jawa Timur segera diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Peresmian akan dilakukan bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Rabu (07/04). MPP Gresik merupakan MPP ke-40 di Indonesia. MPP yang berlokasi di Jalan dr Wahidin Sudirohusodo No. 245 atau berada di sisi timur […]

PPKM Mikro Diperpanjang, Cakupan Wilayah Diperluas Lagi ke Lima Provinsi
FOKUS OTDA, PEMDA  

PPKM Mikro Diperpanjang, Cakupan Wilayah Diperluas Lagi ke Lima Provinsi

Rafa Haziq

JAKARTA. Pemerintah kembali memperpanjang masa pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro. Perpanjangan dilakukan dan berlaku mulai 6 April hingga 19 April 2021. Dalam perpanjangan kali ini wilayah pemberlakuan PPKM Mikro diperluas, dengan tambahan 5 provinsi, yakni Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua. Dengan demikian, total sebanyak 20 provinsi dapat menetapkan […]

Rencana Kerja Pemerintah Aceh Diharapkan Dongkrak Target Pembangunan Nasional
FOKUS OTDA, PEMDA  

Rencana Kerja Pemerintah Aceh Diharapkan Dongkrak Target Pembangunan Nasional

Rafa Haziq

JAKARTA. Perencanaan Pembangunan Aceh Tahun 2022 memiliki arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. Tak hanya itu, melalui Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), diharapkan mampu menetapkan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam Musrenbang Penyusunan RKPA Tahun 2022, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori berharap, RKPA yang nantinya disusun, […]

Masyarakat Magetan Bisa Segera Rasakan Mal Pelayanan Publik
FOKUS OTDA, PEMDA  

Masyarakat Magetan Bisa Segera Rasakan Mal Pelayanan Publik

Rafa Haziq

MAGETAN. Masyarakat Kabupaten Magetan, Jawa Timur, sebentar lagi sudah bisa merasakan mudahnya mengurus layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP). pusat pelayanan terpadu itu dijadwalkan diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Tjahjo Kumolo, Senin (05/04). Hingga saat ini, MPP Kab. Magetan menyediakan 273 layanan. Sedangkan instansi yang tergabung sebanyak 28 instansi, terdiri […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.